menitindonesia, MAROS – Kader Senior Partai Golkar Kabupaten Maros Syarifuddin Puang Ngesa, menyayangkan pelantikan Wakil Ketua I DPRD Maros dari Partai Golkar tidak diikutikan pada acara pelantikan pimpinan DPRD Maros yang dilaksanakan, Kamis (24/10), kemarin.
Puang Ngesa mengatakan, Partai Golkar adalah pemenang kedua pada Pileg 2024 Maros. Meskipun perolehan kursinya berkurang dari hasil Pileg 2019 lalu, namun Golkar tetap mendapatkan kursi pimpinan di DPRD Maros, yakni Wakil Ketua I.
“Sudah kehilangan kursi ketua DPRD, kini kursi wakil ketua I yang semestinya dilantik kemarin, juga batal karena posisi wakil ketua belum kelar,” kata Puang Ngesa kepada jurnalis media ini, Jumat (25/10/2024).
FOTO: Mantan Anggota DPRD Maros Syarifuddin Puang Ngesa bersama H. Rusdi (eks Anggota DPRD Maros) yang diberhentikan jadi Sekretaris, dan H. Mansyur Janong (eks Anggota DPRD Maros).
Menurut Puang Ngesa, sebenarnya, Ketua Umum Golkar Bahlil Lahadalia, sudah menetapkan salah satu anggota Fraksi Golkar untuk menduduki posisi pimpinan DPRD Maros. Dia menyebutkan, kader yang ditunjuk oleh Bahlil tidak diproses untuk dilantik.
Sehingga, penolakan itu, menyebabkan kursi Wakil Ketua DPRD Maros yang mestinya diisi kader Golkar di DPRD Maros, kosong karena tidak ikut pada pelantikan dan pengucapan sumpah pimpinan DPRD Maros.
“Secara moril dan secara politik, Golkar sangat dirugikan, sebab pimpinan DPRD dari Golkar tidak terisi. Kan sudah ada arahan dari Ketum, mengapa mesti ini dipersulit lagi,” ujar Puang Ngesa.
Puang Ngesa menuturkan kronologi terjadinya kekisruhan dalam penentuan pimpinan DPRD Maros dari Golkar. Sejak awal, ungkap dia, proses pengusulan rekomendasi pimpinan dari Golkar Maros, tidak berpijak pada AD/ART Partai Golkar.
“Pernah ada rapat pleno, 28 Juli 2024. Ada juga hadir dari Unsur DPD I Golkar Sulsel. Agendanya membahas calon pimpinan DPRD yang akan diusulkan ke DPP. Karena tidak ada satupun dari enam anggota fraksi yang hadir, mereka tugas ke luar daerah, maka rapat ini tidak hasilkan keputusan,” ungkap Puang Ngesa.
Dari dinamika yang berkembang, lanjut Puang Ngesa, ada kesan salah satu anggota Fraksi yang tidak memenuhi syarat, mau dipaksakan untuk menjadi pimpinan DPRD.
“Golkar ini partai politik paling senior di Maros. Wajah Golkar bisa dilihat dari wajah anggota DPRD-nya. Kalau yang jadi pimpinan DPRD cakap, maka dampaknya positif pada citra Golkar nanti. Kalau sebaliknya, tak punya pengalaman politik, itu berpengaruh pada citra Golkar. Kalau citra partai minus, kita pastikan, akan kehilangan kursi lagi ke depannya,” ujar dia.
Puang Ngesa menjelaskan, bahwa dari enam anggota Fraksi Golkar di DPRD Maros, disusun berdasarkan perolehan suara terbanyak, masing-masing: Bambang Jayanto Dapil Maros 2 (4.456 suara), Muhammad Danial dapil Maros 1 (3971 suara), H Abdul Rasyid dapil Maros 4 (3.332 suara), Nafa Putri Suhartina dapil Maros 6 (2.526 suara), Fajrin Amir dapil Maros 3 (2.477 suara) dan Nurlinda Kamaluddin Syam dapil Maros 5 (1.443 suara).
“Dari enam anggota fraksi ini, masa iya tidak ada satu yang bisa ditunjuk mengisi kursi pimpinan. Bisa kan diambil dari perolehan suara, bisa juga diambil dari pengalaman dan kecakapan,” ujarnya.
Selain itu, Puang Ngesa juga meminta DPP Golkar sejenak memperhatikan potensi konflik berkepanjangan di Golkar Maros. Sebab, kata dia, jika konflik internal Golkar di Maros ini berlarut-larut, maka mesin Golkar ke depan akan semakin lumpuh, dan perolehan kursi 2029 mendatang sangat berpotensi anjlok.
“Padahal infrastruktur politik Golkar di Maros paling lengkap sejak zaman orde baru. Ada kantor partai yang permanen. Ada kader handal berpengalaman, dan ada pemilih tradisional yang masih loyal. Golkar sempat reborn di Pemilu 2019. Seharusnya, yang kita pertengkarkan kursi ketua DPRD yang lepas, bukan siapa yang isi kursi wakil ketua,” ujar legislator Maros dua periode itu.
