Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar (kiri) berdiskusi dengan Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh dalam audiensi di Jakarta, membahas penguatan pengawasan obat dan makanan serta tata kelola anggaran BPOM.
Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) memberikan apresiasi terhadap kinerja BPOM RI yang dinilai tertib dalam perencanaan dan realisasi anggaran, sekaligus diakui dunia melalui status WHO Listed Authority (WLA).
menitindonesia, JAKARTA — Apresiasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) terhadap Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) tak berhenti pada soal tertib administrasi. Kepala BPKP Muhammad Yusuf Ateh, juga secara khusus memuji capaian strategis BPOM yang berhasil meraih status WHO Listed Authority (WLA)—pengakuan global atas kualitas sistem regulasi obat dan makanan Indonesia.
Apresiasi itu disampaikan dalam audiensi bersama Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., Jumat (9/1/2026), di Jakarta. Menurut Ateh, capaian WLA menjadi bukti bahwa kinerja pengawasan BPOM bukan hanya rapi di atas kertas, tetapi juga diakui di level internasional.
“Pengakuan WHO menunjukkan bahwa sistem regulasi BPOM telah memenuhi standar tertinggi. Ini pencapaian besar yang harus dijaga konsistensinya,” ujar Ateh.
Infografis apresiasi BPKP terhadap BPOM RI yang dinilai tertib dan akuntabel dalam pengelolaan anggaran serta meraih pengakuan global WHO Listed Authority (WLA).
Tertib Anggaran dan Akuntabel, Fondasi Prestasi Global
BPKP menilai perencanaan dan realisasi anggaran BPOM berjalan tertib, akuntabel, dan selaras dengan program yang ditetapkan. Penilaian ini menjadi fondasi penting bagi keberlanjutan prestasi global seperti WLA. Bagi BPKP, pengakuan internasional tidak mungkin diraih tanpa tata kelola yang kuat dan disiplin anggaran yang konsisten.
Dalam pandangan Ateh, keterhubungan antara tata kelola anggaran dan kualitas pengawasan bersifat langsung. Anggaran yang direncanakan dengan baik memungkinkan BPOM menjalankan pengawasan berbasis sains secara optimal—dari laboratorium, lapangan, hingga kebijakan.
WLA, Bukan Prestasi Simbolik
Status WLA yang diberikan oleh World Health Organization menempatkan BPOM sejajar dengan otoritas regulator negara maju. BPKP menilai capaian ini bukan simbol semata, melainkan modal strategis untuk memperkuat perlindungan kesehatan masyarakat.
Ateh menegaskan, pengakuan tersebut harus dimanfaatkan secara maksimal, termasuk untuk mendukung program prioritas pemerintah seperti Makan Bergizi Gratis (MBG). Dalam program ini, BPOM memiliki peran penting memastikan mutu dan keamanan pangan, sementara BPKP siap mengawal agar pelaksanaannya tetap berada di rel tata kelola yang benar.
Menjaga Standar, Menjaga Kepercayaan
Taruna Ikrar menyambut apresiasi BPKP sebagai penguatan internal bagi BPOM. Menurutnya, status WLA membawa konsekuensi besar: standar global harus diterapkan secara konsisten dalam setiap aspek pengawasan, termasuk pengelolaan anggaran.
“Pengakuan global harus dijawab dengan kinerja yang konsisten dan transparan. Tata kelola yang tertib adalah kunci agar kepercayaan publik dan dunia tetap terjaga,” ujarnya.
Dengan penilaian positif BPKP atas kinerja anggaran dan apresiasi terhadap capaian WLA, BPOM kini berdiri pada posisi yang kokoh: kredibel di mata dunia, dan akuntabel di hadapan publik nasional. (andi esse)
