Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., saat membuka WHO Face-to-Face Workshop on Good Regulatory Practices (GRP) di Bali, 24 September 2025.
Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar resmi membuka lokakarya WHO di Bali, bahas Good Regulatory Practices dan langkah strategis menuju WHO-Listed Authority.
menitindonesia, BALI – Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., membuka secara resmi WHO Face-to-Face Workshop on Good Regulatory Practices (GRP) di Hotel Pullman Bali Legian Beach, Rabu (24/9/2025).
Acara ini digelar secara hibrid, menghadirkan peserta tatap muka maupun daring melalui Zoom.
Lokakarya ini dihadiri para pakar kesehatan dunia, antara lain Dr. Yukiko Nakatani (Assistant Director-General WHO), Dr. Alireza Khadem dan Dr. Anna Laura Salvati dari WHO Headquarters, Prof. Tamer Mohamed Essam, Dr. Geraldine Hill dari WHO WPRO, Prof. Roderick Salenga dari WHO Indonesia, serta Dr. Ye Xu dari Asian Development Bank (ADB).
Penguatan Sistem Regulasi
Dalam sambutannya sebagai narasumber utama, Prof. Taruna menegaskan bahwa tujuan besar program Regulatory System Strengthening (RSS) adalah memastikan akses masyarakat terhadap produk medis yang aman, efektif, dan bermutu. Untuk itu, WHO menerbitkan pedoman Good Regulatory Practices (GRP) yang menjadi fondasi penting bagi penguatan sistem regulasi di setiap negara.
Pedoman tersebut menekankan sembilan prinsip GRP: legalitas, konsistensi, independensi, imparsialitas, proporsionalitas, fleksibilitas, kejelasan, efisiensi, dan transparansi. Prinsip-prinsip ini berlaku universal bagi otoritas regulatori, tanpa memandang sumber daya atau tingkat kematangan kelembagaan.
Infografis WHO Workshop on Good Regulatory Practices (GRP) di Bali, 24–26 September 2025, yang dibuka oleh Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D.
“Dengan prinsip-prinsip ini, kita memastikan regulasi yang berkualitas, keputusan yang tepat, dan hasil kesehatan masyarakat yang lebih baik,” ujar Prof. Taruna.
Lokakarya GRP berlangsung 24–26 September 2025, mencakup 10 modul pelatihan intensif. Peserta yang mengikuti kegiatan ini berasal dari profesional regulatori, pejabat pemerintah, hingga pemangku kepentingan lintas sektor.
Metodologi pelatihan menggunakan pendekatan interaktif berbasis studi kasus nyata. Para fasilitator WHO menghadirkan diskusi, brainstorming, hingga simulasi praktis agar peserta mampu menginternalisasi konsep GRP dan mengaplikasikannya langsung di lapangan. Peserta yang lulus akan memperoleh sertifikat resmi dari WHO.
Langkah Strategis Menuju WHO-Listed Authority
Prof. Taruna menekankan, kegiatan ini merupakan bagian penting dari perjalanan Indonesia menuju status WHO-Listed Authority (WLA). Sejak tahun lalu, BPOM telah menyelesaikan sebagian besar tahapan asesmen WLA, dan kini tengah menjalani evaluasi kinerja untuk registration & marketing authorization serta clinical trials oversight.
“Capaian WLA bukan sekadar kepatuhan teknis, melainkan juga menuntut transparansi, keunggulan institusi, dan komitmen berkelanjutan untuk terus berbenah,” jelasnya.
Lokakarya ini juga didukung penuh oleh ADB dan e-Asia Korean Fund. Kolaborasi internasional ini dinilai Prof. Taruna sangat berarti untuk memperkuat ekosistem regulasi Indonesia agar semakin diakui dunia.
“Kami menyampaikan apresiasi setinggi-tingginya kepada ADB dan mitra internasional atas dukungan yang mempercepat kematangan sistem regulasi Indonesia,” tambahnya.
Harapan dari Bali untuk Dunia
Menutup sambutannya, Prof. Taruna mengajak seluruh peserta menjadikan lokakarya ini sebagai momen refleksi dan komitmen bersama.
“Bersama-sama, mari kita wujudkan masa depan di mana Indonesia berdiri sebagai pemimpin regional dalam ilmu regulasi, dipercaya, dihormati, dan siap memastikan akses masyarakat terhadap produk medis yang aman dan efektif,” pungkasnya.
Dengan penuh semangat, Kepala BPOM RI kemudian resmi membuka WHO Face-to-Face Workshop on Good Regulatory Practices di Bali. (andi esse)
