menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Kota Makassar mulai mematangkan pelaksanaan piloting digitalisasi bantuan sosial (bansos) sebagai bagian dari transformasi layanan publik berbasis teknologi.
Program tersebut dibahas dalam rapat koordinasi bersama Tim Perwakilan Koordinator Wilayah 4 Komite Percepatan Transformasi Digital Daerah (KPTPD) di Ruang Rapat Sekda Makassar, Kantor Balai Kota, Kamis (16/04/2026).
Sekretaris Daerah (Sekda) Makassar, Andi Zulkifly, mengatakan progres persiapan program saat ini telah mencapai sekitar 70 persen, termasuk pembentukan tim hingga perekrutan agen lapangan.
“Sudah dibahas dalam beberapa pertemuan dan terakhir kita sudah menyiapkan SK tim. Perekrutan agen juga sudah sekitar 70 persen,” ujar Zulkifly.
Pemkot Makassar menyiapkan ribuan agen dari kalangan Aparatur Sipil Negara (ASN) dan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) untuk mendukung program tersebut.
Kepala Dinas Sosial Makassar, Andi Bukti, menyebut hasil koordinasi dengan Badan Kepegawaian Daerah (BKD) telah menghasilkan sekitar 6.000 calon agen yang sudah diverifikasi.
BACA JUGA:
Mensos Kumpulkan Kepala Daerah di Makassar, Bahas Data Bansos hingga Sekolah Rakyat
“SK saat ini hampir selesai dan sementara berproses di bagian hukum,” katanya.
Menurutnya, para agen nantinya akan menjadi ujung tombak pendataan dan edukasi masyarakat terkait sistem bansos digital.
Dalam skema yang disiapkan, satu agen akan melayani sekitar 170 warga agar proses pendataan lebih efektif dan tepat sasaran.
Perwakilan Koordinator Wilayah 4 KPTPD, Tri Wahyuni, menjelaskan digitalisasi bansos dilakukan untuk mengatasi persoalan klasik penyaluran bantuan yang dinilai belum sepenuhnya tepat sasaran.
Melalui sistem digital tersebut, masyarakat nantinya bisa mendaftarkan diri secara mandiri ataupun melalui agen.
“Digitalisasi ini bertujuan memastikan bansos tepat sasaran sekaligus meminimalkan kesalahan inklusi maupun eksklusi,” ujar Tri.
Ia menjelaskan, sistem akan terintegrasi dengan berbagai data, mulai dari kepemilikan aset, BPJS, kendaraan, hingga Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS).
Dengan sistem itu, warga bisa langsung mengetahui hasil verifikasi apakah layak menerima bantuan atau tidak.
“Prosesnya lebih transparan karena terhubung dengan berbagai basis data,” jelasnya.
Program yang menjadi fokus tahap awal yakni Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako yang selama ini dikelola Kementerian Sosial.
Meski begitu, Pemkot Makassar mengakui masih ada tantangan besar dalam penerapan sistem digital, terutama rendahnya literasi teknologi masyarakat di kelompok ekonomi bawah.
“Tantangan digitalisasi ini adalah masih banyak masyarakat yang belum melek teknologi, terutama di desil bawah,” kata Zulkifly.
Karena itu, pemerintah kota akan memperkuat edukasi masyarakat, termasuk penggunaan Identitas Kependudukan Digital (IKD).
Saat ini, sekitar 2.000 agen telah memiliki IKD, sementara 4.000 lainnya masih dalam proses aktivasi bersama Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).
“Agen ini nantinya membantu masyarakat mendaftar sekaligus memberikan pemahaman terkait digitalisasi,” ujarnya.
Sekda Makassar juga mengingatkan potensi penyalahgunaan data kependudukan oleh praktik pinjaman online ilegal yang bisa mengganggu validitas data penerima bansos.
“Kita harus waspada terhadap bahaya pinjol yang bisa mengacaukan data bantuan,” tegasnya.
Ia menambahkan, seluruh OPD akan dilibatkan untuk mendukung suksesnya piloting digitalisasi bansos di Makassar.
“OPD siap membantu dan kita akan tindak lanjuti agar piloting ini berjalan sukses,” tutupnya.
