FOTO: Presiden Jokowi selvi bersama warga usai membagikan bantuan beras di Kantor Lurah Codongcatur, Kabupaten Sleman, Yogyakarta, Rabu (27/8), Foto Vico, dari Biro Pers Sekretariat Presiden
menitindonesia, JAKARTA – Presiden Joko Widodo (Jokowi) icara soal rencana Menteri Energi dan Sumber Daya Manusia (ESDM) yang baru, Bahlil Lahadalia, yang ingin membatasi pembelian pertalite dan BBM bersubsidi yang akan diberlakukan pada 1 Oktober 2024, mendatang.
Jokowi membantah rencana Bahlil itu. Menurut Jokowi, sampai saat ini belum ada kebijakan pemerintah terkait pembatasan pembelian pertalite per oktober nanti. Menurutnya, rencana itu masih proses sosialisasi dan melihat kondisi lapangan seperti apa.
“Belum ada keputusan, belum ada rapat,” kata Jokowi kepada wartawan saat dikonfirmasi saat meresmikan gedung baru RSUP dr. Sardjito, Rabu (28/8/2024).
Sebelumnya, Bahlil menegaskan pemerintah akan membatasi pembelian pertalite. Untuk melaksanakan pembatasan itu, Bahlil mengaku, terkait rencananya itu, dia akan membuat Peraturan Menteri (Permen) ESDM.
Untuk diketahui, untuk pembatasan pembelian pertalite atau BBM subsidi itu, direncanakan tertuang dalam revisi peraturan presiden (Perpres) Nomor 191 tahun 2014 tentang Penyediaan, Pendistribusian dan Harga Jual Eceran Bahan Bakar Minyak. Namun, pemerintah belum membicarakan revisi beleid tersebut.
Karena belum dibicarakan, Bahlil pun membuat rencana terobosan dengan membuat aturan dalam bentuk Permen pembatasan BBM bersubsidi yang dia rencana berlakukan mulai 1 Oktober nanti. Menurut Bahlil, begitu permennya keluar, akan ada waktu sosialisasi.
Bahlil mengatakan, penggunaan pertalite hanya diperuntukkan untuk masyarakat berpendapatan menengah ke bawah. “Kalau orang mampu masih beli BBM bersubsidi, apa kata dunia, bos,” ujar Bahlil.
