menitindonesia, MAKASSAR — DPRD Kota Makassar meminta Pemkot Makassar tidak membiarkan program pendidikan anak usia dini (PAUD) yang telah masuk dalam rencana kerja pemerintah daerah justru gagal direalisasikan.
Sorotan itu disampaikan Anggota DPRD Makassar dari daerah pemilihan (dapil) III, Tri Sulkarnain, yang meliputi Kecamatan Biringkanaya dan Tamalanrea. Ia meminta Pemkot memastikan kebutuhan masyarakat menjadi prioritas, terutama untuk program yang sejak awal telah direncanakan dan dianggarkan.
Tri menilai pemerintah seharusnya sudah menghitung secara matang waktu dan kemampuan pelaksanaan program sejak tahap perencanaan.
“Kalau memang PAUD tersebut dibutuhkan sekali masyarakat, pemerintah kota harus berpikir mencarikan jalan dengan segera. Ataukah kalau memang sudah dihitung-hitung tidak mencukupi rentang waktu untuk dikerjakan, kenapa tidak dari awal,” kata Tri Sulkarnain, Minggu (9/8/2026).
Menurutnya, persoalan tersebut bukan sekadar soal pembangunan atau pelaksanaan PAUD. Lebih jauh, hal itu menyangkut kemampuan Pemkot Makassar memastikan program yang telah ditetapkan benar-benar memberikan manfaat kepada masyarakat.
BACA JUGA:
Ketua DPRD Makassar Cek Renovasi SDN Pannara, Tekankan Mutu Bangunan dan Keselamatan Kerja
Tri mengingatkan, apabila program PAUD akhirnya tidak berjalan, masyarakat menjadi pihak yang paling merasakan dampaknya, terutama orang tua yang membutuhkan fasilitas pendidikan anak usia dini di wilayah tempat tinggalnya.
“Kalau sampai tidak jalan, pertama yang terdampak pasti orang tua yang membutuhkan kehadiran PAUD di situ,” ujarnya.
Soroti Ancaman SiLPA
Selain dampak terhadap masyarakat, Tri menyoroti konsekuensi terhadap penyerapan anggaran apabila program yang telah direncanakan tidak terealisasi.
Ia menyebut anggaran yang tidak terserap berpotensi kembali menjadi Sisa Lebih Pembiayaan Anggaran (SiLPA).
“Yang kedua, sudah pasti berpengaruh di serapan anggarannya pemerintah kota. Pasti jadi SiLPA lagi,” katanya.
Tri mengaku khawatir angka SiLPA Makassar kembali tinggi. Terlebih, DPRD sebelumnya telah memberikan catatan terkait rendahnya realisasi anggaran pemerintah kota.
“Jangan sampai tinggi lagi, meninggi lagi SiLPA tahun ini,” tegasnya.
Ia mengingatkan realisasi anggaran Pemkot Makassar pada tahun sebelumnya hanya berada di kisaran 85 persen. Karena itu, ia meminta persoalan tersebut tidak kembali terulang.
“Tahun lalu kan cuma 85 persen. Jangan sampai tahun ini terulang lagi,” ujarnya.
Pertanyakan Perencanaan Program
Tri menilai persoalan serapan anggaran semestinya menjadi bahan evaluasi seluruh organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkungan Pemkot Makassar.
Menurutnya, setiap program yang dimasukkan ke dalam rencana kerja harus terlebih dahulu mempertimbangkan kebutuhan masyarakat, waktu pelaksanaan, hingga kemampuan menyelesaikan pekerjaan dalam satu tahun anggaran.
“Artinya kan orang-orang di bawahnya Pak Wali, dalam hal ini SKPD terkait, harusnya sudah berhitung. Ketika dimasukkan dalam rencana kerja, bulan berapa harus dijalankan,” katanya.
Ia pun mempertanyakan jika program yang telah masuk dalam rencana kerja kemudian terancam tidak terlaksana dengan alasan keterbatasan waktu.
“Kalau begini, masa sudah dimasukkan dalam rencana kerja tiba-tiba dengan alasan rentang waktu. Nah, terus kenapa dimasukkan dalam rencana kerja kalau memang tidak bisa dilaksanakan?” ujar Tri.
Karena itu, DPRD meminta Pemkot Makassar tidak berhenti pada penyusunan program dan penganggaran. Setiap program yang telah ditetapkan harus memiliki skema pelaksanaan yang jelas agar tidak berujung pada kegagalan realisasi.
Tri menegaskan, jika program PAUD memang menjadi kebutuhan mendesak masyarakat, Pemkot Makassar harus mencari solusi agar tetap dapat direalisasikan.
Sebaliknya, jika sejak awal terdapat kendala yang membuat program tidak mungkin dilaksanakan, hal tersebut semestinya sudah diperhitungkan sebelum program dimasukkan dalam rencana kerja dan penganggaran.
“Jangan sampai program yang dibutuhkan masyarakat justru tidak berjalan dan anggarannya kembali menjadi SiLPA,” ujarnya.
Tri berharap Pemkot Makassar memperbaiki kualitas perencanaan sekaligus meningkatkan serapan anggaran. Dengan begitu, program yang telah ditetapkan tidak sekadar tercantum dalam dokumen perencanaan, tetapi benar-benar dirasakan manfaatnya oleh masyarakat.
