menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar terus memperkuat transformasi digital untuk menghadirkan tata kelola pemerintahan yang lebih efisien dan terintegrasi. Langkah itu digagas Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, yang menargetkan penghematan anggaran hingga Rp20–30 miliar per tahun tanpa mengurangi kualitas layanan publik.
Penguatan tata kelola digital ini dipusatkan melalui pengembangan Layanan Online Terintegrasi Warga Makassar (LONTARA+), yang akan menjadi Super Apps seluruh layanan publik di Kota Makassar.
Melalui aplikasi ini, layanan dari 51 SKPD dan 210 subbagian disatukan dalam satu sistem yang terstandarisasi dan dapat dipantau secara real time melalui Dasbor Command Center Diskominfo.
Hal tersebut disampaikan Wali Kota Munafri dalam Rapat Pembahasan Pengintegrasian Server IT dan Aplikasi SKPD di Ruang Rapat Sipakatau Kantor Wali Kota Makassar, Selasa (30/12/2025).
Munafri menegaskan mulai 2026 seluruh server, aplikasi, dan pengelolaan infrastruktur teknologi informasi (IT) SKPD akan terpusat di Dinas Kominfo Makassar. Kebijakan ini sesuai regulasi nasional yang mengharuskan pengelolaan sistem informasi pemerintahan berada dalam satu kerangka governance yang terkoordinasi.
BACA JUGA:
Lantik 6 Ribu RT/RW, Wali Kota Makassar: Jangan Jadi Penguasa Wilayah, Jadilah Pelayan!
“Tidak ada aturan yang membolehkan SKPD membangun infrastruktur IT secara independen tanpa governance dari Kominfo,” tegas Munafri.
Ia menjelaskan sentralisasi server akan memastikan keamanan data, mengurangi duplikasi aplikasi, menekan biaya operasional, serta memudahkan pengawasan sistem digital pemerintahan.
Munafri menegaskan integrasi tidak berarti seluruh tugas IT berpindah ke Diskominfo. SKPD tetap memegang peran dalam pengelolaan modul layanan, pengguna, hingga inovasi sektor masing-masing. Sementara Kominfo bertanggung jawab mengelola data center, server, keamanan informasi, hingga pengembangan aplikasi dasar.
“Pada saat terintegrasi, ada tugas Kominfo dan ada tugas SKPD. Bukan berarti semuanya diserahkan ke Kominfo,” ujarnya.
Dengan pembagian peran ini, kreativitas dan inovasi SKPD tetap berjalan, sementara keamanan dan tata kelola sistem tetap terjaga.
Munafri menilai integrasi server dan aplikasi dapat menghilangkan potensi pembelian berulang yang selama ini membebani anggaran. Jika diterapkan konsisten, efisiensi lima tahun ke depan diperkirakan bisa mencapai ratusan miliar rupiah, ditambah penghematan non-anggaran seperti berkurangnya ketergantungan pada pihak ketiga.
“Kalau ada satu sistem yang bisa di-host dan dipakai bersama, kenapa harus beli sendiri-sendiri,” tegasnya.
Pemkot Makassar menargetkan agar seluruh layanan strategis, termasuk Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), dapat dipantau masyarakat secara transparan melalui LONTARA+. Mulai dari biaya, alur layanan, hingga progres permohonan.
“Pelayanan harus transparan. Masyarakat harus tahu biayanya, ke mana uangnya, dan bagaimana prosesnya berjalan,” kata Munafri.
Munafri juga mengajak generasi muda untuk terlibat dalam proyek digitalisasi pemerintah kota. Ia menekankan pentingnya kolaborasi dan budaya berbagi dalam membangun sistem yang kuat dan berkelanjutan.
“Kita butuh anak muda yang mau berbagi dan mau memperbaiki. Ini kita bangun bersama,” ujarnya.
Menutup arahannya, Munafri menegaskan bahwa efisiensi hanya tercapai jika seluruh SKPD bekerja rapi dan mengikuti tata kelola yang telah ditetapkan.
“Digitalisasi harus mempermudah, mempercepat, dan membuat semuanya transparan,” pungkasnya.
