menitindonesia, MAROS – Rencana Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Maros mengajukan pinjaman daerah sebesar Rp100 miliar mendapat sorotan dari DPRD Maros. Legislator Golkar, Fajrin Amir, menilai pinjaman jumbo itu berpotensi memicu defisit jika tidak dikelola secara hati-hati.
“Kalau bisa dikelola dengan baik tentu berdampak positif. Tapi kalau tidak, dampak terburuknya bisa memicu defisit anggaran,” kata Fajrin, Senin (24/11/2025).
Meski demikian, Fajrin mengaku tak sepenuhnya menolak. Ia memahami kebutuhan mendesak terkait krisis air bersih yang kini melanda sejumlah wilayah di Maros.
“Kalau mengutang pasti tidak ada yang setuju. Tapi kalau memang sangat dibutuhkan dan bisa dikelola dengan baik, kenapa tidak,” ujarnya.
Ia menegaskan DPRD akan mengawasi ketat setiap program yang dibiayai melalui pinjaman tersebut. Pengawasan mencakup pelaksanaan kegiatan hingga pemeriksaan laporan keuangan secara berkala.
BACA JUGA:
Ajukan Pinjaman Rp100 M, Bupati Maros Pastikan Keuangan Daerah Tetap Aman
“Kami akan memastikan kegiatan yang dibiayai utang benar-benar sesuai rencana,” tegasnya.
Di sisi lain, Bupati Maros Chaidir Syam memastikan rencana pinjaman Rp100 miliar itu tidak akan membebani keuangan daerah. Ia menegaskan Pemkab Maros saat ini tidak memiliki utang sama sekali.
“Semua skema pinjaman sudah melalui perhitungan matang. Termasuk proyeksi keuntungan PDAM setelah pembenahan infrastruktur air bersih,” kata Chaidir saat dikonfirmasi via telepon.
Menurutnya, tingkat kebutuhan air bersih di Maros terus meningkat seiring bertambahnya kawasan hunian, sehingga penguatan infrastruktur menjadi urgensi.
Chaidir menjelaskan pembiayaan proyek akan bekerja sama dengan PT Sarana Multi Infrastruktur (PT SMI), lembaga pembiayaan di bawah Kementerian Keuangan. Saat ini seluruh skema masih dalam tahap penilaian oleh PT SMI.
“Semuanya dinilai oleh PT SMI, berapa besar pembiayaan yang bisa diberikan. Sekarang masih tahap perhitungan,” pungkasnya.
