menitindonesia, MAKASSAR – Menjelang musim penghujan, Komisi A DPRD Kota Makassar menyoroti kesiapan Pemerintah Kota (Pemkot) Makassar dalam menghadapi potensi banjir. Legislator meminta langkah mitigasi diperkuat, terutama dalam koordinasi lintas instansi dan kesiapsiagaan di tingkat wilayah.
Anggota Komisi A DPRD Makassar, dr. Udin Saputra Malik, menilai upaya antisipasi banjir sejauh ini belum berjalan optimal. Ia menyebutkan, mutasi pejabat di tingkat kelurahan dan kecamatan turut memengaruhi kesiapan lapangan.
“Belum begitu masif, apalagi baru terjadi mutasi di level kelurahan dan menyusul di kecamatan. Tentu ini memerlukan waktu untuk adaptasi,” kata Udin, Rabu (8/10/2025).
Politisi PDIP ini mengapresiasi program Kampung Siaga Bencana yang dijalankan Pemkot di Kecamatan Manggala dan Biringkanaya. Namun menurutnya, fokus program masih cenderung pada penanganan pasca-bencana, sementara aspek pencegahan belum digarap maksimal.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Minta Pemkot Awasi Ketat Pelaksanaan MBG, Imbas Merebaknya Kasus Keracunan
“Program ini sudah tepat, tapi masih lebih banyak fokus pada tanggap bencana dan rehabilitasi. Aspek pra-bencana juga penting untuk diperkuat, dan sebaiknya diperluas ke seluruh kecamatan, bukan hanya wilayah rawan banjir,” jelasnya.
Komisi A juga menyoroti lemahnya koordinasi antarinstansi, seperti BPBD, Dinas PU, Dinas Sosial, hingga pemerintah kecamatan dan kelurahan.
“Koordinasi pra-bencana belum terlihat berjalan dengan baik. Belum pernah kami dengar ada pertemuan lintas instansi yang membahas langkah-langkah sebelum bencana,” tambah Udin.
Untuk memastikan kesiapan di lapangan, pihaknya akan menjadwalkan rapat kerja bersama para camat setelah proses mutasi selesai. DPRD juga mendorong percepatan pembahasan Rancangan Perda Penanggulangan Bencana agar memiliki payung hukum yang kuat dalam pelaksanaan penanganan bencana di kota Makassar.
Senada, anggota Komisi A lainnya, Tri Sulkarnain, menilai Pemkot belum menunjukkan langkah konkret menghadapi datangnya musim hujan. Ia menegaskan bahwa penanganan banjir tidak boleh hanya bersifat reaktif.
“Saya belum melihat adanya persiapan khusus dari Pemkot untuk antisipasi banjir. Program Kampung Siaga Bencana memang baik, tapi fokus utama seharusnya adalah memperbaiki sistem drainase agar banjir tidak terjadi,” ujarnya.
Tri juga menekankan pentingnya kolaborasi antara Pemkot dan DPRD, terutama dalam hal perencanaan dan penganggaran program jangka panjang.
“Kami berharap Pemkot dan DPRD bisa memprioritaskan anggaran serta langkah konkret untuk mengatasi banjir. Ini masalah yang berulang setiap tahun, jadi perlu strategi berkelanjutan, bukan hanya penanganan tahunan,” tutupnya.
