menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah terus mempercepat pemulihan sektor pendidikan di wilayah terdampak bencana di Pulau Sumatra. Hingga 12 Mei 2026, sebanyak 3.084 sekolah telah menerima bantuan revitalisasi dan rehabilitasi dari Kementerian Pendidikan Dasar dan Menengah (Kemendikdasmen).
Langkah tersebut menjadi bagian dari program prioritas pemerintah dalam mempercepat pemulihan pascabencana sekaligus memastikan kegiatan belajar mengajar tetap berjalan bagi para siswa di daerah terdampak.
Kepala Badan Komunikasi Pemerintah Republik Indonesia (Bakom RI), Muhammad Qodari, menegaskan percepatan revitalisasi sekolah merupakan bentuk keseriusan pemerintah pusat bersama DPR RI dalam menangani dampak bencana yang melanda sejumlah wilayah di Sumatra.
“Rapat koordinasi ini merupakan perhatian besar dari Presiden, pemerintah, dan DPR RI terhadap penanganan bencana yang terjadi di Sumatra,” ujar Qodari usai Rapat Koordinasi Penanganan Pascabencana Sumatra di Kompleks DPR RI, Jakarta, Senin (25/5/2026).
BACA JUGA:
Prabowo Siapkan Generasi Baru Pemimpin BUMN, 400 Peserta Digembleng Lewat Program Khusus
Sementara itu, Menteri Dalam Negeri sekaligus Ketua Satgas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Sumatra, Tito Karnavian, mengungkapkan total sekolah yang terdampak bencana di Sumatra mencapai 4.992 unit.
Dari jumlah tersebut, sebanyak 3.084 sekolah telah masuk dalam program revitalisasi dan rehabilitasi yang dikerjakan melalui kolaborasi Kemendikdasmen dengan berbagai pihak.
“Yang sudah dilakukan pekerjaan renovasi dan rehabilitasi oleh Kementerian Dikdasmen mencapai 3.084 sekolah,” kata Tito.
Meski demikian, masih terdapat lebih dari seribu sekolah yang belum direhabilitasi. Tito memastikan sekolah-sekolah tersebut tidak diabaikan dan saat ini tengah masuk dalam tahap perencanaan pembangunan lanjutan.
“Masih ada sekitar seribuan sekolah lagi. Itu bukan berarti didiamkan, tetapi sedang disiapkan untuk tahap pembangunan berikutnya oleh Kementerian Dikdasmen,” jelasnya.
Untuk mendukung percepatan pemulihan sektor pendidikan, pemerintah telah menggelontorkan anggaran sebesar Rp2 triliun yang sudah dicairkan. Selain itu, pemerintah juga menyiapkan tambahan dana sekitar Rp1,8 triliun hingga Rp1,9 triliun untuk melanjutkan proses rehabilitasi dan rekonstruksi.
“Anggaran yang sudah dikeluarkan Kementerian Dikdasmen mencapai Rp2 triliun. Masih ada tambahan sekitar Rp1,8 sampai Rp1,9 triliun lagi yang akan digunakan,” ungkap Tito.
Selain kerusakan bangunan sekolah, pemerintah juga masih menghadapi tantangan pemulihan infrastruktur pendukung seperti jembatan dan akses transportasi yang terdampak bencana.
Meski demikian, aktivitas belajar mengajar di sebagian besar wilayah tetap berlangsung. Sejumlah sekolah masih memanfaatkan ruang kelas darurat, tenda pendidikan, hingga menumpang di sekolah lain sambil menunggu proses pembangunan kembali selesai.
“Dari ribuan sekolah terdampak itu, sebagian masih menggunakan tenda, terutama yang berada di zona merah dan direncanakan untuk direlokasi. Ada juga yang sementara menumpang di sekolah lain atau menggunakan kelas darurat,” ujar Tito.
Saat ini pemerintah juga tengah mematangkan rencana relokasi bagi sekolah-sekolah yang berada di kawasan rawan bencana guna menjamin keamanan peserta didik dan tenaga pendidik dalam jangka panjang.
Dengan percepatan rehabilitasi yang terus berjalan, pemerintah berharap seluruh fasilitas pendidikan yang terdampak dapat kembali berfungsi normal sehingga hak belajar anak-anak di wilayah bencana tetap terjamin.
