menitindonesia, JAKARTA – Tiga pejabat Kabinet Merah Putih, yakni Raja Juli Antoni, Giring Ganesha, dan Isyana Bagoes Oka, menyatakan mundur dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Keputusan tersebut menjadi sorotan karena ketiganya saat ini menduduki jabatan penting di pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Raja Juli Antoni menjabat Menteri Kehutanan, Giring Ganesha merupakan Wakil Menteri Kebudayaan, sedangkan Isyana Bagoes Oka menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga (Wamendukbangga).
Raja Juli mengumumkan pengunduran dirinya dari jabatan Sekretaris Jenderal (Sekjen) PSI sekaligus melepaskan seluruh aktivitas partai pada Senin (9/11/2026). Ia mengaku telah menyerahkan surat pengunduran diri dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum PSI, Kaesang Pangarep.
“Saya sudah menyampaikan Surat Pengunduran Diri saya dan berkomunikasi langsung dengan Ketua Umum DPP PSI, Mas Kaesang Pangarep. Intinya saya mundur sebagai Sekjen DPP PSI dan segala aktivitas partai,” kata Raja Juli.
BACA JUGA:
Prabowo Terima Menlu Singapura di Hambalang, Ada Agenda Strategis yang Belum Terungkap?
Ia menjelaskan, keputusan tersebut diambil agar bisa lebih fokus menjalankan tugas sebagai Menteri Kehutanan. Menurutnya, Presiden Prabowo memberikan sejumlah arahan penting terkait pembenahan sektor kehutanan.
Agenda itu meliputi rehabilitasi hutan, restorasi ekosistem, hingga perlindungan keanekaragaman hayati, terutama setelah terjadinya kebakaran hutan dan lahan (karhutla).
“Banyak perintah Bapak Presiden Prabowo dalam pembangunan sektor Kehutanan seperti merehabilitasi hutan, restorasi ekosistem dan menjaga biodiversiti kita terutama pasca Karhutla,” ujarnya.
Raja Juli menyebut Kaesang telah memahami dan menerima keputusannya. Bahkan, Kaesang berpesan agar dirinya semakin giat mengabdi kepada negara melalui tugas pemerintahan.
“Ketua Umum, Mas Kaesang Pangarep, bisa memahami dan menerima pengunduran diri saya dan berpesan agar saya bekerja lebih keras lagi mengabdi kepada negara yang kita cintai bersama,” katanya.
Pada hari yang sama, Wakil Menteri Kebudayaan Giring Ganesha juga mengumumkan pengunduran dirinya dari keanggotaan PSI. Keputusan itu disampaikan melalui video yang diunggah di akun Instagram pribadinya pada Senin (9/11/2026).
Mantan vokalis Nidji tersebut menyampaikan salam perpisahan kepada keluarga besar PSI. Meski tak lagi menjadi anggota partai, Giring menegaskan pengabdiannya kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut.
“Saya izin pamit dari PSI, namun pengabdian dan perjuangan kepada bangsa dan negara akan terus berlanjut. Terima kasih,” tulis Giring dalam unggahannya.
Giring mengungkapkan, keputusannya terjun ke dunia politik sejak awal didorong keinginan untuk menjadi pelayan publik dan membawa perubahan bagi Indonesia.
Perjalanan politik itu membawanya bergabung dengan PSI pada 2017. Ia kemudian dipercaya Presiden Prabowo Subianto menjabat Wakil Menteri Kebudayaan pada September 2024.
Menurut Giring, pengalaman selama sekitar dua tahun berada di pemerintahan membuatnya semakin memahami besarnya tanggung jawab dalam melayani masyarakat.
“Tidak terasa selama dua tahun menjadi Wakil Menteri Kebudayaan membuat saya semakin memahami besarnya tanggung jawab melayani bangsa,” kata Giring.
Namun, Giring mengaku mulai merasakan adanya hal-hal dalam perjalanan politiknya yang tidak lagi sejalan dengan prinsip dan perjuangan yang ia pegang sejak awal.
Setelah melalui pertimbangan pribadi, ia memutuskan mundur dari keanggotaan PSI pada pekan sebelumnya.
“Namun dalam perjalanan berpartai saya merasa ada hal-hal yang tidak lagi sejalan dengan apa yang saya perjuangkan sejak awal. Setelah melalui pertimbangan pribadi yang matang. Minggu lalu saya memutuskan mengundurkan diri dari keanggotaan PSI. Terima kasih kepada seluruh keluarga besar PSI atas kepercayaan dan kebersamaan selama ini,” ujarnya.
Pengunduran diri tersebut mengakhiri perjalanan Giring sebagai kader PSI setelah hampir sembilan tahun bergabung dengan partai itu.
Sementara itu, Isyana Bagoes Oka juga disebut mundur dari PSI. Isyana saat ini menjabat Wakil Menteri Kependudukan dan Pembangunan Keluarga.
