Kepala BPOM RI Prof. Taruna Ikrar bersalaman dengan Presiden RI Prabowo Subianto usai mengikuti Rapat Terbatas Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih di Istana Merdeka, Jakarta, Rabu (15/7/2026).
Di hadapan Presiden Prabowo Subianto, Kepala BPOM Taruna Ikrar memaparkan strategi besar menjadikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih sebagai pusat ekonomi rakyat yang ditopang sistem keamanan obat dan pangan berstandar nasional.
menitindonesia, JAKARTA — Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., memaparkan langsung peran strategis BPOM dalam Rapat Terbatas Operasionalisasi Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih (KDKMP) yang dipimpin Presiden Prabowo Subianto di Istana Merdeka, Rabu (15/7/2026).
Dalam kesempatan tersebut, Taruna Ikrar menegaskan kesiapan BPOM mendukung penuh program nasional itu melalui penguatan pengawasan obat dan makanan, percepatan perizinan, pembinaan UMKM, hingga pengamanan rantai distribusi pangan dan farmasi sampai ke tingkat desa.
Bagi Taruna Ikrar, keberhasilan Koperasi Merah Putih tidak hanya ditentukan oleh besarnya aktivitas ekonomi, tetapi juga oleh kepercayaan masyarakat terhadap setiap produk yang beredar. Karena itu, BPOM hadir memastikan seluruh obat, pangan olahan, kosmetik, dan produk kesehatan yang dipasarkan melalui koperasi desa memenuhi standar keamanan, mutu, dan khasiat sesuai regulasi nasional.
BPOM menjalankan mandat tersebut sebagai bagian dari implementasi Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 2025 tentang Percepatan Pembentukan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih. Dalam skema ini, BPOM mengambil peran penting pada operasional apotek desa, klinik desa, gerai penjualan pangan kemasan, hingga fasilitas cold storage untuk menjaga kualitas dan keamanan produk yang beredar di masyarakat.
Saat ini, BPOM telah mencatat 654.921 Nomor Izin Edar (NIE) obat dan makanan yang menjadi fondasi distribusi produk legal di seluruh Indonesia. Angka tersebut memperlihatkan kesiapan BPOM mendukung ekosistem Koperasi Merah Putih dengan pasokan produk yang aman dan terjamin kualitasnya.
Menjadikan Koperasi Desa sebagai Pusat Ekonomi yang Aman dan Berdaya Saing
Di sektor kefarmasian, BPOM memperkuat pengawasan melalui Peraturan BPOM Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pengawasan Pengelolaan Obat dan Bahan Obat di Fasilitas Pelayanan Kefarmasian dan Fasilitas Lain. Regulasi tersebut menjadi landasan pengelolaan Apotek Desa yang profesional, didukung Buku Panduan Pengelolaan Obat, sosialisasi, bimbingan teknis, kunjungan lapangan, hingga layanan konsultasi daring bagi pengelola koperasi.
Untuk menjamin ketersediaan obat, BPOM juga mempercepat evaluasi registrasi, memperkuat sistem registrasi elektronik, serta membangun komunikasi intensif dengan industri farmasi agar masyarakat hingga pelosok desa memperoleh akses terhadap obat yang aman, bermutu, berkhasiat, dan terjangkau.
Di bidang pangan, BPOM memastikan setiap gerai Koperasi Merah Putih menerapkan Cara Peredaran Pangan Olahan yang Baik (CPerPOB) dan Sistem Manajemen Keamanan Pangan Olahan (SMKPO). Hingga kini, ribuan sertifikat SMKPO telah diterbitkan sebagai bentuk penguatan standar distribusi pangan nasional. Pengawasan juga mencakup fasilitas cold storage agar rantai dingin tetap terjaga sehingga mutu pangan tetap terlindungi hingga ke tangan konsumen.
Komitmen BPOM juga menyasar penguatan UMKM lokal. Melalui pendampingan perizinan, sertifikasi, bimbingan teknis, hingga perluasan akses pasar, BPOM mendorong produk pangan olahan, obat bahan alam, dan kosmetik hasil karya pelaku usaha desa mampu bersaing di pasar nasional dengan standar keamanan yang tinggi.
Di hadapan Presiden Prabowo, Taruna Ikrar menegaskan bahwa BPOM tidak hanya menjalankan fungsi pengawasan, tetapi juga menjadi mitra strategis pemerintah dalam membangun ekosistem ekonomi desa yang sehat, modern, dan berkelanjutan. Melalui penguatan keamanan obat dan pangan, BPOM ingin memastikan Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih tumbuh sebagai pusat ekonomi rakyat yang dipercaya masyarakat sekaligus menjadi penggerak kesejahteraan hingga ke pelosok Indonesia.