menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan menghadirkan program subsidi penerbangan untuk mempercepat konektivitas antarwilayah, khususnya di daerah kepulauan dan wilayah dengan akses terbatas.
Kebijakan ini menjadi salah satu prioritas pemerintah daerah, terutama dalam mendukung mobilitas masyarakat pada momentum mudik Lebaran 2026.
Melalui program tersebut, harga tiket pesawat yang sebelumnya tergolong mahal kini dapat ditekan menjadi lebih terjangkau.
Salah seorang penumpang rute Makassar–Selayar, Hartono, mengaku merasakan langsung manfaatnya.
Ia menyebut, beberapa tahun lalu harga tiket bisa mencapai Rp600 ribu lebih, namun dengan subsidi turun menjadi sekitar Rp300 ribu. Saat ini, dari harga normal di atas Rp700 ribu, tiket bisa diperoleh sekitar Rp400 ribu.
“Dengan subsidi ini, masyarakat sangat terbantu,” ujarnya di Bandara Internasional Sultan Hasanuddin, Kamis (26/3/2026).
BACA JUGA:
Pemprov Sulsel Genjot Infrastruktur, Jalan Pangkajene–Rappang Sudah Diaspal 9,3 Km
Menurutnya, transportasi udara jauh lebih efisien dibanding jalur darat maupun laut yang memakan waktu lebih lama.
“Kalau lewat darat atau laut itu lama dan melelahkan, sementara lewat udara lebih cepat,” katanya.
Hartono berharap frekuensi penerbangan, khususnya rute Makassar–Selayar, bisa ditambah menjadi setiap hari.
Sementara itu, Kepala Biro Kesra Setda Sulsel, Andi Munawir, menjelaskan program subsidi ini merupakan inisiatif Gubernur Andi Sudirman Sulaiman.
Program ini difokuskan pada rute-rute yang sebelumnya tidak lagi dilayani maskapai atau kurang diminati secara komersial karena harga tiket yang tinggi.
“Melalui subsidi ini, kami menghadirkan layanan penerbangan dengan harga lebih terjangkau,” jelasnya.
Untuk menjaga keberlanjutan layanan, Pemprov Sulsel juga telah menyusun jadwal penerbangan subsidi sepanjang pekan, mencakup rute intra dan antarwilayah.
Rute tersebut meliputi Makassar–Bone, Makassar–Selayar, hingga konektivitas lintas provinsi seperti Bone–Balikpapan dan Bone–Kendari.
Jadwal ini diharapkan mampu menjangkau kebutuhan mobilitas masyarakat secara merata sekaligus mendorong pertumbuhan ekonomi dan distribusi logistik di kawasan timur Indonesia.
Dengan program ini, pemerintah menegaskan kehadirannya tidak hanya melalui pembangunan fisik, tetapi juga lewat kemudahan akses transportasi yang langsung dirasakan masyarakat.
