Kepala BPOM RI Taruna Ikrar menyambut Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus dalam pertemuan strategis di Jakarta, Kamis (16/4/2026). Turut mendampingi Deputi I BPOM RI dr. William Adi Teja. Sinergi BPOM dan Kemenkes diperkuat untuk pengawasan obat, vaksin, dan kemandirian farmasi nasional.
Pertemuan strategis Kepala BPOM Taruna Ikrar dengan Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menandai penguatan kolaborasi negara dalam menjaga mutu obat, vaksin, dan daya saing farmasi Indonesia di level global.
menitindonesia, JAKARTA — Di tengah meningkatnya tuntutan global terhadap kualitas sistem kesehatan, sinergi antarlembaga menjadi fondasi utama. Pesan itu mengemuka dalam pertemuan Kepala Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) RI, Prof. dr. Taruna Ikrar, M.Biomed, Ph.D., dengan Wakil Menteri Kesehatan dr. Benjamin Paulus Octavianus, didampingi staf ahli Kemenkes, Kamis (16/4/2026), di Jakarta.
Pertemuan dengan suasana formal yang hangat, itu tersimpan pembahasan strategis mengenai masa depan pengawasan obat nasional, keamanan vaksin, serta penguatan industri farmasi Indonesia agar semakin kompetitif di pasar dunia.
Taruna Ikrar saat menerima audiensi Menkes didampingi oleh Deputi I William Adi Teja dan sejumlah pejabat di lingkup BPOM, menegaskan, kolaborasi antara BPOM dan Kementerian Kesehatan merupakan elemen penting untuk memastikan masyarakat mendapatkan jaminan keamanan, khasiat, dan mutu obat maupun vaksin.
“Capaian Indonesia memperoleh pengakuan internasional harus dijaga melalui kerja bersama yang konsisten. BPOM membutuhkan sinergi kuat dengan Kementerian Kesehatan agar standar yang telah diraih dapat terus dipertahankan,” ujar Taruna Ikrar dalam pertemuan tersebut.
Menjaga Status Kelas Dunia dan Kemandirian Farmasi
Indonesia sebelumnya mencatat capaian penting setelah BPOM memperoleh status WHO Listed Authority (WLA) pada Desember 2025. Status ini menjadi pengakuan Organisasi Kesehatan Dunia (WHO) bahwa sistem regulasi pengawasan obat Indonesia telah memenuhi standar internasional.
Bagi Indonesia, capaian itu bukan hanya soal reputasi. Status WLA membuka peluang lebih besar bagi industri farmasi nasional untuk menembus pasar global, memperkuat ekspor, serta meningkatkan kepercayaan internasional terhadap produk kesehatan buatan dalam negeri.
Namun, tantangan berikutnya justru lebih berat: mempertahankan kualitas dan memperkuat sistem yang telah diakui dunia.
Wakil Menteri Kesehatan Benjamin Paulus Octavianus menekankan bahwa penguatan sistem kesehatan nasional tidak bisa berjalan parsial. Dibutuhkan orkestrasi kebijakan antara regulator, kementerian teknis, dan pelaku industri.
“Kementerian Kesehatan memandang kolaborasi dengan BPOM sangat penting, terutama dalam memastikan keamanan vaksin, obat, dan sistem pelaporan yang responsif demi perlindungan masyarakat,” kata Benjamin.
Salah satu isu utama yang dibahas adalah penguatan farmakovigilans, yakni sistem pemantauan keamanan obat dan vaksin setelah beredar di masyarakat. Sistem ini penting untuk mendeteksi efek samping, kejadian tidak diinginkan, hingga respons cepat negara bila muncul persoalan kesehatan publik.
BPOM dan Kementerian Kesehatan disebut akan terus menyelaraskan langkah, mulai dari peningkatan kapasitas sumber daya manusia, penguatan pelaporan di daerah, hingga optimalisasi Komnas dan Komda KIPI dalam menilai kejadian ikutan pasca imunisasi.
Taruna Ikrar menilai, kepercayaan publik terhadap sistem kesehatan dibangun dari kecepatan negara merespons risiko.
“Keamanan masyarakat adalah prioritas utama. Karena itu pengawasan tidak berhenti saat produk beredar, tetapi terus berjalan secara aktif dan ilmiah,” ujarnya.
Pertemuan tersebut juga dihadiri unsur industri strategis seperti Bio Farma dan PT Sinkona Indonesia Lestari. Kehadiran keduanya menandakan bahwa agenda besar yang dibahas tak hanya soal pengawasan, tetapi juga penguatan ekosistem farmasi nasional.
Indonesia masih menghadapi tantangan ketergantungan impor bahan baku obat. Karena itu, negara mendorong industri nasional agar semakin mandiri, inovatif, dan mampu bersaing.
“Ketika dunia menghadapi ketidakpastian global, maka kemandirian farmasi adalah bagian penting dari ketahanan bangsa,” ujar Benjamin.
Pertemuan Taruna Ikrar dan Benjamin Paulus Octavianus menunjukkan satu pesan kuat: kesehatan publik tidak bisa ditawar. Dalam isu obat dan makanan, negara dituntut hadir bukan hanya saat krisis, tetapi juga dalam pencegahan, pengawasan, dan penjaminan mutu setiap hari.
