Kepala BPOM RI Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., menyampaikan kuliah umum bertajuk Neuroscience Leadership untuk World Class University di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung, Jumat (16/10/2026). Di hadapan sekitar 300 mahasiswa, Taruna menekankan pentingnya kepemimpinan berbasis sains, penguatan budaya riset, dan kolaborasi perguruan tinggi, dunia usaha, serta pemerintah untuk mendorong inovasi yang berdampak bagi masyarakat.
Dari neuroleadership hingga kolaborasi Academia, Business, Government (ABG), Kepala BPOM mengajak perguruan tinggi membangun budaya riset yang berdampak. Kisah UMKM pangan yang menembus pasar ekspor menjadi gambaran bagaimana ilmu pengetahuan dapat menggerakkan ekonomi masyarakat.
menitindonesia, BANDUNG — Sebuah universitas tidak menjadi kelas dunia hanya karena nama besarnya dikenal di berbagai negara. Reputasi akademik membutuhkan penelitian yang berdampak, kebebasan berpikir, dukungan pendanaan, serta keberanian melahirkan karya yang mampu mengubah kehidupan masyarakat.
Pesan itu mengemuka ketika Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed., Ph.D., memberikan kuliah umum di Universitas Katolik Parahyangan (UNPAR), Bandung, Jumat (16/10/2026). Kegiatan tersebut dihadiri sekitar 300 mahasiswa yang menyimak pemikirannya tentang kepemimpinan berbasis neurosains, budaya riset, dan pentingnya kolaborasi untuk menghasilkan inovasi yang berdampak bagi masyarakat.
Di hadapan sivitas akademika, Taruna membawa pembicaraan melampaui tugas pengawasan obat dan makanan. Ia menghubungkan kualitas kepemimpinan, budaya penelitian di perguruan tinggi, dan kebutuhan membangun kolaborasi antara akademisi, industri, serta pemerintah.
Bagi Taruna, tantangan Indonesia bukan hanya menghasilkan sumber daya manusia berpendidikan tinggi. Tantangan berikutnya adalah menciptakan ekosistem yang memungkinkan pengetahuan berkembang menjadi inovasi, inovasi menjadi produk, dan produk memberikan manfaat ekonomi bagi masyarakat.
Gagasan tersebut menjadi relevan ketika perguruan tinggi menghadapi tuntutan meningkatkan reputasi, sementara pelaku usaha membutuhkan dukungan ilmu pengetahuan dan teknologi agar mampu bersaing di pasar yang semakin luas.
Sebelum kuliah utama berlangsung, Wakil Rektor UNPAR, Ir. Catharina Badra Nawangpalupi, Ph.D., menyampaikan sambutan mewakili pimpinan universitas. Kehadirannya memberi konteks bagi pertemuan BPOM dan UNPAR, yakni pentingnya mempertemukan kapasitas akademik dengan kebutuhan masyarakat dan dunia usaha.
Salah satu bentuk kegiatan yang berkaitan dengan agenda tersebut adalah program OMIS 2026. Dalam rangkaian bootcamp pada akhir Juni, sebanyak 30 mahasiswa Fakultas Vokasi UNPAR dari bidang Bisnis Kreatif dan Teknologi Rekayasa Pangan dilibatkan bersama 15 UMKM.
Kegiatan itu menghubungkan pengembangan kreativitas dan pemasaran dengan pemahaman mengenai tanggung jawab kepada konsumen serta kepatuhan terhadap regulasi. Bagi mahasiswa, keterlibatan langsung dengan UMKM menjadi kesempatan menerapkan pengetahuan di luar ruang kelas. Bagi pelaku usaha, interaksi dengan perguruan tinggi membuka peluang memperoleh perspektif baru untuk mengembangkan bisnis.
Arah kolaborasi tersebut sejalan dengan pesan Taruna: universitas perlu memiliki hubungan produktif dengan dunia nyata. Penelitian dan pendidikan akan memperoleh nilai tambah ketika mampu menjawab persoalan masyarakat, termasuk persoalan yang dihadapi pelaku usaha pangan.
Dalam kuliahnya, Taruna menjelaskan konsep neuroscience leadership atau kepemimpinan berbasis neurosains. Ia menekankan bahwa kualitas kepemimpinan tidak cukup bertumpu pada kecerdasan intelektual. Pemimpin juga perlu mampu mengelola diri, menyadari konsekuensi keputusan, memahami orang lain, dan menggunakan penalaran yang logis.
Empat prinsip yang ia uraikan meliputi self-regulation, mindfulness, empati, serta pengambilan keputusan berdasarkan logika.
Self-regulation berkaitan dengan kemampuan mengarahkan diri dan mengambil inisiatif. Mindfulness menuntut kesadaran terhadap keputusan dan tanggung jawab yang menyertainya. Empati membantu pemimpin memahami dampak keputusan terhadap orang lain, sedangkan penalaran logis menempatkan data dan pertimbangan rasional sebagai dasar tindakan.
Bagi seorang pemimpin lembaga pengawas, keputusan memiliki konsekuensi langsung terhadap kepentingan publik. Penilaian mengenai keamanan, mutu, manfaat, dan risiko produk harus dilakukan dengan pertimbangan yang dapat dipertanggungjawabkan.
Taruna mencontohkan bahwa keputusan dalam pengawasan obat dan makanan membutuhkan analisis manfaat dan risiko. Produk yang memiliki manfaat tertentu tetap dapat memerlukan pembatasan penggunaan atau peringatan apabila terdapat risiko bagi kelompok tertentu.
Ia kemudian membawa gagasan tersebut ke lingkungan kampus. Mahasiswa menghadapi tuntutan akademik, dosen dituntut menghasilkan karya ilmiah, dan pimpinan perguruan tinggi dituntut meningkatkan kinerja institusi. Tekanan itu, menurut Taruna, perlu diarahkan menjadi dorongan untuk berkembang dan menghasilkan karya.
Namun, tekanan tidak otomatis melahirkan inovasi. Dibutuhkan lingkungan yang memungkinkan gagasan diuji, penelitian memperoleh dukungan, dan hasil kerja dinilai berdasarkan kontribusinya.
Taruna menggunakan pengalamannya di lingkungan akademik, termasuk di Jepang dan Amerika Serikat, untuk menjelaskan budaya yang ia amati di sejumlah universitas terkemuka.
Ia menilai salah satu pembeda penting terletak pada orientasi akademisi terhadap penelitian dan penciptaan karya. Dalam pengamatannya, sejumlah profesor di luar negeri lebih memilih memusatkan energi pada riset daripada memasuki birokrasi kampus.
“Orientasi kita bukan untuk jadi dekan, bukan untuk jadi kepala bagian, untuk menghasilkan karya,” ujar Taruna dalam materi kuliahnya.
Pesan tersebut bukan penolakan terhadap jabatan struktural. Yang ia soroti adalah risiko ketika pencapaian karier administratif menggeser perhatian dari pekerjaan utama perguruan tinggi: mengembangkan ilmu pengetahuan, mendidik generasi muda, dan menghasilkan inovasi.
Taruna menjelaskan bahwa universitas kelas dunia ditopang oleh sejumlah karakteristik, antara lain penelitian berdampak tinggi, reputasi global, alumni berkualitas, serta kemampuan menghubungkan ilmu pengetahuan dengan teknologi.
Publikasi ilmiah yang dirujuk luas dapat menjadi salah satu indikator pengaruh penelitian. Jejaring internasional memperluas pertukaran pengetahuan, sementara alumni yang menghasilkan karya turut memperkuat reputasi almamater.
Namun, ambisi menjadi universitas kelas dunia juga membutuhkan ekosistem pendukung. Taruna menyoroti persoalan pendanaan dan keterbatasan fasilitas penelitian yang masih menjadi tantangan bagi sebagian perguruan tinggi.
Ia menceritakan pengalamannya mengajukan banyak proposal pendanaan untuk menopang penelitian. Pengalaman tersebut memperlihatkan bahwa ide yang baik membutuhkan sumber daya agar dapat diuji dan dikembangkan.
Karena itu, penguatan universitas tidak dapat dibebankan kepada kampus seorang diri. Dibutuhkan hubungan yang lebih erat dengan dunia usaha dan pemerintah untuk memperluas peluang pendanaan, meningkatkan fasilitas, serta mempercepat penerapan hasil penelitian.
ABG, Jembatan Riset dan Ekonomi Rakyat
Jawaban yang ditawarkan Taruna adalah kolaborasi Academia, Business, Government (ABG), yang mempertemukan perguruan tinggi, dunia usaha, dan pemerintah dalam satu ekosistem.
Perguruan tinggi berperan sebagai sumber pengetahuan, riset, dan inovasi. Dunia usaha memiliki kemampuan produksi, fasilitas, serta akses pasar. Pemerintah menyediakan kerangka kebijakan, regulasi, dan pengawasan untuk memastikan inovasi berkembang dengan memperhatikan kepentingan masyarakat.
Dalam kuliahnya, Taruna menyebut terdapat sekitar 4.416 perguruan tinggi di Indonesia. Ia juga menyampaikan bahwa kerja sama BPOM telah menjangkau sekitar 190 perguruan tinggi, dengan sasaran perluasan hingga 200 universitas.
Perluasan kemitraan tersebut diarahkan untuk mempertemukan kapasitas akademik dengan kebutuhan sektor obat dan makanan. Bagi BPOM, hubungan dengan kampus dapat membuka peluang pengembangan riset yang relevan dengan keamanan dan mutu produk. Bagi perguruan tinggi, kolaborasi dengan regulator dan industri dapat membantu penelitian menjangkau persoalan yang dihadapi pelaku usaha.
Sementara bagi industri, dukungan ilmiah dapat menjadi salah satu jalan untuk meningkatkan kualitas produk, mengembangkan teknologi, dan memperkuat daya saing.
Kolaborasi ABG bukan hanya agenda kerja sama antarlembaga. Ia merupakan upaya membangun hubungan produktif antara pengetahuan, kapasitas ekonomi, dan tanggung jawab publik.
Pada bagian akhir kuliah, Taruna membawa gagasan besar itu ke contoh yang dekat dengan kehidupan sehari-hari: pisang kipas dari Pekanbaru.
Ia menceritakan upay yang dilakukan Mohammad Kashuri, Deputi 2 BPOM RI, yang menurut penuturannya, mendorong pengembangan usaha pangan dari skala rumahan hingga produknya mampu menembus pasar Malaysia dan Filipina.
Kisah tersebut digunakan Taruna untuk menunjukkan bahwa produk lokal berpotensi berkembang ketika pelaku usaha memperoleh dukungan untuk memperbaiki proses produksi, memenuhi persyaratan keamanan dan mutu, serta menggunakan teknologi yang sesuai.
Produk yang berawal dari usaha mikro dapat memiliki peluang memasuki pasar lebih luas ketika kapasitas produksi dan sistem pengolahannya mampu memenuhi kebutuhan pasar. Dalam proses itu, pemenuhan standar dan perizinan menjadi bagian penting dari kesiapan usaha untuk berkembang.
Taruna menekankan pentingnya membantu UMKM pangan naik kelas. Menurutnya, Indonesia memiliki potensi produk pangan yang besar, tetapi potensi tersebut perlu ditopang perbaikan proses produksi, pemilihan pasar, penguasaan teknologi, dan pemenuhan persyaratan yang berlaku.
Kisah pisang kipas–dikenal juga dengan nama pisang moleng itu–memperlihatkan bagaimana pengawasan dan perizinan dapat bertemu dengan agenda pemberdayaan ekonomi. “Ketika pelaku usaha memperoleh pendampingan yang tepat, standar keamanan dan mutu dapat menjadi bagian dari upaya memperkuat kepercayaan konsumen serta membuka peluang pasar,” ujar Taruna.
Keberhasilan menembus pasar internasional juga ditentukan oleh banyak faktor, termasuk konsistensi mutu, kapasitas produksi, distribusi, dan kemampuan memenuhi ketentuan negara tujuan. Karena itu, pengalaman satu pelaku usaha menjadi ilustrasi bahwa peningkatan kelas UMKM memerlukan proses berkelanjutan.
Taruna juga menyinggung potensi ekonomi yang besar dalam ekosistem industri obat dan makanan. Ia mengemukakan gagasan agar dunia usaha dapat ikut memperkuat pendanaan penelitian melalui filantropi dan tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility (CSR).
Gagasan tersebut berangkat dari persoalan yang saling berkaitan: kampus membutuhkan dana untuk mengembangkan ide, sedangkan industri membutuhkan inovasi agar dapat mempertahankan daya saing. Kolaborasi yang dirancang dengan baik berpeluang mempertemukan kebutuhan tersebut.
Dukungan industri kepada penelitian tidak harus berhenti pada pendanaan. Kerja sama dapat dikembangkan melalui pengujian teknologi, pengembangan produk, pertukaran keahlian, dan penerapan hasil riset dengan tetap menjaga independensi akademik serta memenuhi ketentuan yang berlaku.
Di sisi lain, peran pemerintah dan regulator diperlukan agar pengembangan produk berjalan dengan memperhatikan keamanan, mutu, dan manfaat bagi masyarakat.
Jika hubungan itu berjalan konsisten, universitas memiliki peluang memperluas dampak penelitiannya, industri memperoleh akses terhadap pengetahuan baru, dan masyarakat mendapatkan manfaat dari produk yang semakin baik.
Rangkaian gagasan yang disampaikan Taruna di UNPAR pada akhirnya bertemu pada satu tujuan: membangun manusia dan institusi yang mampu mengubah tantangan menjadi peluang.
Neuroleadership menekankan kualitas manusia yang mengambil keputusan. Budaya riset membentuk kemampuan menghasilkan pengetahuan. Kolaborasi ABG membuka jalan bagi pengetahuan untuk diterapkan. Sementara peningkatan kelas UMKM menunjukkan bagaimana penerapan ilmu dapat berkaitan dengan kesejahteraan masyarakat.
Universitas kelas dunia, dalam kerangka itu, bukan hanya institusi yang mengejar reputasi internasional. Ia juga perlu memiliki keberanian untuk berkarya, membangun kolaborasi, dan memastikan pengetahuan yang dihasilkan memberi manfaat di luar lingkungan kampus.
Sebab, nilai ilmu pengetahuan pada akhirnya tidak hanya diukur dari seberapa jauh ia dikembangkan, tetapi juga dari seberapa besar kontribusinya bagi kehidupan manusia dan kemajuan bangsa. (AE)
