menitindonesia, MAKASSAR — Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin turun langsung memantau proses verifikasi pendaftaran Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) Tahun 2026 di sejumlah sekolah, Rabu (17/6/2026).
Langkah ini dilakukan untuk memastikan seluruh tahapan penerimaan siswa baru berlangsung transparan, objektif, dan bebas dari praktik titip-menitip maupun percaloan.
Pemantauan dilakukan di UPT SPF SMP Negeri 6 Makassar dan UPT SPF SMP Negeri 3 Makassar. Di dua sekolah tersebut, Munafri meninjau ruang verifikasi sekaligus berdialog dengan petugas yang memeriksa dokumen calon peserta didik.
Usai peninjauan, Munafri menegaskan bahwa peran verifikator menjadi kunci utama dalam menjaga integritas pelaksanaan SPMB.
“Saya turun langsung memantau untuk memastikan SPMB 2026 berjalan transparan. Ini membutuhkan verifikator yang benar-benar kuat dan jeli agar seluruh aturan berjalan sesuai ketentuan,” kata Munafri.
BACA JUGA:
Akhiri Era Plt, Wali Kota Makassar Kukuhkan 47 Kepala Puskesmas Definitif
Menurutnya, saat ini proses penerimaan siswa baru tengah memasuki tahap verifikasi jalur non-domisili yang meliputi jalur afirmasi, mutasi, dan prestasi. Tantangan yang lebih besar diperkirakan akan muncul saat pembukaan jalur domisili karena jumlah pendaftar diprediksi meningkat signifikan.
“Kita tidak mau ada ketidakadilan dalam proses penerimaan siswa baru ini,” tegasnya.
Munafri menekankan seluruh calon peserta didik harus memperoleh kesempatan yang sama tanpa perlakuan khusus ataupun intervensi dari pihak mana pun. Karena itu, setiap data yang masuk wajib diverifikasi secara ketat dan profesional.
Ia juga mengingatkan masyarakat agar tidak mudah percaya kepada pihak-pihak yang mengaku bisa meloloskan calon siswa melalui jalur tertentu.
“Jangan lagi percaya calo-calo. Silakan datang langsung ke sekolah jika ada yang ingin ditanyakan. Semua sudah disiapkan kanal pengaduan dan pelayanan informasi,” ujarnya.
Ketua IKA FH Unhas itu menegaskan prinsip keadilan harus menjadi landasan utama dalam pelaksanaan SPMB. Ia mencontohkan, jangan sampai siswa yang secara aturan memiliki prioritas justru tersingkir karena adanya kedekatan dengan pihak tertentu.
“Misalnya ada yang rumahnya hanya berjarak 200 meter dari sekolah tetapi tidak diterima, sementara yang rumahnya 2 kilometer justru diterima karena ada kedekatan tertentu. Hal seperti itu tidak boleh terjadi,” tegasnya.
Selain pengawasan langsung, Pemkot Makassar juga mengandalkan sistem digital untuk memperkuat transparansi penerimaan siswa baru. Melalui aplikasi dan dasbor yang dapat dipantau secara real time, masyarakat dapat melihat perkembangan proses verifikasi secara terbuka.
“Kita menggunakan aplikasi untuk memastikan keterbukaan informasi, akses yang lebih mudah, real time, dan benar-benar harus dijaga,” katanya.
Munafri menambahkan, pemanfaatan teknologi menjadi instrumen penting untuk mempersempit ruang terjadinya manipulasi data maupun praktik-praktik yang berpotensi merugikan calon peserta didik.
Hasil pemantauan menunjukkan proses verifikasi berjalan efektif dengan dukungan sistem digital yang mempercepat pemeriksaan data. Namun, Pemkot tetap menyiapkan langkah antisipasi menghadapi lonjakan pendaftar pada jalur domisili, termasuk penambahan jumlah verifikator.
“Kalau jumlah pendaftar besar, tentu verifikator harus ditambah. Kita berkejar dengan waktu tetapi kualitas verifikasi juga harus tetap terjaga,” ujarnya.
Sementara itu, Tim Ahli Pemerintah Kota Makassar, Andi Gita Namira Patigana, mengungkapkan progres verifikasi SPMB mengalami peningkatan signifikan. Jika pada hari kedua pelaksanaan rata-rata penyelesaian berkas masih di bawah 50 persen, hingga Rabu (17/6/2026) capaian verifikasi telah mencapai sekitar 70 persen.
“Pada hari kedua rata-rata verifikasi masih di bawah 50 persen. Alhamdulillah hari ini sudah mencapai sekitar 70 persen,” kata Gita.
Menurutnya, sekolah-sekolah yang mengalami keterlambatan verifikasi umumnya merupakan sekolah favorit yang menerima lonjakan pendaftar, terutama dari jalur prestasi.
“Biasanya sekolah-sekolah unggulan yang banyak diminati siswa berprestasi seperti SMP Negeri 6 dan beberapa sekolah favorit lainnya. Namun sejauh ini progres verifikasinya terus bergerak,” jelasnya.
Menghadapi pembukaan jalur domisili, Pemkot Makassar juga telah menyiapkan kapasitas server dan tambahan sumber daya manusia guna mengantisipasi lonjakan pendaftar.
“Untuk persiapan teknis, kami sudah menyiapkan kapasitas server yang memadai agar mampu mengantisipasi penumpukan pendaftar pada jalur domisili nanti,” ujar Gita.
Berdasarkan jadwal yang telah ditetapkan, pendaftaran jalur non-domisili untuk jenjang PAUD, SD, dan SMP berlangsung pada 15–17 Juni 2026 dengan pengumuman hasil seleksi pada 18 Juni 2026. Sementara pendaftaran jalur domisili dijadwalkan berlangsung pada 22–26 Juni 2026.
