menitindonesia, JAKARTA – Pemerintah menyiapkan program perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare sebagai bagian dari percepatan hilirisasi sektor pertanian dan perkebunan nasional.
Program berskala besar tersebut ditargetkan mampu meningkatkan kesejahteraan petani sekaligus membuka lapangan kerja baru di berbagai daerah.
Menteri Pertanian Andi Amran Sulaiman mengatakan pemerintah saat ini tengah mengakselerasi pengembangan komoditas perkebunan strategis, mulai dari kakao, kopi, kelapa hingga tebu.
Program tersebut dijalankan bersama Badan Usaha Milik Negara (BUMN) sektor pangan dan menjadi bagian dari agenda hilirisasi yang terus didorong pemerintah hingga 2027.
“Kami bersama teman-teman semua, bersama BUMN pangan, melakukan akselerasi hilirisasi dan tanam. Tanam kakao, kopi, kelapa, dan tebu,” kata Amran usai menghadiri rapat bersama Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Kamis (18/6/2026).
BACA JUGA:
Prabowo dan Presiden Jerman Sepakat Tingkatkan Perdagangan dan Investasi
Menurut Amran, total lahan yang disiapkan untuk program perkebunan rakyat mencapai 870 ribu hektare dan akan tersebar di berbagai wilayah Indonesia, termasuk seluruh kabupaten di Papua.
“Total luasan untuk petani itu adalah 870 ribu hektare, termasuk tanah Papua, seluruh kabupaten di Papua,” ujarnya.
Program tersebut menjadi salah satu langkah pemerintah memperkuat sektor perkebunan nasional sekaligus meningkatkan produktivitas dan nilai tambah komoditas unggulan dalam negeri melalui hilirisasi.
Selain menyiapkan lahan perkebunan rakyat, pemerintah juga terus menggelontorkan berbagai bantuan untuk mendukung peningkatan produksi pertanian dan perkebunan. Bantuan itu meliputi penyediaan alat dan mesin pertanian, pembangunan serta perluasan lahan sawah, hingga program cetak sawah baru yang diusulkan sejumlah pemerintah daerah.
Di saat yang sama, pemerintah juga mempercepat pembangunan industri pengolahan hasil perkebunan agar komoditas yang dihasilkan petani tidak lagi dijual dalam bentuk bahan mentah.
Untuk komoditas kelapa, misalnya, pabrik pengolahan telah beroperasi di Maluku Utara dan ditargetkan bertambah pada tahun ini. Fasilitas serupa juga tengah dikembangkan di Morowali dan Indragiri Hilir.
“Selanjutnya hilirisasi kita kejar. Hilirisasi kelapa, pabriknya sudah terbangun di Maluku Utara satu, mudah-mudahan tahun ini selesai dua, kemudian di Morowali satu, dan Indragiri Hilir,” jelasnya.
Amran mengungkapkan Presiden Prabowo Subianto memberi arahan agar program hilirisasi dipercepat seiring upaya pemerintah mengantisipasi berbagai tantangan sektor pertanian, termasuk potensi cuaca ekstrem dan ancaman El Nino yang dapat memengaruhi produksi nasional.
Karena itu, penguatan sektor hulu melalui perluasan areal tanam dan pembangunan industri pengolahan dinilai harus berjalan secara bersamaan agar ketahanan pangan dan perkebunan nasional tetap terjaga.
Amran menegaskan, lahan perkebunan rakyat seluas 870 ribu hektare tersebut akan diberikan kepada petani dalam bentuk hibah. Program itu diharapkan tidak hanya meningkatkan pendapatan petani, tetapi juga menciptakan peluang kerja baru di sektor pertanian dan perkebunan.
“Insyaallah perkebunan yang 870 ribu hektare itu untuk rakyat seluruh Indonesia, untuk petani kita. Itu hibah dan akan menciptakan lapangan kerja baru,” tegas Amran.
Dengan program tersebut, pemerintah berharap hilirisasi tidak hanya mendorong pertumbuhan industri berbasis komoditas perkebunan, tetapi juga memberikan manfaat langsung bagi petani sebagai pelaku utama di sektor pertanian nasional.
