menitindonesia, MAKASSAR — Menteri Sosial RI, Saifullah Yusuf, mengungkap fakta mengejutkan terkait penyaluran bantuan sosial (bansos) di Indonesia. Hasil evaluasi pemerintah menunjukkan sekitar 45 persen penerima bantuan diduga tidak tepat sasaran.
Program yang terdampak antara lain Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan sembako.
“Ditengarai 45 persen penerima manfaat sembako dan PKH itu tidak tepat sasaran. Pendamping selama ini hanya terima data jadi,” ujar Saifullah Yusuf, Sabtu (18/4/2026).
Pernyataan itu disampaikan dalam kegiatan silaturahmi bersama pemerintah daerah dan pilar sosial di Kantor Gubernur Sulawesi Selatan.
Menurut pria yang akrab disapa Gus Ipul itu, selama ini data penerima bansos sepenuhnya berasal dari pusat dan langsung digunakan di lapangan tanpa ruang koreksi yang memadai.
Padahal, pendamping sosial dinilai paling memahami kondisi riil masyarakat di wilayahnya masing-masing.
BACA JUGA:
Mensos Kumpulkan Kepala Daerah di Makassar, Bahas Data Bansos hingga Sekolah Rakyat
“Sekarang kita beri kesempatan pendamping PKH untuk menyampaikan data agar bisa dikoreksi oleh BPS,” katanya.
Ia menjelaskan, persoalan ketidaktepatan sasaran juga dipicu oleh belum terintegrasinya basis data antar lembaga pemerintah.
Untuk mengatasi hal tersebut, pemerintah kini mulai menerapkan Data Tunggal Sosial Ekonomi Nasional (DTSEN) yang dikelola Badan Pusat Statistik (BPS).
“Dulu kita tidak punya data tunggal. Sekarang sudah ada DTSEN sebagai rujukan bersama,” jelasnya.
Dalam sistem baru ini, pembaruan data dilakukan secara berjenjang, mulai dari tingkat RT/RW, kelurahan, hingga pemerintah daerah.
Langkah ini diharapkan mampu menghasilkan data yang lebih akurat sesuai kondisi masyarakat di lapangan.
“Semua pihak dilibatkan, dari RT, desa, sampai bupati dan gubernur, untuk memperbaiki data,” tegasnya.
Meski demikian, keputusan akhir penerima bansos tetap berada di tangan BPS melalui proses verifikasi dan pemeringkatan tingkat kesejahteraan.
“Kita hanya memutakhirkan. Nanti BPS yang menentukan dalam bentuk ranking desil 1 sampai 10,” ujarnya.
Selain itu, pemerintah juga membuka ruang partisipasi masyarakat melalui aplikasi digital “Cek Bansos”.
Warga dapat mengusulkan atau menyanggah data penerima bantuan agar lebih transparan dan akurat.
“Kami ingin keterlibatan masyarakat membuat data semakin valid,” tutup Gus Ipul.
Langkah pembenahan ini diharapkan menjadi titik balik perbaikan sistem bansos agar lebih tepat sasaran dan benar-benar dirasakan oleh masyarakat yang membutuhkan.
