menitindonesia, MAROS — Himpunan Pemuda Pelajar Mahasiswa Indonesia (HPPMI) menggelar aksi unjuk rasa di depan Kantor DPRD Maros. Dalam aksi tersebut, mahasiswa menyoroti lemahnya pengawasan terhadap Peraturan Daerah (perda) serta menuntut transparansi distribusi beasiswa tahun 2026.
Aksi yang digelar beberapa waktu lalu itu diterima oleh anggota DPRD Maros, Andi Mappelawa S. Ia menyampaikan bahwa DPRD sejalan dengan aspirasi mahasiswa terkait pentingnya pengawasan perda secara ketat.
“Pada prinsipnya kami sepakat, perda harus diawasi secara maksimal agar pelaksanaannya benar-benar dirasakan masyarakat,” ujar Andi Mappelawa.
BACA JUGA:
Sanca Batik Raksasa dari Maros Dinobatkan Jadi Ular Liar Terpanjang di Dunia Oleh GWR
Terkait beasiswa, ia menegaskan DPRD akan terus mengingatkan pemerintah daerah agar program bantuan pendidikan dapat disalurkan secara tepat sasaran dan berkeadilan.
Di sisi lain, Pemerintah Kabupaten Maros melalui Dinas Sosial tengah menyiapkan bantuan sosial pendidikan bagi mahasiswa dari keluarga kurang mampu. Sedikitnya 360 mahasiswa berpotensi menjadi penerima bantuan tersebut.
Kepala Dinas Sosial Kabupaten Maros, Andi Zulkifli Riswan Akbar, mengatakan bantuan sosial pendidikan itu diperuntukkan bagi mahasiswa dari keluarga kategori miskin berdasarkan data desil 1 hingga desil 4 Kementerian Sosial.
“Kami sudah mengidentifikasi sekitar 300 sampai 360 mahasiswa calon penerima. Mereka tersebar di 14 kecamatan di Kabupaten Maros dan berasal dari keluarga desil satu hingga desil empat,” kata Zulkifli, Minggu (8/2/2026).
Ia menegaskan, program tersebut berbeda dengan beasiswa pada umumnya karena bersifat bantuan sosial yang secara khusus menyasar masyarakat miskin.
“Ini bukan beasiswa prestasi, melainkan bantuan sosial pendidikan untuk meringankan beban mahasiswa dari keluarga kurang mampu,” tegasnya.
