Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar menerima audiensi Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kemhan yang dipimpin Laksamana Madya TNI Supo Dwi Diantara, membahas penguatan ketahanan nasional melalui kemandirian obat.
Ketahanan nasional Indonesia kini dibangun dari hal paling mendasar: obat yang aman, bermutu, dan tersedia. Kepala BPOM Prof. Taruna Ikrar menegaskan, kekuatan bangsa tidak lagi semata ditentukan oleh senjata, tetapi oleh kemandirian farmasi nasional.
menitindonesia, JAKARTA — Ketahanan sebuah bangsa kerap dibayangkan dalam wujud kekuatan militer, persenjataan canggih, dan kesiapan tempur. Namun di balik seluruh simbol kekuatan itu, ada fondasi lain yang tak kalah menentukan: ketersediaan obat dan pangan yang aman, bermutu, dan terjangkau. Tanpa fondasi tersebut, ketahanan tidak cukup.
Pemahaman inilah yang mengemuka dalam audiensi antara Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dan Badan Pemeliharaan dan Perawatan Pertahanan Kementerian Pertahanan (Baharwathan Kemhan), Selasa (13/1/2026), di Jakarta, kemarin.
Pertemuan tersebut menjadi ruang sinkronisasi kebijakan negara dalam memperkuat
farmasi pertahanan sebagai bagian dari strategi besar ketahanan nasional.
Kepala BPOM Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D. menerima langsung rombongan Baharwathan Kemhan yang dipimpin Laksamana Madya TNI Supo Dwi Diantara, didampingi Sekretaris Baharwathan Mayjen TNI Rio Hendrawan Alin Putra serta jajaran Pusat Pengelolaan Farmasi Pertahanan. Prof. Taruna didampingi Sekretaris Utama BPOM, Jayadi dan para deputi pengawasan obat, obat tradisional dan suplemen kesehatan, pangan olahan, deputi penindakan, serta Inspektur Utama BPOM.
Bagi Prof. Taruna, pertemuan ini mencerminkan perubahan cara pandang negara terhadap makna pertahanan. Di era modern, ketahanan tidak hanya bertumpu pada kekuatan militer, tetapi juga pada kemampuan negara menjaga kesehatan rakyatnya dalam segala situasi.
“Pertahanan modern tidak hanya soal senjata. Ia juga soal kesiapan obat, pangan, dan sistem kesehatan nasional. Negara harus hadir memastikan semuanya aman dan bermutu,” ujar Prof. Taruna.
Ketahanan nasional hari ini dimulai dari obat yang aman dan bermutu. BPOM menjalankan visi Presiden Prabowo Subianto dengan memperkuat kemandirian farmasi nasional.
Farmasi Pertahanan dalam Visi Strategis Presiden Prabowo
Pembentukan Baharwathan sebagai badan baru di bawah Kementerian Pertahanan menandai penguatan serius negara dalam mengelola logistik pertahanan, termasuk farmasi. Langkah ini sejalan dengan visi Presiden Prabowo Subianto yang menempatkan kemandirian strategis nasional sebagai pilar utama pembangunan.
Dalam kerangka tersebut, farmasi tidak lagi dipandang sebagai sektor pendukung, melainkan bagian integral dari ketahanan negara. Ketergantungan terhadap impor bahan baku dan produk obat jadi dinilai sebagai kerentanan strategis yang harus dikurangi secara sistematis.
“Ketergantungan pada impor obat bukan hanya persoalan ekonomi, tetapi juga menyangkut kedaulatan. Dalam situasi global yang tidak menentu, negara harus punya kapasitas produksi sendiri,” kata Prof. Taruna.
BPOM, menurut dia, menjalankan peran strategis untuk memastikan penguatan industri farmasi nasional tetap berjalan dalam koridor mutu dan keselamatan. Standar Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB), izin edar, hingga pengawasan distribusi menjadi instrumen negara untuk melindungi kepentingan publik.
Dalam konteks farmasi pertahanan, BPOM mengambil pendekatan yang tidak semata represif. Pendampingan, asistensi teknis, dan percepatan proses dilakukan selama persyaratan dipenuhi. Prinsipnya jelas: negara tidak boleh lambat dalam urusan yang menyangkut hajat hidup orang banyak.
“Kami tidak datang untuk menghambat. Tugas kami memastikan obat yang diproduksi—oleh siapa pun—aman, bermutu, dan bisa dipertanggungjawabkan,” ujar Prof. Taruna.
Sinergi ini juga terkait langsung dengan program prioritas Presiden Prabowo Subianto, termasuk Makan Bergizi Gratis dan penguatan koperasi desa. Ketersediaan obat yang terjamin mutunya menjadi prasyarat penting agar program-program tersebut berjalan berkelanjutan dan berdampak nyata bagi masyarakat.
Di sisi lain, penguatan farmasi pertahanan juga diharapkan memberi efek ganda: meningkatkan kesiapsiagaan nasional sekaligus berkontribusi pada stabilitas harga obat di dalam negeri. Dengan demikian, manfaatnya tidak hanya dirasakan oleh sektor pertahanan, tetapi oleh seluruh rakyat.
Pertemuan BPOM dan Baharwathan Kemhan berlangsung singkat, tanpa seremoni berlebihan. Namun di balik pembahasan teknis dan regulasi, tersirat pesan kebijakan yang kuat: ketahanan nasional Indonesia sedang dibangun dari sektor-sektor yang selama ini bekerja dalam senyap.
“Negara hadir bukan hanya ketika krisis datang, tetapi setiap hari—melalui obat yang aman, pangan yang layak, dan sistem yang bekerja,” ujar Prof. Taruna menutup audiensi.
Dari ruang pertemuan itu, visi besar Presiden Prabowo tentang ketahanan nasional menemukan wujud paling konkret. Bukan dalam dentuman senjata, melainkan dalam tablet obat, kapsul vitamin, dan sistem pengawasan yang menjaga keselamatan rakyat. Di sanalah ketahanan bangsa sesungguhnya bermula. (AE)
