menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar menerima 2.181 usulan program pembangunan untuk perencanaan tahun 2026. Ribuan usulan tersebut merupakan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) yang telah melalui proses sinkronisasi lintas perangkat daerah.
Data Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Makassar mencatat, dari total usulan tersebut, 1.194 merupakan Daftar Kegiatan Lingkungan (Dakel) dan 987 usulan sektoral. Selain itu, terdapat 795 usulan hasil integrasi Dakel dan sektoral yang masuk tahap penajaman prioritas.
Hal tersebut terungkap dalam Forum Lintas Perangkat Daerah yang digelar Bappeda Makassar di Hotel Four Points by Sheraton, Kamis (12/2/2026).
Kegiatan ini dihadiri Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin, Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham, jajaran SKPD, camat dan lurah se-Kota Makassar.
Dalam arahannya, Munafri Arifuddin menyoroti persoalan internal birokrasi yang dinilai masih menjadi hambatan pembangunan.
BACA JUGA:
Munafri Hadiri Bedah Buku Bima Arya di UNM, Sebut Eks Wali Kota Bogor Kepala Daerah Terbaik
“Bagaimana mau lintas kerja kalau secara internal masih banyak hal yang belum bisa dibenahi dengan baik,” tegas Munafri.
Ia bahkan menyinggung istilah deep state dan state capture dalam konteks pemerintahan daerah. Menurutnya, kondisi tersebut bisa terjadi ketika sistem internal justru mengendalikan arah kebijakan melalui kelompok tertentu yang tidak sejalan dengan pimpinan.
Mantan CEO PSM Makassar itu mengaku menemukan indikasi praktik transaksional dalam proses pengadaan barang dan jasa selama hampir setahun melakukan pengamatan.
Selain itu, ia menilai masih kuatnya ego sektoral antarperangkat daerah yang menghambat pelaksanaan program prioritas.
“Inilah yang menjadi alarm. Leadership kita diuji. Kita harus memastikan laporan yang masuk tidak semuanya manis,” ujarnya.
Munafri menegaskan akan melakukan pengawasan dan pengecekan langsung terhadap pelaksanaan program di setiap perangkat daerah, termasuk melibatkan unsur non-pemerintah. Ia juga mendorong percepatan digitalisasi sistem pemerintahan untuk memperkuat transparansi dan integritas.
“Jangan membangun kerajaan-kerajaan sendiri. Yang harus dipastikan adalah program tepat sasaran, tepat waktu, dan efisien,” tegasnya.
Selain pembenahan birokrasi, Munafri menyoroti isu kebersihan kota. Ia mewajibkan program “Jumat Bersih” hingga tingkat RT setiap pekan. Penataan taman kota, penertiban baliho dan spanduk semrawut, serta larangan iklan rokok di kawasan pusat kota juga menjadi perhatian.
Ia turut mengingatkan agar tidak terjadi double budgeting antarperangkat daerah dan meminta target pendapatan disusun realistis.
Sementara itu, Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham menekankan pentingnya sinkronisasi program dengan visi dan misi pembangunan kota.
“Semuanya harus bergerak dalam satu irama. Sinkronisasi program adalah kunci,” ujarnya.
Kepala Bappeda Makassar, Dahyal, menjelaskan sejumlah program strategis hasil Musrenbang 2026 mencakup berbagai sektor.
Di bidang pendidikan, diusulkan rehabilitasi ruang kelas, penguatan pendidikan inklusi, pengaktifan Unit Layanan Disabilitas (ULD), hingga penyediaan data Anak Tidak Sekolah (ATS) by name by address. Program pembagian baju sekolah gratis juga masuk prioritas.
Sektor kesehatan difokuskan pada peningkatan layanan di Kepulauan Sangkarrang, pelatihan bahasa isyarat bagi tenaga kesehatan, serta penyusunan SOP layanan ramah disabilitas.
Dinas Pekerjaan Umum memprioritaskan akses air bersih dan sanitasi di wilayah utara dan pesisir, pembangunan jalan dan jembatan, serta pengendalian banjir.
Sementara Dinas Lingkungan Hidup menekankan penguatan pengelolaan sampah berbasis masyarakat, pengembangan bank sampah dan TPS3R.
Usulan lainnya mencakup penguatan urban farming, pengembangan destinasi wisata dan ekonomi kreatif, hingga transformasi digital koperasi dan UMKM.
“Seluruh rekomendasi ini akan menjadi bahan penajaman dalam penyusunan dokumen perencanaan pembangunan Kota Makassar agar tepat sasaran dan berkelanjutan,” kata Dahyal.
Forum tersebut menjadi tahapan penting dalam menyelaraskan ribuan usulan masyarakat dengan arah pembangunan Kota Makassar 2026.
