menitindonesia, MAKASSAR – Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin menegaskan Sensus Ekonomi 2026 (SE2026) menjadi instrumen penting dalam menentukan arah pembangunan dan kebijakan ekonomi yang tepat sasaran di Kota Makassar.
Hal itu disampaikan Munafri saat menghadiri Pencanangan dan Penguatan Komitmen Bersama Pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 yang digelar Badan Pusat Statistik (BPS) Kota Makassar di pelataran Balai Kota Makassar, Jumat (19/6/2026).
Kegiatan tersebut turut dihadiri Wakil Wali Kota Makassar Aliyah Mustika Ilham, Sekretaris Daerah Kota Makassar Andi Zulkifly Nanda, Kepala BPS Sulawesi Selatan Aryanto, Kepala BPS Kota Makassar Abdul Hafid, pimpinan OPD, direksi BUMD, camat, lurah, serta jajaran Pemerintah Kota Makassar.
Sebelum pencanangan dilakukan, rangkaian kegiatan diawali dengan penanaman pohon bersama sebagai simbol komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan.
Dalam sambutannya, Munafri memberikan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat dalam pelaksanaan sensus ekonomi. Menurutnya, tugas sensus bukan pekerjaan sederhana karena membutuhkan dedikasi, integritas, dan komitmen tinggi dari para petugas di lapangan.
BACA JUGA:
Pemkot Makassar Gandeng BMKG, Informasi Cuaca Segera Terintegrasi di Lontara Plus
“Saya mengucapkan terima kasih dan apresiasi kepada seluruh pihak yang terlibat. Dengan semangat profesionalisme dan integritas, kita bersama-sama mengemban amanah untuk menyukseskan Sensus Ekonomi 2026, khususnya di Kota Makassar,” kata Munafri.
Wali kota yang akrab disapa Appi itu menegaskan, hasil sensus nantinya akan menjadi dasar penting dalam menyusun kebijakan ekonomi yang lebih akurat dan terukur. Data yang terkumpul akan menjadi pijakan pemerintah dalam menentukan program pembangunan yang benar-benar menjawab kebutuhan masyarakat.
Menurutnya, Sensus Ekonomi 2026 merupakan “kompas” pembangunan yang akan menunjukkan arah kebijakan ekonomi daerah ke depan.
“Sensus ekonomi ini adalah kompas agar kebijakan pembangunan ekonomi yang kita lakukan benar-benar tepat sasaran. Karena itu saya berharap seluruh petugas dapat bekerja secara serius, fokus, dan maksimal untuk menghasilkan data yang berkualitas,” ujarnya.
Munafri juga meminta camat dan lurah menjadi mitra strategis petugas sensus selama proses pendataan berlangsung. Ia menekankan pentingnya dukungan seluruh perangkat pemerintahan hingga tingkat RT dan RW agar tidak ada kendala di lapangan.
“Kepada para camat dan lurah, saya berharap menjadi partner yang baik bagi petugas sensus. Pastikan mereka tidak mengalami hambatan saat turun ke masyarakat,” tegasnya.
Ia bahkan mengingatkan agar tidak ada satu pun warga maupun pelaku usaha yang terlewat dalam proses pendataan.
“Tidak boleh ada satu keluarga pun yang luput dari pendataan. Kita membutuhkan data yang benar-benar akurat,” lanjutnya.
Munafri menjelaskan, tantangan pembangunan saat ini semakin kompleks dan menuntut pemerintah menghadirkan kebijakan yang efektif serta berdampak langsung bagi masyarakat. Dalam kondisi tersebut, data menjadi fondasi utama dalam pengambilan keputusan.
Menurutnya, pemerintah membutuhkan data yang akurat, lengkap, dan terpercaya untuk menyusun perencanaan pembangunan, menentukan prioritas program, mengembangkan sektor unggulan, memperkuat UMKM, meningkatkan investasi, hingga menciptakan lapangan kerja.
“Karena itu Sensus Ekonomi 2026 memiliki arti yang sangat strategis bagi pembangunan daerah,” katanya.
Ketua IKA Fakultas Hukum Unhas itu menambahkan, sensus ekonomi tidak hanya menghasilkan angka statistik, tetapi juga memberikan gambaran menyeluruh mengenai struktur ekonomi daerah, perkembangan dunia usaha, serta potensi dan tantangan yang dihadapi ke depan.
Data tersebut nantinya akan menjadi landasan bagi pemerintah dalam menyusun kebijakan berbasis bukti (evidence-based policy) yang lebih efektif dan terukur.
Sebagai salah satu pusat pertumbuhan ekonomi di Sulawesi Selatan dan Kawasan Timur Indonesia, kata Munafri, Makassar membutuhkan fondasi data yang kuat untuk menjaga momentum pertumbuhan ekonomi sekaligus memastikan manfaat pembangunan dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Karena itu, ia mengajak seluruh kepala OPD, direksi BUMD, camat, lurah, tokoh agama, tokoh masyarakat, hingga tokoh pemuda untuk mendukung penuh pelaksanaan SE2026.
“Lakukan koordinasi yang erat dengan jajaran BPS, fasilitasi pelaksanaan kegiatan sesuai kewenangan masing-masing, serta pastikan seluruh perangkat hingga tingkat RT dan RW berperan aktif mendukung kelancaran pendataan,” ujarnya.
Munafri juga mengimbau masyarakat menerima petugas sensus dengan baik dan memberikan informasi yang benar sesuai kondisi sebenarnya. Ia memastikan kerahasiaan data yang diberikan masyarakat akan dijamin oleh negara.
“Terima petugas SE2026 dengan baik, berikan data secara jujur dan benar, serta jangan khawatir karena kerahasiaan data masyarakat tetap terjaga,” katanya.
Menurut Munafri, kualitas data yang dihasilkan dari Sensus Ekonomi 2026 akan sangat menentukan kualitas kebijakan pembangunan yang diambil pemerintah pada masa mendatang.
“Kualitas data yang dihasilkan akan menentukan kualitas kebijakan yang akan kita ambil untuk pembangunan Kota Makassar ke depan,” pungkasnya.
