Suasana Paripuran DPRD Maros membahas penyerahan Ranperda APBD 2026
menitindonesia, MAROS – Gabungan Fraksi Partai Golkar dan Partai Demokrat menyoroti pentingnya efisiensi, transparansi, dan keberlanjutan dalam penyusunan APBD Maros Tahun Anggaran 2026. Hal itu disampaikan Shabir saat membacakan pandangan umum fraksi dalam rapat paripurna, Rabu (22/10/2025).
Dalam pandangannya, Fraksi Golkar–Demokrat menilai rancangan APBD 2026 telah disusun secara realistis dan hati-hati di tengah tekanan fiskal daerah. Total APBD 2026 direncanakan sebesar Rp1,496 triliun, dengan pendapatan daerah Rp1,398 triliun dan belanja Rp1,496 triliun, sehingga muncul defisit Rp98,5 miliar. Defisit itu ditutup melalui pembiayaan netto dengan nilai sama.
Salah satu tantangan terbesar adalah turunnya Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) dari pemerintah pusat sebesar Rp186,67 miliar atau 16,3 persen. Meski demikian, fraksi gabungan mengapresiasi kehati-hatian pemerintah daerah dalam menyusun strategi fiskal.
“Strategi fiskal harus tetap berpihak pada rakyat, dengan fokus pada peningkatan layanan dasar dan pembangunan infrastruktur yang merata,” ujar Shabir.
Fraksi Golkar–Demokrat meminta agar arah kebijakan APBD tetap selaras dengan RPJMD dan RKPD, terutama dalam penguatan ekonomi rakyat, pemerataan infrastruktur, serta peningkatan layanan pendidikan dan kesehatan.
Pada sisi pendapatan, fraksi tersebut mendukung upaya pemerintah mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang ditargetkan Rp375,97 miliar melalui intensifikasi pajak daerah, digitalisasi administrasi, dan pemanfaatan aset daerah secara produktif. Potensi pendapatan dari pariwisata, pelayanan publik, dan kerja sama pemanfaatan aset juga dinilai perlu dimaksimalkan tanpa membebani masyarakat.
Dari sisi belanja, total Rp1,496 triliun dinilai harus dikelola lebih proporsional. Mereka menyoroti porsi belanja operasi yang mencapai Rp1,115 triliun atau 74,5 persen dari total belanja. Fraksi meminta pengendalian belanja aparatur agar ruang fiskal untuk belanja publik semakin luas.
Belanja modal sebesar Rp229,35 miliar juga diminta diarahkan pada program yang memiliki manfaat tinggi, terutama pembangunan infrastruktur strategis seperti jalan, jaringan, dan irigasi.
Terkait pembiayaan netto Rp98,5 miliar, fraksi gabungan mengingatkan pentingnya transparansi dan kehati-hatian agar kebijakan tidak membebani APBD pada tahun berikutnya. Mereka juga menilai belanja tidak terduga sebesar Rp7 miliar harus digunakan secara ketat sesuai ketentuan.
Di akhir pandangan umum, Fraksi Golkar–Demokrat menyatakan dukungan untuk melanjutkan pembahasan Raperda APBD 2026. Mereka berharap APBD nantinya mampu memperkuat ekonomi daerah, meningkatkan kualitas layanan publik, serta mewujudkan tata kelola keuangan yang transparan dan berkeadilan.
“Semoga sinergi antara eksekutif dan legislatif terus terjaga dan selalu mengedepankan kepentingan rakyat Kabupaten Maros,” tutupnya.
