menitindonesia, MAKASSAR – Gubernur Sulawesi Selatan Andi Sudirman Sulaiman meminta dukungan pemerintah pusat untuk memperkuat sekitar 3 juta pelaku usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM) di Sulsel. Dukungan tersebut dinilai penting agar pelaku usaha lokal mampu meningkatkan kualitas produk dan memperluas pasar.
Aspirasi itu disampaikan Andi Sudirman saat menerima kunjungan kerja reses Komisi VII DPR RI di Kantor Gubernur Sulsel, Jumat (9/10/2026). Pertemuan tersebut turut dihadiri Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty, sejumlah anggota DPR RI, serta Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin.
Dalam pertemuan itu, Andi Sudirman menyampaikan sejumlah kebutuhan strategis daerah, mulai dari pengembangan industri dan UMKM, sektor pariwisata, hingga penguatan konektivitas dan dukungan kebijakan dari pemerintah pusat.
Ia menyebut Sulawesi Selatan memiliki posisi strategis sebagai hub Indonesia Timur. Posisi tersebut dinilai menjadi modal penting untuk mendorong pertumbuhan industri, memperluas pasar UMKM, dan mengembangkan pariwisata di kawasan timur Indonesia.
BACA JUGA:
Karhutla Mengancam Kualitas Udara, Dinkes Sulsel Minta Warga Jaga Kesehatan
“Kami tentu berterima kasih kepada rombongan Komisi VII yang melihat kondisi Sulsel sebagai hub, terutama sebagai barometer pengembangan industri, UMKM, pariwisata, dan bidang lainnya,” ujarnya.
Andi Sudirman mengatakan Pemprov Sulsel selama ini telah melakukan berbagai upaya pembinaan UMKM. Langkah tersebut meliputi fasilitasi sertifikasi, peningkatan kualitas kemasan produk, hingga pemberian bantuan peralatan usaha.
Namun, menurutnya, upaya tersebut masih membutuhkan dukungan lebih besar agar dapat menjangkau kebutuhan pelaku usaha secara luas.
“Sulawesi Selatan memiliki potensi UMKM yang sangat besar. Saat ini, sekitar 3 juta UMKM telah terdaftar di Sulsel. Pemerintah provinsi terus melakukan berbagai upaya pembinaan, mulai dari fasilitasi sertifikasi, peningkatan kualitas kemasan produk, hingga pemberian bantuan peralatan usaha. Akan tetapi itu tidak pernah cukup. Karena itu, kami meminta adanya intervensi dan bantuan untuk UMKM masyarakat kami,” ungkapnya.
Untuk memperluas akses pemasaran, Pemprov Sulsel juga mengembangkan platform lokapasar lokal Bajubodo.com. Platform tersebut menyediakan katalog elektronik atau e-katalog yang dapat dimanfaatkan masyarakat secara gratis untuk memasarkan produk UMKM.
Andi Sudirman berharap platform tersebut dapat diperkuat melalui standardisasi dan peningkatan kualitas produk, sekaligus memperluas akses pasar bagi pelaku usaha lokal. Dengan begitu, produk UMKM Sulsel diharapkan semakin mampu bersaing di pasar yang lebih luas.
“Kita ingin ada dukungan untuk daerah, termasuk bantuan terkait UMKM kita. Sulsel sebagai hub Indonesia Timur sudah sepantasnya memiliki platform dan standar yang dapat mendukung pengembangan UMKM,” tegasnya.
Selain penguatan UMKM, Gubernur Sulsel juga menyoroti pentingnya sistem konektivitas dan kebijakan insentif daerah untuk mendukung pertumbuhan industri. Ia berharap berbagai kebutuhan tersebut dapat menjadi perhatian Komisi VII DPR RI dan diperjuangkan di tingkat pusat.
“Kami berharap apa yang kami sampaikan ini dapat diperjuangkan di pusat. Kami memohon agar ke depan Sulawesi Selatan mendapat perhatian lebih, khususnya dalam perjuangan mengembangkan 3 juta UMKM kita,” tutupnya.
Sementara itu, Ketua Tim Kunjungan Kerja Reses Komisi VII DPR RI Evita Nursanty mengatakan kunjungan tersebut bertujuan menggali informasi sekaligus mengidentifikasi berbagai persoalan yang dihadapi pemerintah daerah.
Evita juga menyoroti potensi pariwisata Sulawesi Selatan yang dinilai perlu didukung melalui penguatan promosi dan peningkatan kualitas sumber daya manusia (SDM).
“Potensi pariwisata di Sulawesi Selatan bagus sekali. Kita melakukan penguatan promosi wisata dan penguatan SDM,” ujarnya.
Ia memastikan berbagai aspirasi yang disampaikan Pemprov Sulsel akan ditindaklanjuti. Salah satu perhatian utama Komisi VII DPR RI adalah kebutuhan penguatan infrastruktur, terutama infrastruktur laut dan jalan tol, untuk mendukung konektivitas serta pertumbuhan ekonomi daerah.
“Apa yang menjadi keinginan dari Pemprov itu akan ditindaklanjuti. Paling prioritas itu infrastruktur laut dan tol,” ungkapnya.
