menitindonesia, MAKASSAR — Hasil survei kepuasan publik yang menempatkan angka 80 persen terhadap kinerja setahun Wali Kota Makassar Munafri Arifuddin dan Wakil Wali Kota Aliyah Mustika Ilham mendapat apresiasi dari kalangan legislatif.
Anggota DPRD Kota Makassar, Andi Hadi Ibrahim Baso, menilai capaian tersebut tergolong fantastis untuk tahun pertama pemerintahan pasangan yang dikenal dengan akronim Mulia. Meski demikian, ia mengingatkan agar capaian itu tidak membuat pemerintah berpuas diri.
“Alhamdulillah survive di awal di angka 80-an itu fantastis. Tapi tentu kita tidak boleh puas. Ini justru cambukan untuk semakin berbenah ke depan,” ujarnya.
Menurutnya, angka tersebut wajar melihat koordinasi lintas sektor yang dinilai berjalan baik serta respons cepat kepala daerah terhadap keluhan warga, termasuk yang disampaikan melalui media sosial.
“Saya lihat kolaborasi dengan DPRD baik, dan cepat turun kalau ada keluhan dari warga, sekalipun itu lewat sosmed,” katanya.
BACA JUGA:
Reses Wakil Ketua DPRD Makassar, Infrastruktur dan Sampah Jadi Keluhan Utama Warga
Namun, Andi Hadi menegaskan masih banyak pekerjaan rumah yang harus diselesaikan, terutama terkait infrastruktur dan integritas pelayanan publik.
“Kita ingin pelayan publik bukan hanya bekerja, tapi punya integritas. Melayani dengan baik, tutur kata yang baik, dan tidak berbelit-belit. Itu yang diinginkan masyarakat,” tegasnya.
Ia mencontohkan persoalan akses jalan di sekitar SMA Negeri 22 Makassar yang sempat viral akibat kondisi jalan dan polemik kewenangan antara pemerintah kota dan provinsi.
“Harus ada akselerasi. Di situ yang sekolah warga Makassar, yang ibadah juga warga Makassar. Jangan sampai masyarakat menilai pemerintah lambat menyelesaikan hal yang sebenarnya bisa cepat dituntaskan. Harus ada duduk bersama menyelesaikan,” ujarnya.
Ia mengingatkan, warga yang setiap hari melintas merupakan pembayar pajak dan berhak atas pelayanan serta infrastruktur yang layak.
“Kalau hak-hak mereka tidak terpenuhi, tentu kepercayaan publik bisa tergerus,” tambahnya.
Di sisi lain, ia mengapresiasi langkah penertiban kawasan umum yang selama ini terkesan kumuh dan digunakan untuk aktivitas jual beli tanpa izin. Menurutnya, penataan tersebut merupakan gebrakan positif selama dilakukan secara humanis.
“Banyak drainase tertimbun, muncul pasar-pasar kaget, bahkan ada oknum yang mempersewakan lahan secara ilegal. Ini tidak bisa dibiarkan,” katanya.
Ia menekankan penertiban harus dibarengi pendekatan persuasif tanpa kekerasan serta memastikan pedagang kecil tidak menjadi korban praktik oknum.
Lebih lanjut, ia menilai komunikasi antara eksekutif dan legislatif selama setahun terakhir berjalan baik. Ke depan, ia mendorong agar fokus pemerintah diarahkan pada penguatan UMKM untuk mendorong perputaran ekonomi masyarakat.
“Kalau UMKM tumbuh, perputaran uang bergerak, masyarakat sejahtera. Program-program di ruang publik seperti di Losari itu bagus karena memicu geliat ekonomi,” jelasnya.
Terkait persoalan sampah, ia menyebut pemerintah telah mengambil langkah, termasuk kebijakan pengelolaan yang dipusatkan di Antang.
“Artinya ada jawaban dan langkah. Tinggal bagaimana konsistensinya di lapangan,” pungkasnya.
