menitindonesia, MAKASSAR – Persoalan drainase tersumbat dan keterbatasan akses air bersih di wilayah utara Kota Makassar kembali menjadi sorotan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kota Makassar.
Anggota DPRD Makassar, William, menemukan langsung dua masalah krusial tersebut saat menyerap aspirasi warga di Jalan Tinumbu Lorong 166B, Kelurahan Pannampu, Kecamatan Tallo, Senin (16/2/2026).
Dalam pertemuan itu, warga mengeluhkan banjir musiman yang kerap terjadi saat hujan deras mengguyur. Saluran drainase yang dipenuhi sedimentasi disebut menjadi penyebab utama air meluap hingga ke permukiman.
“Kalau musim hujan kelihatan sekali. Air meluap karena drainasenya sudah tersumbat dan tidak pernah dikeruk,” ujar William.
Legislator Fraksi PDI Perjuangan itu menilai kondisi tersebut membutuhkan penanganan cepat dari instansi teknis, khususnya Dinas Pekerjaan Umum (PU) sebagai leading sector infrastruktur.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Apresiasi Langkah Munafri Tertibkan Lapak di Atas Drainase
“Ini butuh penanganan serius. Dinas PU harus segera lakukan pengerukan sedimentasi dan perbaikan, apalagi ada drainase yang sudah pecah,” tegasnya.
Selain persoalan banjir, distribusi air bersih juga menjadi keluhan utama warga. Sejumlah lorong di kawasan tersebut disebut belum terjangkau jaringan PDAM, meski berada berdampingan dengan pelanggan aktif.
“Ada lorong yang bersebelahan, tapi tidak semua teraliri. Warga akhirnya harus angkut air dari lorong sebelah,” jelas William.
Sebagai anggota Komisi B DPRD Makassar yang bermitra dengan Perumda Air Minum (PDAM), William memastikan akan mengawal langsung persoalan pemerataan layanan air bersih di wilayah utara kota.
“Masalah air bersih ini paling sering dikeluhkan. Saya akan kawal sampai semua warga di Utara Makassar bisa menikmati akses yang sama,” katanya.
Ia juga meminta warga segera melaporkan titik drainase yang bermasalah agar dapat segera ditindaklanjuti.
“Sampaikan saja titiknya. Saya akan laporkan ke PU supaya pengerukan dan perbaikannya bisa segera dilakukan,” tutup William.
Dengan intensitas hujan yang mulai meningkat dalam beberapa pekan terakhir, DPRD Makassar mendorong percepatan penanganan infrastruktur dasar guna mencegah dampak banjir yang lebih luas di kawasan permukiman padat penduduk tersebut.
