menitindonesia, MAROS – Kabupaten Maros mencatatkan kinerja impresif dalam pengelolaan keuangan daerah. Hingga akhir Juli 2026, Maros menjadi daerah dengan realisasi pendapatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tertinggi di Sulawesi Selatan.
Data Direktorat Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri menunjukkan realisasi pendapatan APBD Kabupaten Maros telah mencapai 52,58 persen. Angka tersebut menempatkan Maros di posisi teratas, mengungguli seluruh pemerintah kabupaten/kota serta Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan.
Capaian itu juga jauh melampaui rata-rata realisasi pendapatan daerah di Sulawesi Selatan yang baru berada di angka 41,07 persen.
Di bawah Maros, Kabupaten Pangkajene dan Kepulauan menempati posisi kedua dengan realisasi 52,39 persen, disusul Kabupaten Sinjai 51,75 persen, Kota Parepare 50,92 persen, Kabupaten Bulukumba 50,47 persen, dan Kabupaten Sidenreng Rappang 50,15 persen.
Sementara itu, Kota Makassar sebagai ibu kota Provinsi Sulawesi Selatan membukukan realisasi pendapatan sebesar 48,85 persen.
BACA JUGA:
Jadi Penyumbang Pajak Terbesar, PT Angkasa Pura Setor PBB Rp17,4 Miliar ke Pemkab Maros
Kepala Badan Pendapatan Daerah (Bapenda) Kabupaten Maros, Ferdiansyah, mengatakan capaian tersebut merupakan hasil upaya pemerintah daerah mengoptimalkan pendapatan di tengah kebijakan efisiensi anggaran.
“Di tengah efisiensi anggaran, tulang punggung keuangan daerah berada pada realisasi pendapatan, khususnya Pendapatan Asli Daerah (PAD). Capaian ini menjadi motivasi bagi kami untuk terus bekerja agar target pendapatan APBD Maros dapat tercapai sesuai yang telah ditetapkan,” kata Ferdiansyah, Minggu (26/7/2026).
Menurutnya, optimalisasi pendapatan daerah menjadi kunci menjaga kemampuan fiskal pemerintah daerah dalam mendukung pelaksanaan program pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat.
Di sisi lain, masih terdapat sejumlah daerah yang mencatat realisasi pendapatan di bawah rata-rata. Kabupaten Takalar membukukan realisasi 47,08 persen, Kabupaten Bone 45,40 persen, Kabupaten Luwu Utara 44,67 persen, Kabupaten Pinrang 42,51 persen, sementara Kabupaten Gowa baru mencapai 27,78 persen.
Data tersebut memperlihatkan masih adanya kesenjangan kinerja pendapatan antardaerah di Sulawesi Selatan. Dari seluruh pemerintah daerah di provinsi ini, hanya segelintir yang mampu mencatat realisasi pendapatan di atas 50 persen, dengan Kabupaten Maros menjadi daerah berkinerja terbaik.
Paparan realisasi pendapatan APBD itu disampaikan Direktur Jenderal Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Agus Fatoni, dalam kegiatan Sosialisasi Kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah untuk Mendukung Program Prioritas Pemerintah Kota Makassar melalui Penguatan Tata Kelola Keuangan Daerah yang Akuntabel di Hotel Gammara.
