menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah Kota Makassar kembali menorehkan prestasi di tingkat nasional. Kali ini, Makassar meraih Penghargaan Universal Health Coverage (UHC) Award 2026 dari Pemerintah Pusat atas capaian kepesertaan dan keaktifan peserta Jaminan Kesehatan Nasional (JKN).
Penghargaan tersebut diraih di bawah kepemimpinan Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, menjelang satu tahun masa pemerintahan pasangan Munafri–Aliyah yang dikenal dengan akronim MULIA.
Pada ajang UHC Award 2026, Kota Makassar dinobatkan sebagai penerima UHC Prioritas kategori Pratama. Penilaian didasarkan pada tingginya cakupan kepesertaan JKN yang telah melampaui 98 persen dari total penduduk, serta tingkat keaktifan peserta di atas 80 persen.
Penghargaan diserahkan langsung oleh Kepala BPJS Kesehatan Pusat, Prof. dr. Ali Ghufron Mukti, M.Sc., Ph.D., AAK, kepada Wali Kota Makassar yang diwakili oleh Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin.
BACA JUGA:
Wali Kota Makassar Bicara di Forum Global APCAT, Paparkan Kebijakan Kawasan Tanpa Rokok
Prosesi penyerahan berlangsung di Ballroom JIEXPO Kemayoran, Jakarta Utara, Selasa (27/1/2026).
Turut hadir dalam acara tersebut Kepala Dinas Sosial Kota Makassar Andi Bukti Djufrie serta Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kota Makassar Muhammad Hatim Salam.
Kepala Dinas Kesehatan Kota Makassar, dr. Nursaidah Sirajuddin, menjelaskan bahwa penghargaan UHC kategori Pratama diberikan kepada daerah yang memenuhi sejumlah indikator utama, termasuk kepesertaan dan keberlanjutan program JKN.
“Penghargaan ini sejalan dengan visi kepemimpinan Bapak Wali Kota dan Ibu Wakil Wali Kota dalam membangun Makassar sebagai kota yang sehat, humanis, dan berorientasi pada kesejahteraan masyarakat melalui JKN,” ujar Nursaidah.
Ia menegaskan, capaian tersebut menjadi bukti komitmen Pemerintah Kota Makassar dalam menghadirkan layanan kesehatan yang inklusif dan berkeadilan bagi seluruh lapisan masyarakat, khususnya masyarakat kurang mampu dan kelompok rentan.
Selain capaian kepesertaan, Pemkot Makassar juga dinilai telah menyiapkan komitmen anggaran untuk mendukung keberlanjutan program JKN hingga tahun 2026 dan seterusnya.
“Untuk tahun 2026, khususnya sampai bulan September, anggaran telah disiapkan sehingga keberlanjutan program jaminan kesehatan tetap terjamin,” katanya.
Program Universal Health Coverage sendiri merupakan salah satu program unggulan Pemkot Makassar yang bertujuan memastikan seluruh warga memperoleh akses layanan kesehatan tanpa terkendala biaya.
Melalui program ini, masyarakat dapat mengakses pelayanan kesehatan mulai dari fasilitas tingkat pertama seperti puskesmas hingga layanan rujukan lanjutan di rumah sakit dengan memanfaatkan BPJS Kesehatan.
Ke depan, Pemkot Makassar menargetkan peningkatan capaian untuk meraih UHC kategori Utama, yang mensyaratkan tingkat keaktifan peserta JKN di atas 90 persen.
“Harapan kami, Makassar bisa naik ke kategori Utama. Untuk itu, komitmen dan kolaborasi antar perangkat daerah akan terus kami perkuat,” jelas Nursaidah.
Ia menambahkan, sinergi lintas perangkat daerah, khususnya antara Dinas Kesehatan, Dinas Sosial, dan Dinas Dukcapil, menjadi kunci dalam menjaga validitas data kependudukan serta memastikan kepesertaan JKN tetap aktif.
“Kolaborasi ini akan terus dioptimalkan agar layanan kesehatan yang adil, merata, dan berkelanjutan benar-benar dirasakan seluruh warga Kota Makassar,” pungkasnya.
