menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar memastikan penyesuaian Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Perubahan 2025 tidak menggeser fokus pada program-program prioritas meski terjadi pengurangan pendapatan dan belanja.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menegaskan arah kebijakan tetap diarahkan pada pemenuhan kebutuhan masyarakat, mulai dari pembangunan stadion, sekolah, puskesmas, hingga peningkatan kesejahteraan guru dan tenaga kesehatan di kepulauan.
“Pengurangan belanja tidak mengurangi fokus pada program prioritas. Kami menajamkan program agar defisit tetap terkendali sesuai kapasitas fiskal daerah,” ujar Munafri dalam rapat paripurna virtual di Balai Kota Makassar, Rabu (3/9/2025).
Munafri menjelaskan, pendapatan daerah pada APBD Perubahan turun Rp485 miliar atau 9,02 persen, dari Rp5,384 triliun menjadi Rp4,898 triliun. Penurunan terutama berasal dari koreksi Pendapatan Asli Daerah (PAD) sebesar Rp306,76 miliar dan pendapatan transfer Rp179,13 miliar.
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Tunggu Koordinasi Pusat soal Pembangunan Gedung Baru DPRD
Koreksi pendapatan berdampak pada sisi belanja yang dipangkas Rp555 miliar lebih, dari Rp5,684 triliun menjadi Rp5,128 triliun. Pemangkasan terbesar terjadi pada belanja modal yang turun Rp496,83 miliar (33,64%), meliputi pembangunan solar panel, pengadaan motor sampah listrik, hingga proyek infrastruktur seperti kawasan Karebosi.
Belanja operasi turun tipis Rp28,82 miliar (0,69%), sementara belanja tak terduga dipangkas dari Rp40 miliar menjadi Rp10 miliar. Meski demikian, Pemkot menegaskan efisiensi tidak menyentuh program strategis seperti Universal Health Coverage (UHC), seragam sekolah gratis, Makassar Creative Hub, urban farming, penguatan UMKM, dan perbaikan tata kelola pemerintahan.
Dari sisi pembiayaan, penerimaan diproyeksikan Rp230,24 miliar, turun Rp69 miliar atau 23,25 persen akibat koreksi SILPA 2024 berdasarkan audit BPK. Pemkot tidak merencanakan pinjaman maupun penyertaan modal BUMD tahun ini, namun fokus pada restrukturisasi organisasi dan persiapan pemberian modal produktif di tahun mendatang.
“Pengelolaan pendapatan dan efektivitas belanja tidak bisa berdiri sendiri. Kami membutuhkan dukungan dan sinergi legislatif demi kesejahteraan masyarakat Makassar,” pungkas Munafri.
