menitindonesia, MAKASSAR — Wakil Ketua DPRD Kota Makassar, Andi Suharmika, menyebut persoalan infrastruktur dan pengangkutan sampah menjadi keluhan paling dominan yang disampaikan warga saat pelaksanaan reses di daerah pemilihannya.
Menurutnya, sejumlah program lanjutan yang belum tuntas dikerjakan pemerintah kota turut menjadi sorotan masyarakat.
“Sudah reses kemarin, kalau di dapil tentu ada berbagai persoalan yang mencuat. Ada beberapa program lanjutan yang memang harus segera diselesaikan oleh pemerintah kota,” ujarnya, Minggu (22/02).
Ia menjelaskan, persoalan infrastruktur masih menjadi keluhan utama warga. Beberapa titik jalan dan fasilitas dasar disebut belum rampung akibat keterbatasan anggaran dalam beberapa tahun terakhir.
“Permasalahan infrastruktur ini yang paling banyak dikeluhkan. Karena memang ada pekerjaan yang belum tuntas akibat keterbatasan anggaran. Insyaallah ini menjadi komitmen kami di DPRD untuk menjembatani agar bisa segera direalisasikan dan dioptimalkan penyelesaiannya di tahun berjalan,” tegasnya.
BACA JUGA:
DPRD Makassar Apresiasi Langkah Munafri Tertibkan Lapak di Atas Drainase
Selain itu, masalah persampahan juga banyak disorot di tingkat kelurahan. Warga meminta pengangkutan sampah lebih maksimal, terutama terkait armada mobil amrol atau mobil tongkang.
“Armada sebenarnya bukan sepenuhnya kurang, tapi banyak kendaraan yang sudah tua dan butuh peremajaan serta perawatan. Ini menjadi atensi saya agar pemerintah bisa mengalokasikan anggaran untuk pembelian atau peremajaan mobil tongkang di kelurahan supaya pengangkutan sampah berjalan efektif,” paparnya.
Keluhan lain yang turut mencuat adalah distribusi air bersih dari PDAM, khususnya di sejumlah titik wilayah pinggir tol. Meski tidak terjadi secara menyeluruh, kebutuhan air bersih di lokasi tertentu disebut cukup mendesak.
“Memang tidak umum, tapi di beberapa titik kebutuhan air bersih sangat mendesak. Dari pihak PDAM dan pemerintah disampaikan masih menunggu penyelesaian proses tertentu, termasuk kerja sama teknis. Ini tetap jadi perhatian kami agar tidak berlarut-larut,” katanya.
Secara khusus, Suharmika menyoroti kondisi Kecamatan Biringkanaya yang merupakan wilayah pemekaran baru di Makassar. Ia menilai kawasan tersebut masih membutuhkan perhatian besar dalam pembangunan infrastruktur dasar.
“Biringkanaya ini wilayah pemekaran, tentu kebutuhan infrastrukturnya masih sangat besar dibanding kecamatan yang sudah lama berkembang,” ungkapnya.
Ia juga menyinggung pesatnya pengembangan perumahan di kawasan itu yang perlu segera diproses penyerahan fasilitas umum dan fasilitas sosial (fasum-fasos) agar pembangunan jalan dan lampu penerangan dapat ditangani pemerintah.
“Pemerintah harus jeli melihat perumahan mana yang sudah bisa diproses penyerahan fasum-fasosnya supaya warga tidak terus bertanya kenapa jalan dan lampu jalannya belum dikerjakan. Ini akan kami sampaikan juga dalam forum resmi di hadapan wali kota,” tutupnya.
