Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D. menerima Penghargaan Predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif dari Kepala LKPP Sarah Sadiqa dalam Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan UKPBJ Triwulan III Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP, Jakarta, Selasa (11/8/2026). Penghargaan tersebut menjadi pengakuan atas transformasi tata kelola pengadaan BPOM yang semakin profesional, inovatif, dan berorientasi pada pelayanan publik.
Penghargaan Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif dari LKPP menjadi penanda transformasi tata kelola BPOM. Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, lembaga ini membidik Level 4 Strategis dan menargetkan diri menjadi rujukan nasional pengadaan sektor kesehatan dan laboratorium pada 2029.
menitindonesia, JAKARTA — Di balik laboratorium modern, sistem pengawasan digital, dan berbagai inovasi pelayanan publik yang dijalankan Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM), terdapat satu fondasi yang jarang mendapat sorotan: tata kelola pengadaan barang dan jasa. Padahal, dari sanalah kualitas penggunaan anggaran negara ditentukan, sekaligus menjadi ukuran seberapa efektif sebuah institusi mengubah sumber daya publik menjadi perlindungan nyata bagi masyarakat.
Cara pandang itulah yang kini tengah dibangun BPOM. Pengadaan tidak lagi diposisikan sekadar sebagai fungsi administratif yang berkutat pada prosedur dan kontrak, melainkan sebagai instrumen strategis yang menopang kinerja organisasi dan memperkuat kualitas pelayanan publik.
Transformasi tersebut memperoleh pengakuan penting setelah BPOM menerima Penghargaan Predikat Pusat Keunggulan Pengadaan Barang/Jasa (PKP-BJ) Proaktif dari Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Selasa (11/8/2026).
Penghargaan yang diserahkan dalam Rapat Koordinasi SDM dan Kelembagaan Unit Kerja Pengadaan Barang/Jasa (UKPBJ) Triwulan III Tahun 2026 di Plaza Gedung LKPP Jakarta itu menjadi penanda bahwa perjalanan reformasi tata kelola yang dibangun BPOM mulai menunjukkan hasil nyata.
Kegiatan tersebut dipimpin langsung oleh Kepala LKPP Sarah Sadiqa yang sekaligus menandatangani surat resmi pemberian penghargaan kepada BPOM. Bagi banyak institusi, penghargaan sering kali menjadi penutup dari sebuah perjalanan. Namun bagi BPOM, penghargaan ini justru dipandang sebagai pijakan untuk melangkah lebih jauh.
Perjalanan penguatan UKPBJ BPOM sesungguhnya telah dimulai sejak 2019. Dalam kurun waktu tersebut, berbagai pembenahan dilakukan secara bertahap melalui penguatan kelembagaan, peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penerapan digitalisasi, hingga pembangunan budaya kerja yang semakin profesional dan berorientasi pada hasil.
Kerja panjang itu mulai menunjukkan hasil ketika BPOM berhasil mencapai Level 3 atau Proaktif pada 2022. Sejak saat itu, UKPBJ tidak lagi ditempatkan sekadar sebagai unit pendukung administratif, melainkan menjadi bagian penting dalam penguatan tata kelola organisasi.
Kepala BPOM RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memandang penghargaan tersebut sebagai pengakuan atas proses transformasi yang dibangun secara konsisten dan berkelanjutan.
Dalam testimoni penerimaan penghargaan, Taruna menyampaikan apresiasi kepada LKPP atas pembinaan, pendampingan, dan pengawalan yang diberikan kepada BPOM selama proses peningkatan kematangan UKPBJ. Menurutnya, LKPP bukan hanya regulator pengadaan pemerintah, tetapi juga mitra strategis yang membantu kementerian dan lembaga meningkatkan kualitas tata kelola melalui standar, pembinaan, dan pendampingan yang berkesinambungan.
Kepatuhan Menuju Keunggulan
Di bawah kepemimpinan Taruna Ikrar, BPOM semakin menempatkan tata kelola sebagai salah satu fondasi utama transformasi kelembagaan. Perspektif tersebut membuat pengadaan tidak lagi dipahami sebagai urusan prosedural semata.
Lebih dari itu, pengadaan diposisikan sebagai instrumen strategis yang menentukan bagaimana anggaran negara dapat menghasilkan manfaat maksimal bagi masyarakat.
Bagi BPOM, prinsip tersebut memiliki makna yang sangat penting. Sebagai lembaga yang bertanggung jawab mengawasi keamanan, mutu, dan khasiat obat serta makanan yang beredar di Indonesia, BPOM membutuhkan dukungan laboratorium yang andal, teknologi yang modern, sistem pengawasan yang adaptif, serta sumber daya yang memadai.
Seluruh kebutuhan tersebut pada akhirnya bertumpu pada tata kelola yang kuat. Karena itu, kualitas pengadaan tidak hanya berbicara mengenai kepatuhan terhadap prosedur, tetapi juga mengenai kemampuan institusi menghadirkan nilai tambah bagi publik.
“Semakin baik tata kelola pengadaan, semakin kuat pula kemampuan Badan POM dalam menjalankan tugas melindungi masyarakat,” demikian pesan Taruna dalam testimoni penerimaan penghargaan.
Pernyataan tersebut menggambarkan keyakinan bahwa perlindungan masyarakat tidak hanya ditentukan oleh pengawasan di lapangan, tetapi juga oleh kemampuan institusi mengelola sumber daya secara efektif, transparan, dan akuntabel.
Karena itu, penghargaan dari LKPP bukan sekadar simbol keberhasilan administratif. Penghargaan tersebut menjadi validasi bahwa arah transformasi yang ditempuh BPOM berada pada jalur yang tepat.
Namun, capaian Level 3 Proaktif tidak membuat BPOM berpuas diri. Justru sebaliknya, penghargaan tersebut menghadirkan tantangan baru yang lebih besar.
BPOM kini membidik pencapaian Level 4 Strategis pada periode 2027–2028. Pada level tersebut, fungsi pengadaan tidak lagi hanya mendukung operasional organisasi, tetapi menjadi bagian dari pengambilan keputusan strategis yang memengaruhi arah pembangunan institusi.
Target yang dipasang bahkan lebih besar. Pada 2029, UKPBJ BPOM ditargetkan menjadi rujukan nasional dalam tata kelola pengadaan sektor kesehatan dan laboratorium. Ambisi tersebut sejalan dengan transformasi besar yang tengah dijalankan BPOM dalam memperkuat kualitas regulasi, meningkatkan kapasitas laboratorium, mempercepat layanan publik, serta memperkuat posisi Indonesia dalam ekosistem regulatori global.
Di titik inilah penghargaan dari LKPP memperoleh makna yang lebih luas. Ia bukan sekadar pengakuan atas apa yang telah dicapai, melainkan penanda atas arah yang sedang dituju.
Taruna menegaskan bahwa predikat Proaktif merupakan kebanggaan sekaligus amanah untuk terus meningkatkan kualitas, memperkuat inovasi, memperluas digitalisasi, dan membangun kematangan organisasi yang lebih tinggi.
Ke depan, penguatan kelembagaan, pengembangan kompetensi SDM, serta penerapan sistem pengadaan yang semakin efektif dan adaptif akan menjadi fokus utama BPOM dalam memperkuat tata kelola organisasi.
Pada akhirnya, ukuran keberhasilan sebuah institusi bukanlah banyaknya penghargaan yang berhasil diraih. Yang jauh lebih penting adalah bagaimana penghargaan tersebut diterjemahkan menjadi kinerja yang memberikan manfaat nyata bagi masyarakat.
BPOM telah menentukan arah itu. Menjadikan pengadaan sebagai mesin penguatan tata kelola, memastikan setiap rupiah anggaran menghasilkan value for money, serta mengubah sumber daya negara menjadi perlindungan yang lebih baik bagi masyarakat Indonesia.
Jika Level 3 Proaktif menjadi bukti bahwa transformasi telah berjalan, maka target Level 4 Strategis dan ambisi menjadi rujukan nasional pada 2029 akan menjadi ujian berikutnya.
Penghargaan hari ini adalah pengakuan. Namun bagi Taruna Ikrar dan BPOM, masa depan akan ditentukan oleh kemampuan menjaga konsistensi transformasi yang telah dimulai.
