menitindonesia, MAKASSAR – Ketua DPD PKS Makassar sekaligus Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, memberikan apresiasi atas pelaksanaan pemilihan RT/RW yang untuk pertama kalinya digelar secara serentak di Kota Makassar.
Namun, ia menegaskan masih banyak catatan penting yang perlu segera dibenahi Pemerintah Kota Makassar, terutama pada aspek teknis pelaksanaan dan kesiapan penyelenggara di lapangan.
Andi Hadi menilai pemilihan RT/RW serentak merupakan langkah maju dalam memperkuat partisipasi warga di tingkat akar rumput. Meski demikian, ia mengaku menemukan sejumlah kendala saat memantau langsung proses pemilihan di beberapa kelurahan.
“Saya melihat sendiri bagaimana kertas suara masih dicetak di kantor lurah dan warga harus menunggu lama. Seharusnya TPS dibuka jam 7 pagi, tapi saya baru terlayani jam 10. Bahkan ada yang lebih lama. Ini menunjukkan ketidaksiapan,” ujar Andi Hadi.
Ia menyebut kekecewaan warga menjadi hal yang wajar, mengingat banyak TPS dan kelurahan mengalami hambatan teknis. Meski begitu, ia mengimbau masyarakat tetap dewasa dalam berdemokrasi dan menjaga suasana tetap kondusif.
BACA JUGA:
Berjalan Aman dan Demokratis, Wakil Ketua DPRD Makassar Puji Suksesnya Pemilihan RT/RW
“Dalam demokrasi pasti ada yang menang dan ada yang kalah. Yang kalah jadikan pelajaran, yang menang jangan euforia. Masih banyak amanah yang harus dijalankan,” katanya.
Meski mengapresiasi inovasi yang dilakukan pemerintah kota, Andi Hadi menegaskan prosedur dan standar pelaksanaan pemilihan RT/RW harus diperbaiki secara menyeluruh.
Ia menekankan proses pemilihan harus berjalan sesuai aturan. Jika ditemukan kecacatan atau pelanggaran, pengulangan pemilihan harus dilakukan tanpa ragu.
“Kalau perlu diulang, ya diulang. Kalau ada yang salah, harus ditindak sesuai prosedur. Jangan ada yang bermain. Kalau terbukti, jangan diikutkan lagi,” tegasnya.
Selain itu, ia mengingatkan aparatur sipil negara (ASN), khususnya lurah dan camat, agar menjaga netralitas selama proses pemilihan. Menurutnya, peran ASN sangat krusial dalam menjaga kedamaian dan keadilan di tengah masyarakat.
“Tolong jaga kedamaian di masyarakat bawah. Lurah dan camat harus komitmen dengan sumpah netralitasnya,” ujarnya.
Andi Hadi juga mendorong Pemkot Makassar untuk mengevaluasi metode pemilihan RT/RW guna meminimalkan potensi konflik sosial. Ia membuka peluang agar ke depan pemilihan kembali menggunakan sistem musyawarah warga.
“Skema pemilihan harus mempertimbangkan risiko konflik. Evaluasi penting agar ke depan pelaksanaannya lebih efektif dan minim gesekan,” katanya.
Ia menegaskan, PKS tetap mengapresiasi langkah inovatif Pemkot Makassar dalam menyelenggarakan pemilihan RT/RW serentak, namun perbaikan dan penyempurnaan harus dilakukan agar pelaksanaannya di tahun-tahun berikutnya lebih adil, efektif, dan kondusif.
