menitindonesia, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan Fatmawati Rusdi menginisiasi diskusi lintas sektor terkait perlindungan dan pemenuhan hak anak serta kelompok rentan, yang digelar di Rumah Jabatan Wakil Gubernur Sulsel, Jalan Yusuf Daeng Ngawing, Makassar, Selasa (10/2/2026).
Forum yang melibatkan pejabat tinggi pratama Pemprov Sulsel, perangkat daerah kabupaten/kota, akademisi, lembaga perlindungan anak, hingga komunitas masyarakat sipil itu difokuskan pada upaya membedah akar persoalan anak jalanan, gelandangan, dan pengemis (anjal gepeng) serta merumuskan strategi penanganan yang lebih komprehensif, berkelanjutan, dan kolaboratif.
Fatmawati menegaskan diskusi tersebut tidak dirancang sebagai agenda seremonial, melainkan diarahkan untuk melahirkan rencana aksi konkret yang bisa langsung diterapkan di lapangan.
“Kita diskusi tidak usah formal, langsung ke rencana aksi dan urgensinya apa. Persoalan anak jalanan dan gepeng ini sangat kompleks dan tidak bisa ditangani satu sektor saja,” tegasnya.
Mantan Wakil Wali Kota Makassar itu mengaku keprihatinannya semakin menguat setelah melihat langsung kondisi anak jalanan saat melakukan kunjungan kerja bersama Menteri Koordinator Bidang Pangan beberapa waktu lalu.
BACA JUGA:
Gubernur Sulsel Groundbreaking Proyek Jalan Rp274 Miliar, 209 Km Ditangani di 4 Daerah
“Saya miris karena sebagian besar anak jalanan dan gepeng yang saya temui adalah perempuan. Ini menjadi alarm bagi kita semua bahwa penanganannya harus lintas sektor dan dilakukan secara kolektif,” ujarnya.
Selain anjal gepeng, Fatmawati juga menyoroti persoalan Anak Tidak Sekolah (ATS) yang dinilainya tidak terpisahkan dari problem sosial tersebut. Anak yang putus sekolah atau tidak pernah mengenyam pendidikan disebut memiliki risiko tinggi terdorong ke jalanan jika tidak segera diintervensi.
“Kita harus jujur melihat fakta. ATS ini bukan sekadar data, tapi menyangkut masa depan anak-anak kita. Kalau tidak kita intervensi sekarang, persoalan ini akan terus berulang,” kata Wagub perempuan pertama di Sulsel itu.
BACA JUGA:
Jelang Ramadan, Pemprov Sulsel dan Bulog Matangkan Rakorda Satgas Saber Pangan
Sementara itu, Kepala Dinas Sosial Provinsi Sulawesi Selatan Abd Malik Faisal memaparkan bahwa kemiskinan struktural masih menjadi faktor utama munculnya anak jalanan dan gepeng. Berdasarkan data Dinsos Sulsel, terdapat sedikitnya 1.024 anak jalanan dan gepeng yang terkonsentrasi di lima daerah, yakni Makassar, Parepare, Palopo, Gowa, dan Maros.
Ia mengapresiasi langkah Wakil Gubernur Sulsel yang mempertemukan seluruh pemangku kepentingan, terlebih menjelang bulan suci Ramadan yang biasanya diikuti peningkatan jumlah anak jalanan di wilayah perkotaan.
“Wakil Gubernur sangat tepat menangkap momentum. Tidak lama lagi kita masuk Ramadan, dan biasanya terjadi lonjakan anak jalanan. Ini menjadi alarm bagi kita semua untuk melakukan langkah preventif dan penanganan yang lebih manusiawi,” ujarnya.
Menurut Abd Malik, penanganan ke depan akan dilakukan dengan pendekatan humanis, mulai dari pemetaan kantong kemiskinan, pemenuhan kebutuhan dasar anak dan keluarga, hingga fasilitasi aktivitas yang lebih aman selama Ramadan.
“Anak-anak ini berada di jalan bukan karena kesalahan mereka, tetapi karena keterpaksaan. Maka pendekatan kita harus menyentuh akar persoalan, termasuk orang tuanya dan akses penghidupan yang lebih layak,” jelasnya.
Dari perspektif anak, Ketua Forum Anak Sulawesi Selatan Andi Azizah Tenri Wello menyoroti tingginya angka anak putus sekolah dan anak tidak sekolah akibat keterbatasan akses pendidikan dan lemahnya dukungan keluarga.
Ia menyebut, meski pendidikan bersifat gratis, masih terdapat biaya tidak langsung yang menjadi beban keluarga, seperti transportasi dan kebutuhan penunjang kegiatan sekolah.
“Pendidikan memang gratis, tetapi masih ada pembiayaan lain yang tidak semua keluarga mampu. Selain itu, dukungan orang tua dan ketepatan sasaran bantuan pendidikan juga menjadi tantangan besar,” katanya.
Diskusi lintas sektor tersebut diharapkan menjadi langkah awal dalam membangun kesepahaman bersama sekaligus melahirkan kebijakan dan aksi nyata yang lebih berpihak pada perlindungan anak dan kelompok rentan di Sulawesi Selatan.
