Presiden Prabowo Subianto bertemu Presiden Rusia Vladimir Putin di Kremlin, menyepakati penguatan kerja sama energi, hilirisasi, dan investasi di tengah dinamika global.
Di saat banyak negara tertekan akibat konflik Timur Tengah, ekonomi Indonesia justru menunjukkan ketahanan yang diakui dunia, dengan pertumbuhan yang tetap terjaga dan melampaui rata-rata kawasan.
menitindonesia, JAKARTA — Di tengah ketidakpastian global, Indonesia tampil sebagai salah satu negara dengan fondasi ekonomi yang tetap kuat. Sejumlah indikator menunjukkan kinerja ekonomi nasional tidak hanya bertahan, tetapi juga terus tumbuh stabil.
Pengakuan itu salah satunya datang dari Asian Development Bank (ADB). Dalam laporan Asian Development Outlook edisi April 2026, ADB memproyeksikan pertumbuhan ekonomi Indonesia mencapai 5,2 persen pada 2026 dan 2027. Angka tersebut meningkat dibanding realisasi 2025 sebesar 5,1 persen, sekaligus berada di atas rata-rata pertumbuhan Asia Tenggara yang diperkirakan hanya 4,7 persen.
Proyeksi itu memang disusun dengan asumsi meredanya konflik Timur Tengah dalam waktu relatif singkat. Namun, di luar faktor eksternal, Indonesia dinilai memiliki kekuatan struktural yang membuatnya tetap tangguh menghadapi tekanan global.
Permintaan domestik yang tetap kuat menjadi penopang utama. Inflasi yang terjaga di kisaran 2,5 persen serta kebijakan moneter yang kredibel turut menjaga stabilitas ekonomi nasional.
Momentum pertumbuhan pada awal 2026 juga terlihat dari meningkatnya konsumsi rumah tangga, didorong oleh perbaikan produktivitas sektor pertanian serta faktor musiman Ramadan dan Idulfitri.
Fondasi Domestik Jadi Kunci, Pasar Global Ikut Menguatkan
Di sisi lain, pembangunan infrastruktur publik terus berlanjut. Investasi sektor swasta, khususnya di industri hilir, menunjukkan tren meningkat. Arus masuk penanaman modal asing yang solid turut menjaga stabilitas eksternal, termasuk nilai tukar rupiah.
Pengakuan internasional juga datang dari sektor pasar keuangan. FTSE Russell pada 7 April 2026 memutuskan mempertahankan status Indonesia sebagai Secondary Emerging Market. Indonesia bahkan tidak masuk dalam daftar pemantauan (watch list) untuk potensi penurunan status.
FTSE Russell mencatat sejumlah kemajuan penting, antara lain peningkatan transparansi kepemilikan saham, perluasan klasifikasi investor hingga 39 kategori, penetapan batas minimum free float sebesar 15 persen, serta penerapan mekanisme peringatan dini melalui High Shareholding Concentration.
Dengan capaian tersebut, posisi Indonesia dinilai semakin mendekati standar tata kelola global, bahkan berada dalam klasifikasi yang sejajar dengan negara besar seperti Tiongkok dan India.
Juru Bicara Kementerian Koordinator Bidang Perekonomian, Haryo Limanseto, menyebut pengakuan internasional ini sebagai validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten.
“Kedua pengakuan internasional tersebut merupakan validasi atas arah kebijakan makroekonomi yang ditempuh secara konsisten, yakni memelihara permintaan domestik, memperkuat fondasi fiskal, menjaga kredibilitas moneter, dan melanjutkan reformasi struktural pasar keuangan,” ujarnya, Selasa (14/4/2026).
Di tengah ketidakpastian global yang belum sepenuhnya mereda, capaian ini menegaskan bahwa ekonomi Indonesia tidak hanya mampu bertahan, tetapi juga kian menunjukkan daya saing yang diperhitungkan di panggung internasional.
