menitindonesia, MAKASSAR – Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi meminta seluruh Tim Pengendalian Inflasi Daerah (TPID) memperkuat pengawasan harga dan pasokan pangan menjelang Hari Besar Keagamaan Nasional (HBKN) Iduladha 2026.
Permintaan itu disampaikan Fatmawati saat membuka High Level Meeting (HLM) TPID Provinsi Sulawesi Selatan di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Kamis (7/5/2026).
Pertemuan tersebut dihadiri unsur Forkopimda, kepala daerah kabupaten/kota, instansi vertikal, organisasi perangkat daerah (OPD), hingga anggota TPID se-Sulawesi Selatan.
Fatmawati menegaskan momentum Iduladha berpotensi memicu kenaikan permintaan sejumlah komoditas pangan strategis sehingga langkah antisipasi harus dilakukan sejak dini.
“HLM TPID ini menjadi momentum penting memperkuat koordinasi pengendalian inflasi, menjaga stabilitas harga, sekaligus meningkatkan efisiensi distribusi pangan,” ujarnya.
Ia mengatakan koordinasi antarwilayah menjadi kunci untuk menjaga kelancaran distribusi pangan agar harga kebutuhan pokok masyarakat tetap terkendali.
BACA JUGA:
Fatmawati Rusdi Dorong Pariwisata Sulsel Naik Kelas di Rakernas ASITA 2026
Menurut Fatmawati, Sulawesi Selatan sempat mengalami tekanan inflasi cukup tinggi pada awal 2026. Bahkan pada Februari lalu, inflasi Sulsel mencapai 6,13 persen secara tahunan dan masuk kategori inflasi tinggi nasional.
Namun berdasarkan rilis Badan Pusat Statistik (BPS) per 4 Mei 2026, angka inflasi Sulsel berhasil ditekan menjadi 2,68 persen secara year on year (yoy) dan kembali masuk rentang target nasional sebesar 2,5 persen plus minus 1 persen.
“Alhamdulillah, Sulawesi Selatan sudah keluar dari klaster inflasi tertinggi nasional. Tetapi ini tetap harus kita jaga bersama,” katanya.
Fatmawati menjelaskan sejumlah komoditas pangan masih perlu mendapat perhatian serius, terutama cabai rawit, cabai besar, bawang, beras, ikan bandeng, ikan laut, hingga udang basah.
Ia menyoroti ketahanan stok beberapa komoditas yang mulai terbatas. Cabai rawit misalnya, hanya memiliki ketahanan stok sekitar tiga hari.
Sementara gula pasir tercatat memiliki stok 31 hari, cabai besar 34 hari, bawang putih 72 hari, daging sapi 220 hari, bawang merah 384 hari, dan beras mencapai 408 hari.
Meski demikian, pemerintah memastikan langkah intervensi pasar dan penguatan distribusi pangan telah disiapkan untuk menjaga ketersediaan pasokan sekaligus menekan lonjakan harga.
Karena itu, Fatmawati meminta seluruh TPID kabupaten/kota segera mengambil langkah konkret, termasuk menggelar Gerakan Pangan Murah (GPM) dan memperkuat kerja sama antar daerah.
“Daerah yang mengalami defisit komoditas pangan harus segera menjalin kerja sama dengan daerah surplus. Ini penting agar pasokan tetap stabil dan harga tidak melonjak,” tegasnya.
Selain itu, ia juga mendorong pemerintah daerah memanfaatkan Belanja Tidak Terduga (BTT) untuk mendukung operasi pasar murah dan program stabilisasi harga.
Pemerintah Provinsi Sulsel, lanjut Fatmawati, terus memperkuat sejumlah program strategis pengendalian inflasi mulai dari peningkatan produktivitas pertanian, penguatan cadangan pangan, revitalisasi cold storage pemerintah daerah hingga penguatan data neraca pangan berbasis digital.
Menurutnya, langkah tersebut penting untuk menjaga ketahanan pangan daerah sekaligus mempertahankan daya beli masyarakat dan pertumbuhan ekonomi Sulsel hingga akhir tahun.
