Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar saat RDP bersama Komisi IX DPR RI bahas pemangkasan anggaran pengawasan obat dan makanan tahun 2026.
Anggaran BPOM 2026 anjlok hingga 55,47 persen, memicu keprihatinan DPR RI. Komisi IX desak pemerintah kembalikan dana pengawasan obat dan makanan demi keselamatan rakyat serta keberlanjutan program Makan Bergizi Gratis.
menitindonesia, JAKARTA – Suasana hangat dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Komisi IX DPR RI bersama Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) seketika berubah tegang ketika isu pemotongan anggaran BPOM tahun 2026 mengemuka. Angka penurunan yang mencapai 55,47 persen bukan hanya mencengangkan, tetapi dinilai membahayakan perlindungan kesehatan masyarakat.
Rapat yang dipimpin Charles Honoris itu mengungkap fakta mencemaskan: dari pagu anggaran sebesar Rp1,64 triliun, hanya tersisa Rp99 miliar untuk program pengawasan obat dan makanan tahun depan. Pemangkasan ini terjadi melalui mekanisme automatic adjustment—sebuah kebijakan teknokratik yang kini menuai kritik keras dari parlemen.
“Kami tidak ingin pengawasan makanan dan obat dikorbankan karena anggaran yang tidak memadai. BPOM adalah garda terdepan menjaga keselamatan rakyat,” tegas Hj. Putih Sari, Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Selasa (8/7/2025).
BPOM Buktikan Efisiensi, tapi Dipotong Juga
Meski anggarannya dipotong, BPOM justru menunjukkan kinerja mentereng. Hingga 30 Juni 2025, realisasi anggaran lembaga ini mencapai 36,80 persen, jauh di atas rata-rata nasional yang hanya 34,63 persen. Kepala BPOM RI, Prof. Dr. Taruna Ikrar, menyampaikan bahwa capaian tersebut mencerminkan keseriusan BPOM dalam menjalankan mandat perlindungan publik.
Namun, capaian itu tidak sebanding dengan kenyataan pahit pemotongan anggaran. Legislator pun menilai, pemerintah seolah tidak melihat bahwa pengawasan terhadap obat, makanan, minuman, hingga zat berbahaya adalah benteng utama kesehatan nasional, bukan sekadar urusan teknis.
Komitmen pada Generasi Sehat: BPOM Kawal Program Makan Bergizi Gratis
Dalam RDP, Prof. Taruna juga menegaskan peran strategis BPOM dalam program nasional Makan Bergizi Gratis, salah satu prioritas Presiden Prabowo. BPOM bertanggung jawab mengawal mutu dan keamanan bahan pangan dari hulu hingga ke tangan anak-anak Indonesia.
“Ini amanah besar. Kami pastikan anak-anak Indonesia mendapatkan makanan yang sehat, aman, dan bergizi,” ujar Prof. Taruna, ilmuwan Indonesia yang diakui dunia.
DPR RI Sepakat Tambahan Anggaran Rp5,4 Triliun untuk BPOM
Sebagai bentuk dukungan politik, Komisi IX DPR RI menyepakati usulan tambahan anggaran BPOM sebesar Rp5,43 triliun. Usulan ini akan diperjuangkan dalam pembahasan lanjutan bersama Kementerian Keuangan dan Bappenas.
Ketua Komisi IX DPR RI, Felly Estelita Runtuwene, menyatakan dengan tegas bahwa penguatan BPOM adalah keniscayaan nasional.
“Kita butuh BPOM yang kuat agar tidak kecolongan dalam menghadapi produk ilegal, makanan berbahaya, atau obat palsu. Ini soal masa depan bangsa,” tandas Felly.
RDP pun ditutup dengan komitmen bersama: pengawasan obat dan makanan tidak boleh dikompromikan. Di tengah ancaman gizi buruk, stunting, dan peredaran zat berbahaya, BPOM adalah garda terdepan yang harus diperkuat—bukan dilemahkan.
