Jelang Muktamar ke-10, Sandiaga Uno hingga Dudung Abdurachman Masuk Radar Calon Ketua Umum PPP

FOTO: Sandiaga Uno dan Dudung Abdurachman. (ist)

menitindonesia, JAKARTA Juru Bicara DPP Partai Persatuan Pembangunan (PPP) Usman Muhammad Tokan menegaskan bahwa Musyawarah Kerja Nasional (Mukernas) II PPP yang digelar di Ancol, Jakarta, pada 13-14 Desember 2024, tidak membahas pemilihan calon ketua umum.
“Mukernas hanya membahas program kerja untuk masa depan PPP, termasuk menentukan waktu dan lokasi penyelenggaraan Muktamar,” kata Usman kepada wartawan, Minggu (15/12/2024), kemarin.
BACA JUGA:
Ketika SBY Menyelamatkan Demokrasi: Kisah di Balik Pembatalan Pilkada Tak Langsung
PPP berencana menggelar Muktamar ke-10 pada akhir April atau awal Mei 2025 di Bali. Pernyataan ini sekaligus membantah kabar bahwa Mukernas membahas kandidat pengganti Pelaksana Tugas (Plt) Ketua Umum Muhamad Mardiono.

Terbuka Untuk Calon Eksternal

Sebelumnya, Ketua Majelis Pertimbangan DPP PPP Muhammad Romahurmuziy menyebutkan empat kandidat yang muncul untuk posisi ketua umum. Dua kandidat berasal dari internal partai, yakni Sandiaga Uno dan Taj Yasin (Wakil Gubernur Jawa Tengah), sedangkan dua lainnya dari eksternal, yakni Menteri Sosial Saifullah Yusuf (Gus Ipul) dan mantan Kepala Staf Angkatan Darat, Dudung Abdurachman.
BACA JUGA:
Setyo Budiyanto Dilantik sebagai Ketua KPK 2024-2029: Prabowo Siapkan Era Baru Pemberantasan Korupsi
“Kami terbuka untuk calon dari eksternal demi kemajuan PPP,” kata Romy, sapaan akrab Romahurmuziy, pada Jumat malam, 13 Desember 2024. Romy juga mengungkapkan bahwa Gus Ipul telah menghubunginya terkait namanya yang beredar di internal PPP.
Menurut Romy, keterbukaan ini penting agar PPP bisa bangkit setelah gagal menembus Senayan pada Pemilu 2024. “AD/ART bisa diubah jika itu diperlukan demi kemajuan partai,” tambahnya.
Pergantian kepemimpinan menjadi perhatian setelah hasil buruk PPP pada Pemilu 2024. Romy menekankan pentingnya evaluasi kinerja pengurus, baik dalam Pemilu 2024 maupun Pilkada serentak 2024, agar kesalahan serupa tidak terulang pada pemilu mendatang.
(AE)