menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah memastikan proses rekrutmen manajer Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) dan Koperasi Kampung Nelayan Merah Putih (KNMP) berlangsung transparan, gratis, dan bebas dari praktik titipan.
Menteri Koordinator Bidang Pangan Zulkifli Hasan menegaskan, seluruh tahapan seleksi diawasi ketat dan tidak membuka ruang bagi praktik percaloan.
Penegasan ini disampaikan menyusul maraknya penipuan yang mengatasnamakan program Koperasi Merah Putih, mulai dari penyebaran tautan palsu hingga permintaan uang kepada pelamar.
“Ada oknum menyebar link palsu, bahkan minta bayaran. Ini jelas penipuan,” tegas Zulhas dalam keterangannya, Senin (4/5/2026).
Ia menekankan, pendaftaran hanya dilakukan melalui satu kanal resmi dan tidak dipungut biaya apa pun.
“Satu-satunya website resmi adalah www.phtc.panselnas.go.id. Tidak ada biaya satu rupiah pun,” ujarnya.
BACA JUGA:
Seleksi Manajer Koperasi Merah Putih Masuk Tahap CAT, 483 Ribu Lolos Administrasi
Zulhas juga memastikan tidak ada jalur khusus dalam proses seleksi, termasuk melalui pejabat pemerintah.
“Tidak ada orang dalam. Minta tolong ke siapa pun tidak bisa. Kalau ada yang minta uang, laporkan ke aparat,” tegasnya.
Menurutnya, pembentukan KDKMP dan KNMP merupakan bagian dari strategi nasional sesuai arahan Presiden RI Prabowo Subianto untuk memperkuat ekonomi desa.
Koperasi ini dirancang memotong rantai distribusi sekaligus menjadi penyangga harga komoditas di tingkat petani.
“Kalau harga di pasar turun di bawah harga acuan, koperasi bisa membeli. Jadi petani tetap terlindungi,” jelasnya.
Selain itu, koperasi juga akan menjadi jalur distribusi berbagai bantuan pemerintah, seperti Program Keluarga Harapan (PKH), bantuan pangan, hingga beasiswa agar tepat sasaran.
“Bukan karena kedekatan, tapi benar-benar untuk yang berhak. Termasuk pupuk dan gas subsidi juga akan disalurkan lewat koperasi,” lanjutnya.
Program rekrutmen ini membuka 35.476 formasi, terdiri dari 30.000 posisi manajer KDKMP dan 5.476 pegawai KNMP.
Antusiasme masyarakat membludak. Hingga penutupan pendaftaran pada 25 April 2026, tercatat 639.730 pelamar.
Dari jumlah tersebut, 487.819 pelamar melengkapi berkas, dan 483.648 orang dinyatakan lolos seleksi administrasi.
Pemerintah pun kembali mengingatkan masyarakat untuk berhati-hati dan tidak tergiur janji kelulusan instan yang berujung penipuan.
