Rektor UNM Prof Farida Patittingi dan Rektor Unhas Prof Jamaluddin Jompa berfoto bersama Kepala BPOM RI Prof Taruna Ikrar usai audiensi di Jakarta.
Maraknya pangan berisiko, skincare berbahaya, dan obat palsu, arah kepemimpinan lembaga pengawas menjadi penentu keselamatan publik. Rektor Universitas Negeri Makassar Prof. Farida Patittingi, menilai kepemimpinan Taruna Ikrar di BPOM menunjukkan bagaimana ilmu pengetahuan diterjemahkan menjadi kebijakan nyata yang melindungi masyarakat luas.
menitindonesia, JAKARTA — Di tengah maraknya pangan berisiko, skincare berbahaya, dan peredaran obat palsu, arah kepemimpinan lembaga pengawas menjadi penentu keselamatan publik. Cara negara bekerja tidak lagi diukur dari pernyataan, melainkan dari bagaimana risiko dicegah sebelum menjelma menjadi krisis. Dalam konteks itu, kepemimpinan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) menjadi perhatian kalangan akademik.
Kepemimpinan lembaga pengawas tidak berhenti pada urusan administrasi dan prosedur. Ia menyentuh langsung hak dasar masyarakat atas rasa aman: dari pangan yang dikonsumsi, kosmetik yang digunakan, hingga obat yang dipercaya menyembuhkan. Di titik inilah pendekatan berbasis ilmu pengetahuan menemukan relevansinya.
Di bawah kepemimpinan Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., BPOM memperlihatkan kecenderungan kuat pada pendekatan berbasis sains. Latar belakang akademik dan riset tercermin dalam penekanan pada data, pengujian laboratorium, serta analisis risiko sebelum keputusan diambil. Pengawasan tidak dijalankan sebagai rutinitas birokrasi, melainkan sebagai upaya pencegahan yang terukur dan berjangka panjang.
Pendekatan tersebut mendapat perhatian dari dunia akademik. Rektor UNM, Prof. Dr. Farida Patittingi, S.H., M.H., bersama Rektor Unhas, Prof. Dr. Jamaluddin Jompa, M.S., melakukan kunjungan audiensi ke Badan Pengawas Obat dan Makanan pada Kamis (11/2/2026) kemarin. Audiensi berlangsung di Ruang Tamu Kepala BPOM RI.
Usai pertemuan tersebut, Prof Farida menyampaikan pandangannya mengenai kepemimpinan berbasis sains yang dijalankan di BPOM. Menurut dia, kepemimpinan yang menjadikan data, riset, dan metode ilmiah sebagai dasar kebijakan akan menghasilkan keputusan publik yang rasional, terukur, dan akuntabel.
“Kepemimpinan berbasis ilmu pengetahuan mendorong pengambilan keputusan yang metodologis, rasional, dan berorientasi jangka panjang,” ujarnya. Namun ia menegaskan, pendekatan ilmiah tetap perlu dipadukan dengan empati dan kepekaan sosial agar kebijakan tidak hanya benar secara akademik, tetapi juga menyentuh kebutuhan masyarakat.
Infografis kepemimpinan berbasis sains di BPOM yang dinilai berdampak pada pengawasan pangan, kosmetik, dan obat.
Pengawasan Berbasis Sains dan Dampaknya bagi Publik
Dalam konteks itu, Prof Farida bahkan mendorong agar kepemimpinan Taruna Ikrar di BPOM dapat menjadi role model bagi lembaga publik lainnya. Menurutnya, cara kerja berbasis sains membantu lembaga negara memahami persoalan publik yang kompleks dan mengurainya secara sistematis, bukan reaktif.
Dampak pendekatan tersebut tercermin pada sejumlah kasus konkret. Pada sektor pangan, BPOM mengungkap dan menarik dari peredaran berbagai produk pangan olahan yang tidak memenuhi standar keamanan, termasuk yang mengandung bahan berbahaya. Penindakan dilakukan melalui pengujian laboratorium dan penelusuran distribusi, sehingga produk berisiko tidak sampai dikonsumsi masyarakat.
Pada sektor kosmetik dan perawatan kulit, BPOM menindak peredaran skincare ilegal yang mengandung bahan berbahaya seperti merkuri dan hidrokuinon. Produk-produk tersebut banyak dipasarkan melalui media sosial dengan klaim hasil instan. Penarikan dan pengumuman terbuka kepada publik tidak hanya menghentikan peredaran, tetapi juga meningkatkan kesadaran konsumen agar lebih kritis terhadap keamanan produk yang digunakan sehari-hari.
Sementara itu, pada sektor obat, BPOM menangani kasus peredaran obat palsu dan obat tanpa izin edar. Obat palsu bukan hanya persoalan hukum, tetapi ancaman langsung terhadap keselamatan pasien. Melalui pendekatan berbasis sains, BPOM menelusuri kandungan, mutu, serta jalur distribusi obat secara presisi, sehingga peredaran obat berbahaya dapat ditekan.
Menurut Prof Farida, anggapan bahwa pengawasan menghambat sering muncul karena paradigma yang keliru. Jika pengawasan dijalankan berdasarkan standar objektif dan transparan—sebagaimana prinsip ilmiah—maka pengawasan justru menjadi alat kontrol dan penjaminan mutu yang dapat dipertanggungjawabkan.
Kepemimpinan berbasis sains juga membawa perbedaan dibandingkan pendekatan birokratis murni. Pemimpin berlatar akademik terbiasa berpikir kritis, menguji gagasan secara mendalam, dan lebih adaptif dalam menghadapi persoalan baru. Sebaliknya, pendekatan administratif yang terlalu prosedural cenderung kaku dalam merespons dinamika risiko yang berkembang cepat.
Tantangan ke depan terletak pada komunikasi sains kepada publik. Data dan analisis risiko sering kalah cepat dibandingkan arus informasi populer. Karena itu, kepemimpinan dituntut mampu menerjemahkan bahasa ilmiah ke dalam pesan yang dipahami masyarakat, tanpa mengorbankan ketegasan dan akurasi.
Bagi dunia pendidikan tinggi, pengalaman di BPOM memberi pelajaran penting bahwa ilmu pengetahuan tidak hanya membentuk kecakapan teknis, tetapi juga karakter rasional dan objektif. Kepemimpinan berbasis sains menunjukkan bahwa negara dapat hadir secara nyata—bukan melalui retorika, melainkan lewat kerja yang konsisten menjaga keselamatan warganya, dari pangan yang dikonsumsi, kosmetik yang digunakan, hingga obat yang dipercaya menyembuhkan. (AE)
