menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mematangkan persiapan Pekan Leadership Spiritual ASN Ber-AKHLAK yang dijadwalkan berlangsung pada 22–28 Februari 2026.
Kegiatan penguatan kapasitas aparatur sipil negara (ASN) ini dirancang secara lintas sektor dengan melibatkan sekitar 900 peserta dari berbagai perangkat daerah di lingkungan Pemprov Sulsel, serta menghadirkan narasumber dari sejumlah institusi eksternal.
Kepala Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Pemprov Sulsel, Prof. Muhammad Jufri, mengatakan terdapat sejumlah aspek krusial yang harus dipersiapkan secara terkoordinasi oleh seluruh perangkat daerah terkait.
“Panitia kerja ditetapkan hari ini, dan pelaksanaan kegiatan akan melibatkan sekitar 900 peserta,” ujar Prof. Jufri dalam rapat koordinasi persiapan kegiatan.
Menurutnya, fokus persiapan meliputi pengelolaan keuangan, pengadaan barang dan jasa, pendidikan karakter, hingga penguatan wawasan kebangsaan. Untuk memperkaya materi, panitia juga akan menghadirkan narasumber dari Polda Sulsel, Kejaksaan Tinggi Sulsel, Kodam, serta Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
BACA JUGA:
Kunjungan Wisata Sulsel Tembus 4,5 Juta Orang, Masuk 10 Besar Nasional
Sementara itu, Staf Khusus Gubernur Sulsel, Irwan, ST, menegaskan bahwa penyusunan pemateri disesuaikan dengan rundown kegiatan yang telah dirancang secara sistematis.
“Ini bukan hanya menghadirkan pemateri, tetapi juga modul pembelajaran yang terstruktur,” kata Irwan.
Ia menjelaskan, terdapat enam klaster materi utama yang akan diberikan selama kegiatan berlangsung, yakni keuangan dan perbendaharaan, pengadaan barang dan jasa, aspek hukum dan antikorupsi, wawasan kebangsaan, pendidikan karakter dan akhlak, serta hafalan Juz 30 sebagai penguatan spiritual ASN.
Dari sisi pengamanan, Kepala Satpol PP Sulsel Andi Arwin Azis memastikan seluruh peserta akan berada dalam pengawasan ketat selama kegiatan berlangsung. Satpol PP akan menerapkan pengaturan keluar-masuk lokasi secara terbatas.
“Kami pastikan tidak ada peserta yang meninggalkan kegiatan tanpa pengawasan dan izin,” tegasnya.
Sementara itu, kesiapan layanan kesehatan disampaikan oleh perwakilan Dinas Kesehatan Pemprov Sulsel, Aradadi. Sebanyak delapan rumah sakit milik Pemprov Sulsel disiagakan untuk mendukung kegiatan tersebut.
Selain itu, sejumlah rumah sakit rujukan terdekat seperti RS Pertamina, RS Sayang Rakyat, RS Daya, dan RS Wahidin juga disiapkan untuk penanganan kondisi darurat.
Dukungan publikasi kegiatan disampaikan oleh Kabid Humas Dinas Kominfo SP Pemprov Sulsel, Fitra. Ia memastikan informasi terkait kegiatan akan disampaikan secara berkelanjutan kepada masyarakat.
“Ini kegiatan yang InsyaAllah setiap saat akan kami sampaikan kepada khalayak,” ujarnya.
Rapat koordinasi persiapan ini melibatkan berbagai perangkat daerah, di antaranya Badan Keuangan dan Aset Daerah, Inspektorat Daerah, Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Biro Kesejahteraan Rakyat, Biro Umum, Dinas Kominfo SP, Dinas Pendidikan, Kesbangpol, Satpol PP, dan Dinas Kesehatan.
Rapat juga dihadiri Staf Khusus Gubernur Sulsel Rahmat Hidayat, Irwan, ST, dan Haerudin Nurman.
