Bupati Maros, Chaidir Syam (kanan) bersama dengan Kepala Bapenda Maros, Muh Ferdiansyah (kiri) menunjukkan penghargaan. (ist)
menitindonesia, MAROS – Bupati Maros Chaidir Syam mengancam bakal mencopot camat hingga kepala organisasi perangkat daerah (OPD) yang dinilai gagal mencapai target Pendapatan Asli Daerah (PAD). Evaluasi besar-besaran disiapkan menyusul masih rendahnya realisasi pendapatan di sejumlah instansi dan kecamatan.
Chaidir menegaskan, pejabat yang tidak mampu menjalankan tugasnya dalam menggenjot PAD tidak menutup kemungkinan akan diganti. Evaluasi akan dilakukan terhadap seluruh institusi, mulai dari tingkat kecamatan hingga organisasi perangkat daerah.
“Untuk persoalan pendapatan, terus kita lakukan evaluasi bersama. Bagaimana proses kinerja dari semua institusi untuk PAD tersebut,” kata Chaidir saat ditemui di RSUD dr La Palaloi, Rabu (November 2026).
Mantan Ketua DPRD Maros itu mengatakan, evaluasi tidak hanya melihat angka pencapaian pendapatan, tetapi juga kinerja masing-masing pejabat. Jika ditemukan pejabat yang tidak mampu menjalankan tugas secara maksimal, pergantian jabatan menjadi salah satu opsi.
Meski demikian, Chaidir mengingatkan agar evaluasi dilakukan secara objektif. Sebab, rendahnya realisasi PAD tidak selalu disebabkan buruknya kinerja aparatur. Ada pula faktor eksternal, seperti rendahnya kepatuhan wajib pajak hingga wajib pajak yang sulit ditemui.
“Jadi kita lihat juga faktor-faktornya. Tidak serta-merta semuanya karena kinerja aparaturnya,” ujarnya.
Ancaman evaluasi tersebut bukan tanpa alasan. Sebelumnya, DPRD Maros menyoroti rapor merah sejumlah OPD yang realisasi PAD-nya masih jauh dari target. Bahkan, beberapa instansi belum mampu mencapai 60 persen.
Dinas Pariwisata, Pemuda dan Olahraga menjadi OPD dengan capaian terendah. Instansi tersebut baru mengumpulkan PAD Rp 2,9 miliar atau 47 persen dari target Rp 6,2 miliar.
Posisi berikutnya ditempati Dinas Koperasi, UKM, Perindustrian dan Perdagangan (Kopumdag). Realisasinya baru Rp 2,2 miliar atau 50,94 persen dari target Rp 4,3 miliar.
Dua OPD lainnya juga masih tertinggal. Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi baru mengumpulkan Rp 207 juta atau 55 persen dari target Rp 378 juta. Sementara Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan mencatat realisasi Rp 333 juta atau 55 persen dari target Rp 600 juta.
Di sisi lain, sejumlah OPD menunjukkan capaian lebih baik. Dinas Pekerjaan Umum, Tata Ruang, Perumahan, Kawasan Permukiman dan Pertanahan (DPUPR-PPKP) telah merealisasikan Rp 4,1 miliar atau 72,70 persen dari target Rp 5,7 miliar.
Dinas Perikanan mencapai Rp 833 juta atau 75 persen dari target Rp 1,1 miliar. Sementara RSUD dr La Palaloi membukukan realisasi terbesar, yakni Rp 56 miliar atau 77 persen dari target Rp 72 miliar.
Tak hanya OPD, kinerja penerimaan PAD di tingkat kecamatan juga menjadi sorotan. DPRD mencatat ada 10 kecamatan yang realisasinya masih di bawah 85 persen.
Kecamatan Moncongloe menjadi wilayah dengan capaian paling rendah. Realisasi PAD-nya baru Rp 1,8 miliar atau 39 persen dari target Rp 4,6 miliar.
Kecamatan Tanralili menyusul dengan capaian 49 persen, Tompobulu 53 persen, dan Maros Baru 54 persen.
Sementara enam kecamatan lainnya yakni Turikale dengan realisasi 61 persen, Marusu 62 persen, Bontoa 63 persen, Lau 68 persen, Simbang 80 persen, serta Bantimurung 82 persen.
Anggota DPRD Maros Andi Safriadi menilai rendahnya realisasi PAD tersebut harus menjadi perhatian serius pemerintah daerah. Menurutnya, capaian pendapatan yang tidak sesuai target berpotensi mengganggu kemampuan Pemkab Maros dalam membiayai berbagai program pembangunan.
“PAD dan belanja harus seimbang. Apabila PAD kita tahun ini tidak memenuhi target, otomatis akan memengaruhi belanja kita di Kabupaten Maros,” tegas politikus PAN tersebut.