Model kepemimpinan Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar dikaji mahasiswi Harvard melalui wawancara akademik untuk penulisan tesis tentang ketahanan farmasi dan kebijakan regulasi obat Indonesia.
menitindonesia, JAKARTA — Kepemimpinan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Taruna Ikrar menjadi bahan kajian akademik global. Ia diwawancarai Ms. Pooja Joshi, mahasiswi program pascasarjana gabungan Harvard Kennedy School of Government dan Harvard Business School, dalam rangka penulisan tesis yang mengulas ketahanan farmasi dan arah kebijakan regulasi obat di Indonesia.
Wawancara dilakukan di ruang kerja Kepala BPOM, Kamis (8/1/2026). Dalam kesempatan itu, Prof. Taruna Ikrar didampingi Kepala Biro Kerja Sama dan Hubungan Masyarakat BPOM Lynda Kurnia Wardhani, S.E., MS.i, Ph.D. Suasana berlangsung tenang dan akademik, tanpa seremoni—sebuah dialog mendalam yang merekam pengalaman kebijakan untuk dibawa ke ruang kelas dunia.
Sejak awal, Pooja Joshi menempatkan wawancara ini sebagai sumber primer tesisnya. Ia menggali perjalanan kepemimpinan Taruna Ikrar hingga memimpin BPOM, serta menanyakan prioritas utama yang kini dihadapi lembaga pengawas obat dan makanan di tengah perubahan global yang cepat. Pertanyaan itu menjadi pintu masuk untuk memahami bagaimana latar ilmiah Prof. Taruna Ikrar memengaruhi cara pandangnya dalam merumuskan kebijakan.
Pandemi COVID-19 menjadi salah satu fokus pembahasan. Pooja menanyakan bagaimana krisis tersebut mengubah cara pemerintah Indonesia memandang ketahanan farmasi dan keamanan kesehatan. Bagi Prof. Taruna, pandemi membuka kenyataan tentang rapuhnya sistem kesehatan global. Ketika rantai pasok terganggu, negara-negara yang terlalu bergantung pada impor bahan baku obat berada dalam posisi rentan—dan Indonesia merasakannya secara nyata.
Kepemimpinan Prof. Taruna Ikrar di BPOM menjadi bahan kajian akademik global melalui wawancara tesis mahasiswi Harvard tentang ketahanan farmasi Indonesia.
Dari pengalaman itu, Prof. Taruna menegaskan bahwa ketahanan farmasi tidak bisa lagi diposisikan sebagai urusan teknis kesehatan semata. Ia telah bergeser menjadi isu strategis negara, bersentuhan langsung dengan keselamatan publik dan kedaulatan nasional.
Regulator di Tengah Dinamika Pasar Farmasi
Dalam kerangka risetnya, Pooja Joshi kemudian menggali dinamika pasar farmasi Indonesia. Ia menanyakan bagaimana hubungan antara perusahaan multinasional, industri domestik, dan badan usaha milik negara, serta seperti apa ekosistem farmasi ideal yang diharapkan Indonesia. Prof. Taruna memaparkan bahwa ketiganya hidup dalam satu ruang yang kompleks dan belum sepenuhnya seimbang.
Ketergantungan pada bahan baku impor masih menjadi tantangan struktural. Di sisi lain, kapasitas riset dan produksi nasional terus tumbuh, meski belum merata. Di titik inilah peran regulator menjadi krusial. BPOM, kata Prof. Taruna, dituntut menjaga standar keamanan dan mutu global, sambil membuka ruang bagi industri nasional untuk berkembang dan berinovasi.
Pooja juga menyinggung kebijakan BPOM yang mendorong penguatan riset dan pengembangan (R&D) lokal serta insentif produksi dalam negeri. Prof. Taruna menjelaskan bahwa pendekatan berbasis risiko, percepatan layanan perizinan, dan pembinaan industri menjadi bagian dari upaya tersebut. Regulasi, menurutnya, tidak dimaksudkan sebagai penghambat, melainkan sebagai instrumen pengarah agar pertumbuhan industri berjalan sejalan dengan perlindungan konsumen.
Pertanyaan lain yang muncul menyentuh kelemahan yang masih dihadapi industri farmasi, mulai dari rantai pasok hingga pengembangan sumber daya manusia. Taruna menilai, perbaikan tidak bisa dilakukan oleh satu lembaga saja. Hubungan dengan Kementerian Kesehatan dan sektor swasta harus dibangun melalui dialog berkelanjutan, dengan kepentingan publik sebagai titik temu.
Namun ketahanan farmasi tidak berhenti pada industri dan perizinan. Pooja juga menggali isu akses obat. Prof. Taruna menekankan pentingnya distribusi hingga wilayah terpencil, peningkatan kapasitas dokter dan apoteker, serta literasi masyarakat. Negara, katanya, harus hadir hingga titik terakhir pelayanan—tempat kebijakan benar-benar dirasakan manfaatnya.
Dari Pengalaman Nasional ke Ruang Kelas Dunia
Sebagai mahasiswa kebijakan publik global, Pooja Joshi turut menanyakan posisi Indonesia dalam konteks regional dan geopolitik. Harmonisasi regulasi di kawasan Asia Tenggara dipandang sebagai peluang untuk mempercepat akses obat, sekaligus tantangan karena menuntut kesiapan institusional. Prof. Taruna memandang berbagi pengalaman dan kapasitas dengan negara-negara yang lebih terbatas sebagai bagian dari kepemimpinan regional.
Di tingkat global, Pooja menyinggung pengaruh dinamika geopolitik—mulai dari persaingan dagang hingga kebijakan proteksionisme—terhadap pilihan kebijakan farmasi Indonesia. Prof. Taruna menilai, dalam situasi tersebut, konsistensi kebijakan jangka panjang menjadi kunci. Ketahanan tidak dibangun dalam satu periode kepemimpinan, melainkan melalui keberlanjutan arah dan komitmen.
Menutup wawancara, Pooja meminta pandangan Prof. Taruna tentang langkah kebijakan paling krusial dalam tiga hingga lima tahun ke depan. Prof. Taruna menekankan penguatan hulu farmasi, keberlanjutan standar global, dan kolaborasi lintas negara sebagai fondasi menghadapi krisis kesehatan di masa mendatang.
Bahwa kepemimpinan Kepala BPOM Indonesia menjadi bahan tesis mahasiswi Harvard bukanlah peristiwa seremonial. Ia menandai bagaimana pengalaman kebijakan Indonesia kini dibaca, dikaji, dan dipelajari sebagai bagian dari pengetahuan global.
Dari ruang kerja Kepala BPOM di Jakarta, percakapan itu melintasi batas negara—menjadi bahan refleksi di ruang kelas dunia, tempat kebijakan diuji bukan oleh retorika, melainkan oleh pengalaman nyata. (AE)
