menitindonesia, MAKASSAR – Protes soal pemotongan Dana Transfer ke Daerah (TKD) dari pemerintah pusat terus bergulir. Setelah sebelumnya disuarakan oleh Gubernur Sulsel, kini giliran para bupati dan wali kota yang angkat bicara.
Bupati Sidenreng Rappang (Sidrap) Syaharuddin Alrif menilai kebijakan pengurangan TKD berpotensi memperlambat pertumbuhan ekonomi daerah serta menghambat realisasi janji kampanye kepala daerah, khususnya di sektor infrastruktur.
“Setelah pengurangan TKD, pertumbuhan ekonomi tentu tidak bisa maksimal. Kami pun tak bisa melayani masyarakat secara optimal sesuai Standar Pelayanan Minimal (SPM),” ujar Syahar usai menghadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Wilayah Sulawesi 2025 di Kantor Gubernur Sulsel, Makassar, Jumat (10/10/2025).
BACA JUGA:
Gubernur Sulsel Serahkan Rp17 Miliar dan Bantuan Benih Padi ke Sidrap dan Soppeng
Wakil Ketua Umum Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (Apkasi) itu juga berharap kehadiran Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Bima Arya Sugiarto dalam rapat tersebut bisa menjadi pintu masukan ke Kementerian Dalam Negeri dan disampaikan ke Menteri Keuangan.
Menurut Syahar, Sidrap mengalami pemotongan TKD sebesar Rp174 miliar untuk tahun anggaran 2026. Pemangkasan serupa juga dialami sejumlah daerah lain, seperti Pinrang sebesar Rp231 miliar, Jeneponto Rp169 miliar, Bantaeng Rp148 miliar, dan Kota Makassar hingga Rp500 miliar.
Meski begitu, Syahar mengaku daerahnya masih bisa bertahan berkat sektor pertanian dan peternakan yang menjadi andalan.
“Alhamdulillah, hasil panen dan harga telur di Sidrap bagus. Tapi sebagai kepala daerah, kami harus melakukan efisiensi maksimal. Dan itu sudah kami lakukan,” jelasnya.
Namun, ia mengaku khawatir dengan kondisi kabupaten lain yang tidak memiliki potensi pangan sekuat Sidrap.
Sementara itu, Wamendagri Bima Arya Sugiarto meminta kepala daerah tidak terlalu banyak mengeluh atas pemotongan TKD. Menurutnya, pemerintah daerah perlu melakukan efisiensi dan mengoptimalkan potensi ekonomi lokal.
“Jangan banyak mengeluh, karena sebenarnya masih banyak pos anggaran yang bisa dihemat. Tolong disisir lagi, mana yang tidak berdampak langsung ke masyarakat,” kata Bima.
Bima menegaskan, setiap daerah harus mampu menggali keunggulan lokal sebagai sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) baru, seperti sektor pariwisata, ekonomi kreatif, atau perikanan.
“Daerah harus kolaboratif, menggandeng akademisi dan swasta, serta membuka peluang kemitraan seperti KPBU. Intinya, PAD harus meningkat tanpa membebani rakyat,” tutupnya.
