menitindonesia, MAKASSAR — Wakil Gubernur Sulawesi Selatan, Fatmawati Rusdi, membuka Forum Konsultasi Publik Rancangan Awal Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 di Ruang Pola Kantor Gubernur Sulsel, Jalan Urip Sumoharjo, Makassar, Kamis (12/2/2026).
Fatmawati menegaskan forum tersebut bukan sekadar tahapan administratif, melainkan momentum strategis untuk menentukan arah pembangunan Sulawesi Selatan ke depan.
“Forum ini merupakan tahapan penting dalam proses perencanaan pembangunan daerah. Konsultasi publik bukan sekadar formalitas, tetapi wadah strategis untuk menghimpun masukan dan memastikan arah pembangunan 2027 benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat,” ujarnya.
Menurutnya, RKPD 2027 menjadi tahun ketiga pelaksanaan RPJMD Provinsi Sulawesi Selatan 2025–2029. Tahun tersebut dinilai krusial karena menjadi fase pengujian konsistensi perencanaan, ketepatan strategi, serta kualitas implementasi pembangunan.
“Pada tahun inilah konsistensi perencanaan dan kualitas implementasi mulai diuji secara nyata. Kita harus mampu mempercepat pencapaian target pembangunan yang telah ditetapkan,” katanya.
BACA JUGA:
Pemprov Sulsel Gelontorkan Rp3,5 M, Lapangan Gaspa Palopo Kini Lebih Representatif
Dalam kesempatan itu, Fatmawati juga memaparkan capaian indikator makro pembangunan Sulsel berdasarkan data terbaru Badan Pusat Statistik (BPS). Pertumbuhan ekonomi Sulsel tercatat 5,43 persen, tingkat kemiskinan 7,43 persen, Tingkat Pengangguran Terbuka (TPT) 4,45 persen, serta Gini Ratio 0,350.
Ia menilai capaian tersebut merupakan hasil kerja bersama melalui penguatan program prioritas RPJMD, namun tetap membutuhkan percepatan agar dampaknya lebih luas dan berkelanjutan.
Sejalan dengan tema RPJMD 2025–2029, yakni akselerasi pembangunan sumber daya manusia, pelayanan publik, dan infrastruktur untuk mendukung pertumbuhan ekonomi berkelanjutan, Pemprov Sulsel menyiapkan delapan prioritas pembangunan dalam RKPD 2027.
Delapan prioritas itu meliputi peningkatan akses pendidikan dan kesehatan, penguatan layanan sosial dan keagamaan yang inklusif, hilirisasi pertanian berbasis ekonomi hijau dan biru, penguatan fiskal daerah, kemandirian desa, transformasi digital pemerintahan, peningkatan transportasi dan infrastruktur, serta penguatan mitigasi dan ketahanan bencana.
Fatmawati menekankan, di tengah dinamika global dan nasional, dokumen perencanaan daerah harus disusun secara adaptif dan fokus pada dampak nyata bagi masyarakat.
“Dengan berbagai tantangan global dan nasional, RKPD 2027 harus menjadi instrumen yang adaptif, fokus, dan berdampak nyata,” tegasnya.
Ia juga mengajak pemerintah kabupaten/kota, dunia usaha, perguruan tinggi, hingga masyarakat untuk aktif memberikan masukan berbasis data agar dokumen perencanaan yang dihasilkan semakin tajam dan terarah.
Forum konsultasi publik ini diharapkan melahirkan RKPD Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2027 yang mampu mempercepat terwujudnya pembangunan Sulsel yang maju dan berkarakter.
