Aktifis Pemerhati Pemerintahan, Dirga Saputra - Anggaran Perjalanan Dinas Pemkot Makassar tidak direfocusing. (Foto_doc_menit)
Pandemi Covid-19 belum selesai – Pemkot Makassar mendapat sorotan aktifis pemerhati pemerintahan, Dirga Saputra yang menilai besarnya anggaran perjalanan dinas Pemkot. “Mereka masih suka jalan di tengah wabah pakai uang negara. Ini bahaya,” kata Dirga Saputra.
menitindonesia, MAKASSAR – Aktifis pemerhati pemerintahan, Dirga Saputra, menyoroti anggaran perjalanan dinas pemerinta Kota Makassar. Di tengah wabah Covid-19, pemerintah kota ia nilai lalai dalam melakukan refocusing anggaran.
Ternyata, kata dia, setelah mengecek di sistim Sirup Kota Makassar, dia menemukan masih banyak perjalanan dinas keluar kota.
“Kami melihat anggaran yang selama ini dikatakan oleh pemerintah telah direfocusing untuk penanganan covid 19, ternyata setelah kami cek dari sistem sirup kota makassar ternyata masih banyak kami temukan perjalanan dinas luar,” ungkap Dirga, Jumat (25/12/2020).
Ia memperlihatkan anggaran perjalanan dinas yang diambilnya dari data aplikasi SIRUP LKPP Pemkot Makassar TA. 2020. Di situ tertera, alokasi anggaran perjalanan dinas pemkot makassar TA. 2020 sebesar Rp.95.971.000.000.
Diapun menganggap perjalanan dinas keluar kota di tengah wabah Covid-19 sangat berbahaya membawa dan menyebarkan virus di kalangan aparat pemerintah kota. “Sekarang banyak pejabat Pemkot yang pernah dan sedang terpapar. Ini pasti sudah turut menyebarkan ke orang lain,” ucap Dirga.
Menurutnya, semestinya dalam keadaan covid 19 ini, perjalanan dinas keluar kota tidak perlu menyerap anggaran hingga mencapai angka 95 milyar.
Selain itu, Dirga juga mengkhawatirkan, jika anggaran perjalanan dinas yang terlalu besar di masa pandemi, jika dipaksakan realiasi anggarannya, selain berpotensi menimbulkan klaster corona di lingkup Pemkot, dia juga menduga rawan terjadi kebocoran, misalnya dengan membuat pertanggung jawaban perjalanan dinas fiktif.
“Ini patut dicurigai, karena setiap perjalanan yang dilakukan melibatkan beberapa orang. Ini bisa ada yang fiktif,” kata Dirga.
Selain itu, kata dia, anggaran perjalanan dinas ini tidak direfocusing sebagaimana pemerintah telah sampaikan ke masyarakat. Padahal, kata dia, anggaran yang direfocusing untuk digunakan pada penanganan Covid 19.
“Kalau ini benar tentu ada pembohongan publik yang dilakukan,” kata dia.
Dirga berharap, pada tahun anggaran 2021, pemerintah kota Makassar lebih transparan dan akuntabel dalam pengelolaan informasi publik di kota makassar.
“Semua hasil pembahasan anggaran untuk TA 2021 haru diumumkan kepada publik, agar masyarakat bisa turut serta mengawasi,” tandasnya. #adezakaria
