menitindonesia, MAKASSAR – Pemerintah Provinsi Sulawesi Selatan mulai mematangkan arah pembangunan 2027 dengan menitikberatkan percepatan penurunan stunting serta penguatan perlindungan kelompok rentan.
Fokus tersebut mengemuka dalam Rapat Koordinasi Teknis (Rakortek) tematik yang membahas isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia di Kantor Gubernur Sulsel, Selasa (22/4/2026).
Forum ini menjadi langkah strategis dalam penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) 2027 sekaligus menyelaraskan prioritas pembangunan daerah dengan agenda nasional menuju Indonesia Emas 2045.
Plt Kepala Bappelitbangda Sulsel, Irawan Dermayasamin Ibrahim, menegaskan pembangunan manusia menjadi kunci utama dalam mencapai target jangka panjang tersebut.
BACA JUGA:
Musrenbang Pemprov Sulsel 2027: Fokus Tekan Kemiskinan Ekstrem dan Ketimpangan Wilayah
“Isu stunting, perempuan, anak, disabilitas, dan lansia harus menjadi perhatian utama. Ini tidak bisa lagi ditangani secara parsial, tetapi harus terintegrasi lintas sektor,” ujarnya.
Rakortek ini juga menjadi ruang sinkronisasi antara pemerintah provinsi dan kabupaten/kota agar perencanaan pembangunan lebih terarah, berbasis data, dan tepat sasaran.
Data terbaru menunjukkan tren positif pembangunan di Sulsel. Tingkat kemiskinan pada September 2025 tercatat 7,43 persen atau menurun dibanding tahun sebelumnya. Sementara tingkat pengangguran terbuka berada di angka 4,45 persen.
Di sektor kesehatan, prevalensi stunting juga mengalami penurunan menjadi 23,3 persen berdasarkan Survei Kesehatan Indonesia 2024, atau turun 4,1 poin dari tahun sebelumnya.
Meski demikian, Pemprov Sulsel menilai tantangan pembangunan manusia belum sepenuhnya teratasi. Intervensi yang lebih tajam dan berkelanjutan dinilai masih dibutuhkan.
Di sisi lain, Sulsel juga mulai memasuki fase ageing population atau peningkatan jumlah penduduk lanjut usia. Kondisi ini mendorong perubahan pendekatan pembangunan.
“Lansia bukan beban, tetapi harus diberdayakan sebagai bagian dari pembangunan,” kata Irawan.
Ia menambahkan, penguatan pembangunan manusia akan berdampak langsung pada peningkatan Indeks Pembangunan Manusia (IPM), Indeks Pembangunan Gender (IPG), serta indikator perlindungan anak.
Pada 2025, IPM Sulsel tercatat 75,92 dan IPG 93,53, menunjukkan kualitas pembangunan manusia yang terus meningkat.
Melalui Rakortek ini, Pemprov Sulsel mendorong seluruh program 2027 berbasis kebutuhan riil masyarakat dan terintegrasi lintas sektor.
“Setiap program harus menjawab persoalan konkret. Kebutuhan kelompok rentan harus teridentifikasi dan diakomodasi secara komprehensif,” tegasnya.
Sementara itu, Kepala Bidang Pemerintahan dan Pembangunan Manusia Bappelitbangda Sulsel, Erlan Triska, menyebut forum ini menjadi tahapan awal menuju penyusunan rancangan RKPD 2027 yang akan dibahas lebih lanjut dalam Musrenbang.
Pemprov Sulsel menilai pendekatan tematik menjadi strategi penting agar pembangunan tidak hanya mengejar pertumbuhan ekonomi, tetapi juga meningkatkan kualitas hidup masyarakat secara menyeluruh.
“Rakortek ini menegaskan komitmen Sulsel untuk memperkuat pembangunan yang inklusif dan berkelanjutan sebagai fondasi menuju Indonesia Emas 2045,” pungkasnya.
