Korban Tragedi DPRD Makassar Dapat Bantuan Rumah dari Pemerintah Pusat

Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik, saat bersama Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengunjungi rumah duka salah satu korban tragedi pemkabaran DPRD Makassar, Jumat (5/9/2025).
MAKASSAR – Pemerintah pusat menyalurkan bantuan bagi keluarga korban insiden kebakaran di Gedung DPRD Makassar.
Bantuan berupa santunan serta penyediaan rumah layak huni disampaikan langsung oleh Direktur Jenderal Otonomi Daerah (Dirjen Otda) Kemendagri, Akmal Malik, saat didampingi Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, mengunjungi rumah duka, Jumat (5/9/2025).
Dalam rangkaian kunjungan, rombongan mendatangi kediaman almarhum Syaiful Akbar, Kasi Kesra Kecamatan Ujung Tanah; almarhum Muhammad Akbar Basri atau Abay, tenaga honorer DPRD Makassar; serta almarhum Rusdam Diansyah (Dandi), pengemudi ojek online yang menjadi korban pengeroyokan.

BACA JUGA:
APBD-P Makassar 2025 Disetujui, Legislatif Tekankan Efisiensi dan Transparansi

Selain itu, pejabat daerah dan pusat juga menjenguk dua korban luka yang masih dirawat, yakni Agung Setiawan, anggota Satpol PP di RS Kementerian Kesehatan CPI, serta Budi Haryadi, anggota Satpol PP paruh waktu sekaligus pengemudi ojek daring yang dirawat intensif di RS Primaya Makassar.
“Pemerintah pusat menyiapkan empat hingga lima unit rumah layak huni di kawasan Barombong, Tamalate, bagi keluarga korban meninggal dunia, serta satu rumah untuk korban yang masih kritis,” katanya.
Rumah tersebut rencananya akan diserahkan langsung pekan depan oleh Menteri Dalam Negeri Tito Karnavian bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman Maruarar Sirait. Selain itu, Kementerian Sosial juga akan terlibat dalam pemberian bantuan lanjutan.
Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, menyampaikan terima kasih atas kepedulian pemerintah pusat. Ia memastikan Pemkot akan melakukan pendataan detail agar bantuan tepat sasaran.
“Pemkot Makassar akan memastikan kebutuhan keluarga korban terpenuhi sehingga dukungan dari pemerintah pusat tersalurkan secara efektif,” ujarnya.
Langkah ini, kata Munafri, sekaligus menegaskan komitmen pemerintah pusat dan daerah dalam memulihkan kondisi sosial masyarakat pasca-tragedi DPRD Makassar.