Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin saat rapat koordinasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimuddin, di Jakarta, Selasa (21/6/2026).
menitindonesia, JAKARTA — Pemerintah Kota Makassar mempercepat penanganan persoalan sampah dengan mendorong transformasi sistem pengelolaan dari metode open dumping menuju teknologi modern dan berkelanjutan.
Komitmen itu ditegaskan melalui kehadiran Wali Kota Makassar, Munafri Arifuddin, dalam rapat koordinasi bersama Deputi Bidang Koordinasi Infrastruktur Dasar Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Muhammad Rachmat Kaimuddin, di Jakarta, Selasa (21/6/2026).
Pertemuan tersebut membahas penguatan sinergi antara kebijakan pembangunan nasional dan program strategis daerah, khususnya terkait pengembangan infrastruktur dasar.
Dalam forum itu, Munafri memaparkan progres pembangunan Pengolahan Sampah menjadi Energi Listrik (PSEL) atau Pembangkit Listrik Tenaga Sampah (PLTSa) di Tempat Pembuangan Akhir (TPA) Antang, Kecamatan Manggala.
“Kami melakukan konsultasi terkait pengembangan PSEL yang saat ini sudah memasuki tahap lanjutan, sebagai tindak lanjut penandatanganan lintas sektor untuk penetapan lokasi di TPA Antang,” ujar Munafri.
Ia menegaskan percepatan proyek ini mengacu pada kebijakan terbaru pemerintah pusat melalui Peraturan Presiden tentang PSEL, yang diharapkan menjadi solusi konkret atas persoalan sampah perkotaan yang kian kompleks.
Menurutnya, peningkatan volume sampah di TPA Antang menuntut perubahan sistem pengelolaan dari cara konvensional ke teknologi yang lebih ramah lingkungan dan bernilai ekonomis.
“Dengan adanya PSEL, kita tidak hanya mengurangi beban sampah di TPA, tetapi juga mengubahnya menjadi sumber energi yang bermanfaat. Ini langkah nyata pengelolaan sampah di Makassar,” katanya.
Munafri juga menekankan pentingnya dukungan lintas sektor, baik dari pemerintah pusat maupun daerah, untuk memastikan proyek strategis tersebut berjalan optimal, mulai dari aspek regulasi, pembiayaan hingga teknis pelaksanaan.
“Kami berharap dukungan pemerintah pusat dapat semakin diperkuat untuk percepatan pembangunan infrastruktur pengelolaan sampah berbasis energi listrik di Makassar,” tutupnya.
Rapat koordinasi ini turut dihadiri sejumlah pejabat Pemerintah Kota Makassar, di antaranya Kepala Dinas PU, Kepala Dinas Lingkungan Hidup, Kepala Bagian Hukum, serta Kepala Bappeda.