Wali Kota Danny Pomanto bersama Pj Gubernur Bahtiar Baharuddin dan Forkopimda Sulsel serta Bupati Gowa, Maros, Takalar dan Pangkep menggelar press conference di Istana Negara usai bertemu Presiden Jokowi. (ist)
menitindonesia, MAKASSAR – Terhentinya penyaluran Dana Bagi Hasil (DBH) dari Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menjadi batu sandungan besar bagi Pemerintah Kota Makassar. Pasalnya, pembayaran gaji bagi sekitar 7.000 tenaga Laskar Pelangi atau para pejuang program sosial kota ini, terancam tak digaji.
Wali Kota Makassar, Moh Ramdhan Pomanto, atau Danny Pomanto, tidak dapat menyembunyikan kekesalannya. Ia menilai keterlambatan ini bukan masalah baru, tetapi “lagu lama” yang terus berulang tanpa solusi.
Danny menegaskan, Pemerintah Provinsi seharusnya memberikan alasan yang jelas mengapa DBH terlambat disalurkan. Ia bahkan berencana membawa masalah ini ke pemerintah pusat jika ditemukan unsur pelanggaran hukum.
“Harusnya Pemprov menjelaskan kenapa tidak dibayarkan. Itu hak kami! Jika ini melanggar aturan, kami akan laporkan ke pusat dan aparat hukum. Jangan lupa, ini menyangkut banyak orang dan ada payung hukum yang jelas untuk penerimaan ini,” kata Danny, Jumat (5/1/2025).
Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kota Makassar, Muh. Dakhlan, menjelaskan bahwa DBH merupakan bagian penting dari pendapatan daerah, termasuk untuk membayar gaji tenaga sosial.
“DBH digunakan untuk banyak kegiatan, salah satunya pembayaran gaji Laskar Pelangi. Tanpa itu, anggaran kita terganggu,” jelas Dakhlan.
Lebih jauh, ia memaparkan bahwa utang DBH Pemprov ke Pemkot Makassar telah menumpuk hingga lebih dari Rp 200 miliar. Sistem pembayaran yang dilakukan secara menunggak membuat Pemkot semakin sulit bernapas.
“Utang 2023 baru selesai di awal 2024. Sistemnya selalu bayar menunggak, dan sekarang kita tertunggak delapan bulan,” ujar Dakhlan.
Setiap bulan, Pemprov seharusnya menyalurkan DBH antara Rp 23 hingga Rp 30 miliar, tergantung setoran pajak yang diterima. Namun, pola pembayaran yang lambat memperburuk kondisi keuangan Pemkot.
Penundaan gaji Laskar Pelangi bukan hanya soal angka, melainkan menyangkut kesejahteraan ribuan orang yang menjadi tulang punggung berbagai program sosial Makassar. Dari kebersihan hingga edukasi, kontribusi mereka tidak bisa dianggap remeh.
“Masyarakat sangat berharap masalah ini segera selesai. Laskar Pelangi itu ujung tombak banyak program sosial, jadi keberlangsungan mereka sangat penting,” tambah Dakhlan.