menitindonesia, MAKASSAR – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto mengumpulkan kepala daerah se-Sulawesi dalam Rapat Koordinasi Pemerintahan Wilayah Sulawesi 2025 yang digelar di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan, Jumat (10/10/2025) petang.
Bima tiba di lokasi sekitar pukul 17.11 Wita dan disambut langsung oleh Sekretaris Daerah Provinsi (Sekprov) Sulsel, Jufri Rahman. Sejumlah kepala daerah hadir dalam kegiatan tersebut, termasuk Sekprov Sulawesi Tenggara, Sekprov Gorontalo, serta para bupati, wali kota, dan wakil kepala daerah se-Sulsel.
Dalam sambutannya, Bima Arya menyampaikan bahwa kedatangannya kali ini untuk mendengarkan langsung masukan dan “curhatan” dari para kepala daerah, khususnya terkait persoalan pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat.
BACA JUGA:
Meriah! Gubernur Sulsel Andi Sudirman Buka Turnamen Bulutangkis HUT ke-356 Sulsel
“Saya singkat saja, karena banyak yang mau curhat soal penyesuaian dana transfer daerah,” ujar Bima Arya.
Ia menjelaskan, pemerintah pusat terus berkoordinasi dengan Kementerian Keuangan terkait penyesuaian TKD. Bahkan, kata Bima, sebanyak 18 gubernur se-Indonesia telah bertemu langsung dengan Menteri Keuangan, Purbaya Yudhi Sadewa, untuk membahas persoalan ini.
Meski demikian, Bima meminta kepala daerah tidak hanya berfokus pada pemotongan TKD, tetapi tetap kreatif dalam mendorong pertumbuhan ekonomi daerah. Ia juga menekankan pentingnya realisasi belanja daerah agar perekonomian tetap bergerak.
“Walau TKD dipotong, kepala daerah harus tetap kreatif. Kami akan mencatat semua masukan, termasuk soal janji politik kepala daerah,” tegasnya.
Sementara itu, Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif mengaku, pemotongan TKD membuat pemerintah daerah kesulitan merealisasikan program dan janji politiknya.
“Kami kesulitan, apalagi setelah pengurangan TKD. Pertumbuhan ekonomi jelas tidak bisa maksimal,” kata Syaharuddin.
Rakor tersebut menjadi ajang bagi para kepala daerah untuk menyampaikan langsung kondisi dan tantangan di daerah masing-masing, terutama dalam menghadapi penyesuaian anggaran dari pemerintah pusat.
